News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Mendagri Tegur Walikota Prabumulih Belum Bayar Insentif Nakes

Mendagri Tegur Walikota Prabumulih Belum Bayar Insentif Nakes


POSMETRO, JAKARTA - Walikota Prabumulih Ir, H Ridho Yahya MM dan sejumlah Walikota Lainnya mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Teguran tersebut dilayangkan pasca belum dicairkannya Intensif Tenaga Kesehata Daerah sebagai garda terdepan dalam penangan Covid-19 hingga saat ini. Mantan Kapolri itu menyayangkan para kepala Daerah yang tidak peka terhadap Nakes yang telah berjibaku dalam memberikan pelayanan kesehatan ditengah pandemi.

Mendagri mendesak Walikota untuk segera membayarkan insentif  Nakes di daerahnya. Jika belum melakukan refocussing ataupun realokasi anggaran, Walikota diminta untuk membuat peraturan Walikota (Perwako) dengan memberitahukan ke pimpinan DPRD.


Teguran yang diberikan melalui surat tertanggal 26 Agustus 2021 itu selain dialamatkan kepada Walikota Prabumulih juga dialamatkan pada 4 Walikota lainnya seperti Walikota Padang, Walikota Bandar Lampung, Walikota Pontianak, dan Walikota Langsa. 


Data Kementerian Keuangan serta hasil monitoring dan evaluasi pembayaran lnsentif Tenaga Kesehatan Daerah (lnnakesda) Tahun 2021 yang bersumber dari refocusing 8% Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021, sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021, Kota Praumulih dan 9 Daerah lainnya mendapat catatan khusus dalam pencairan Innakesda. Kota Prabumulih sendiri tercatat belum merealisasikan anggaran Innakesda sebesar Rp 750.000.000. Padahal sesuai data dan informasi pada website https://vaksin.kemkes.go.id , Kota Prabumulih dan 9 kota/kabupaten lainnya berada pada Level 4, yang artinya kejadian pada wilayah tersebut sangat tinggi dan kasus Covid-19 yang didapat secara lokal tersebar luas dalam 14 hari terakhir, serta risiko infeksi yang sangat tinggi untuk populasi umum.


Diketahui, pencairan insentif tenaga kesehatan daerah telah lama menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Sebab, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19, sehingga seluruh haknya harus segera disampaikan atau diberikan. Berbagai ketentuan juga telah dikeluarkan sebagai payung hukum dalam pencairan Innakesda, yakni: Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) sebagai Bencana Nasional; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.


Tak hanya itu, sederet regulasi lainnya juga turut mendukung pencairan Innakesda, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya; Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian lnsentif dan Santunan Kematian bagi Nakes yang menangani Covid-19.

Walikota Prabumulih Ir.Ridho Yahya MM yang dikonfirmasi melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih, Jauhar Fahri, SE.Ak terkait surat teguran Mendagri serta belum dibayarkannya Intensif Tenaga Kesehatan di Kota Prabumulih mengaku akan segera melakukan pembayaran. Begitu lanjut Jauhar, Soal teknis lebih tepat di konfirmasikan kepada Dinas Kesehatan. 


Kepala Dinas Kesehatan Prabumulih, dr Happy Tejo sebagaimana dikutif dari rmol.id mengaku, nakes yang belum dibayarkan insentifnya hanya 5 orang. Menurutnya, keterlambatan pembayaran itu disebabkan karena nakes yang bersangkutan tidak mau mengajukan secara online.


“Karena harus melampirkan foto kegiatan, absensi dan persyaratan lainnya yang dinilai cukup rumit. Sementara di setiap kegiatan tidak pernah melampirkan foto,” bebernya.


Ia menuturkan, jumlah nakes daerah yang ada di Kota Prabumulih sebanyak 55 orang. Rata-rata, seluruh insentif sudah dibayar semua. Termasuk untuk vaksinator yang melakukan penyuntikan vaksin,” akunya.


Tejo menjelaskan, pihaknya sedang  berupaya untuk mencairkan insentif nakes tersebut. Salah satunya dengan meminta mereka memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan. “Kami minta mereka mendatangi kepala desa maupun pasien yang pernah dikunjungi. Siapa tahu ada foto atau bukti mereka melakukan pelayanan,” pungkasnya 


Data yang dapat dihimpun, Selain Kota Prabumulih yang belum merealisasikan Innakesda, Kota Padang juga belum merealisasikan anggaran lnnakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan sebesar Rp.50.958.566.195, Kemudian Kota Bandar Lampung belum merealisasikan anggaran sebesar Rp.11.079.600.000, lalu, Kota Pontianak belum merealisasikan anggaran sebesar Rp.19.860.000.000, dan terakhir, Kota Langsa belum menganggarkan alokasi lnnakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 dalam APBD TA 2021.


Sedangkan untuk Kabupaten, ada Kabupaten Nabire belum merealisasikan anggaran lnnakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan sebesar Rp.16.212.000.000; Kedua, Kabupaten Madiun belum merealisasikan anggaran sebesar Rp.16.855.313.908; Ketiga, Kabupaten Gianyar belum merealisasikan anggaran lnnakesda yang dianggarkan sebesar Rp. 26.057.294.220; Keempat, Kabupaten Penajam Paser Utara belum merealisasikan anggaran sebesar Rp. 20.987.474.581; dan Kelima, Kabupaten Paser belum merealisasikan anggaran lnnakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan sebesar Rp. 21.939.420.000.


Tags

Minat Bergabung

Kirimkan CV anda ke redaksi Posmetro dibawah ini atau ke klikosmetro@gmail.com.

Posting Komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011