Iklan

Geser Anggaran Tak Mendesak

22 September 2021, Rabu, September 22, 2021 WIB Last Updated 2021-11-22T02:16:20Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

 


POSMETRO, PRABUMULIH – Anggaran dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Prabumulih, disepakati untuk digeser untuk anggaran APBD P Tahun 2021.


Pergeseran anggaran itu, diketahui dalam rapat paripurna yang beragendakan  penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan DPRD, terhadap pembahasan KUA dan PPAS Perubahan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (22/9/2021).


“Dalam kesepakatan KUA PPAS APBD P 2021, tadi banggar (badan anggaran) sepakat terhadap perubahan dan pergeseran,”kata Ketua DPRD Sutarno SE.


Wakil Ketua I H Ahmad Palo SE menambahkan, pergeseran-pergeseran dibeberapa dinas tersebut salah satunya dari dinas kesehatan dialihkan ke dinas pendidikan. “Termasuk didalamnya untuk dinas pendidikan ada untuk anak-anak Akamigas. Ada juga untuk gedung PCR yang memang masih membutuhkan beberapa fasilitas, itu kita tambah juga,” lanjut Palo.


Dijelaskannya, anggaran yang mengalami pergeseran tersebut merupakan anggaran yang tidak mendesak dan tidak bisa dilaksanakan atau akan silpa. “Ini yang memang kita perkirakan diperubahan, tidak mungkin dilaksanakan dan sifatnya tidak mendesak. Termasuk di perikanan juga ada perubahan, karena dinas baru. Yang jelas disitu ada komponen gaji yang memang akan diperkirakan silpa, jadi ada beberapa kegiatan yang lain juga,” jelasnya seraya menambahkan anggaran di sekretariat dewan juga ada mengalami pergeseran.


Menurut Palo, dengan telah disepakatinya KUA dan PPAS APBD P 2021 tersebut, selanjutnya akan dibahas dalam RKA. “Setelah ini kita masuk tahapan pembahaasn RKA. Yang akan dilakukan oleh komisi. Dan kita berkeyakinan ABPD Perubahan ini sesuai aturan insyallah 29 September selesai, tepat waktu,” tukasnya.


Wali Kota Ir H Ridho Yahya MM menyampaikan, tak ada penambahan anggaran dalam APBD P 2021. Sementara pergeseran yang dilakukan merupakan kegiatan yang tak bisa dilaksanakan. “Yang misalnya tidak bisa dilaksanakan, kita pindahkan ke yang bisa dilaksanakan. Hanya itu, yang program covid kita masukkan lagi,” tukasnya.


Sementara itu, setelah paripurna pendatangan KUA PPAS. Paripurna dilanjutkan dengan agenda pengesahan jadwal kegiatan pembahasan Rancangan peraturan daerah tentang rancangan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Perubahan ( APBD – P) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021, Penyampaian nota pengantar walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ( APBD-P) Kota Prabumulih Tahun anggaran 2021.

Komentar

Tampilkan

Terkini