-->

Ads

Iklan

Mantan Pejabat Dinkes Prabumulih Divonis Setahun 10 Bulan Penjara

12 Januari 2022, 12.1.22 WIB Last Updated 2022-01-18T07:52:23Z


POSMETRO, PRABUMULIH - Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang memvonis terdakwa Nurmalakari, mantan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Program Home Visit Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinkes Kota Prabumulih APBD 2017 atas kasus korupsi selama setahun 10 bulan penjara.

"Terdakwa Nurmalakari terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp138,5 juta" ujar majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Mangapul Manalu SH MH, dalam sidang yang digelar, Rabu (12/01/2022).


Dikatakan, terdakwa Nurmalakari terbukti tidak melakukan sosialisasi mengenai kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana diisyaratkan dalam Program Home Visit Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinkes Kota Prabumulih APBD 2017.


Kemudian, terdakwa juga terbukti memanipulasi data demi kepentingan pencairan dana dalam kegiatan Dinkes yang digelar pada 2017 silam. Lalu petugas kesehatan yang dihadirkan sebagai saksi dipersidangan juga mengaku tidak pernah menerima honor dari kegiatan tersebut.


Parahnya lagi, terdakwa nekat merubah atau memalsukan SPJ dengan mencantumkan nama petugas kesehatan lain untuk meraup keuntungan.


Majelis hakim memutuskan, terdakwa melanggar Pasal 3 Jo 18 UU No.31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa dikenakan wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp138,5 juta, apabila tidak sanggup dibayar maka diganti dengan pidana selama satu tahun penjara.


Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kasus terdakwa Nurmalakari selaku PPTK dalam kegiatan Program Home Visit Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinkes Kota Prabumulih APBD 2017  mulai masuk dalam penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Prabumulih awal April 2021. November 2021, Kejari Kota Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Nurmalakari dan secara resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus Korupsi dana BOK Dinkes Kota Prabumuli 2017.


Pada 2022, Dalam persidangan, terungkap kegiatan Home Visit yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinkes Kota Prabumulih APBD 2017 terbukti Fiktif.


Ditempat terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Prabumulih, Topik Gunawan SH MH dikonfirmasi melalui Kasi Pidsus, M Arsyad terkait Vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa mengaku jika Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Nurmalakari telah sebanding dengan tuntutan Jaksa sebelumnya.


“Iya Sesuai. Antara Vonis dan Tuntutan sesuai. Kita juga sudah terima laporan dari JPU di persidangan yang menangani perkaranya,” ujarnya Rabu (12/1/2022).


Dikatakan, tuntutan JPU terbukti kalau terdakwa melanggar Pasal 3 UU Tipikor. Hanya saja, kata dia ada sedikit perbedaan antara tuntutan JPU mengenai denda Rp 1 juta subsider 3 bulan.


“Uang pengganti, dituntut JPU Rp 128,7 juta atau jika tidak dibayar dipidana 1 tahun kurungan penjara. Menyikapi vonis sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Hakim, banding atau tidak kita masih pikir-pikir. Artinya tergantung pada terdakwa, kalau terdakwa Banding JPU jelas banding" pungkasnya.

Komentar

Tampilkan

Terkini