Header Ads

Polemik Pejabat Nyalon Ketum Koni, Pengamat : Siapa "Dia" Berani Merubah Undang-Undang


POSMETRO, PRABUMULIH - Polemik Pejabat Struktural Prabumulih mencalonkan diri menjadi Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Prabumulih mulai ramai diperbincangkan oleh kalangan pengamat di Kota Prabumulih. Selain pencalonan, dugaan adanya tekanan dibalik jabatan yang disandang sebagai BKPSDM kepada ASN dan PHL pengurus Cabor (Pencab) yang notabene pemilik suara di Musyawarah Koni juga mulai bocor ke Publik dan mendapat tanggapan keras dari pengamat. 

Adanya Pejabat Struktural di Bursa Calon Ketua KONI Prabumulih juga tak terlepas dari pembahasan Tim Perumus Musyawarah Kota (Musorkot) Koni 2021. Bahkan, untuk kepentingan Musorkot 2021, Tim Perumus juga telah melakukan studi banding ke Daerah-daerah di Sumatera Selatan yang telah usai menggelar Musorkot Koni. Disana, Tim Perumus banyak mendapatkan informasi baik itu tata cara Musorkot, Pengembangan Olahraga Nasional, Anggaran, pembinaan atlit dan lain-lain.

Terkhusus Musorkot, Tim Perumus dalam laporannya berdasarkan hasil Studi banding ke daerah Lain mengungkapkan bahwa proses dan pelaksanaan Musyawarah Daerah Pemilihan Ketua Koni dilaksanakan berdasarkan aturan yang tertuang di dalam AD/ART, Peraturan Organisasi Koni dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Tim Perumus yang digawangi Syamdakir Edi Hamid, M. Erwadi, Arafik Zamhari, Ramedin, Fitria, Mariana, Defri, Intisar dan Rohadi itu juga tampak menggarisbawahi Pelaksanaan Musorkot Pemilihan Ketua Koni Prabumulih benar-benar dilaksanakan berdasarkan aturan yang tertuang dalam AD/ART, Peraturan Organisasi Koni dan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang berlaku. 

Adapun UU yang dimaksud melarang Pejabat Stuktural mencalonkan diri sebagai Ketua Koni juga termaktub dalam pasal 40 UU No 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional. Kemudian, Pasal 56 ayat 1 ayat 2 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga. Soal Pejabat Struktural dilarang menjabat Ketua Koni bahkan juga tertuang di surat Edaran Mendagri Nomor 800/2398/SJ Tanggal 28 Juni 2011 Tentang Rangkap Jabatan Kepala Daerah, Pejabat Publik termasuk Wakil Rakyat.

Dalam Surat edaran KPK No : B-903/0115/201 Tanggal 4 April 2011 tentang hasil kajian KPK yang mengungkapkan adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah dapat menimbulkan konflik kepentingan. 

Lalu, Hasil Yudisial Review Mahkamah Konsitusi No: 27/PUU-V/2007 terhadap uji materi Pasal 40 UU No 3/2005 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah No:16/2007 yang diajukan pemohon untuk di uji, hasilnya, permohonan pemohon ditolak oleh MK. 

Kriteria dan syarat pencalonan Ketua Koni Kota Prabumulih yang disusun oleh tim perumus secara langsung telah diserahkan kepada Ketua Koni Prabumulih H. Daud Rotasi S.Sos siang tadi di sekretariat Koni Kota Prabumulih untuk dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Musorkot Koni 2021 pada 8 Juli 2021 mendatang. Seluruh Tim Perumus tampak Hadir dalam penyerahan Rumusan Program Kerja Koni Kota Prabumulih seperti Syamdakir Edi Hamid, Intisar, Arafik Zamhari, Rohadi, Ramedin, Defri, Mariana dan M.Erwadi.

Seputar Pencalonan Pejabat Publik dalam Bursa Calon Ketua Koni juga ditanggapi oleh Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Kota Prabumulih Pohan Maulana, SE. Kepada Posmetro.co.id, Pohan mengaku bangga dengan salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Prabumulih Evi Susanti, SE yang secara sadar Mundur dari Bursa Calon Ketua Koni Prabumulih 2021. 

Setidaknya pengunduran diri Evi Susanti menjadi cerminan bagi pejabat yang masih ngotot mencalonkan diri untuk mundur karena terbentur berbagai aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini.

"Secara pribadi saya mengapresiasi langkah Politisi PPP Kota Prabumulih Evi Susanti yang mundur dari Bursa Calon Ketua Koni Kota Prabumulih 2021. Begitu saya sangat menyayangkan masih adanya Pejabat yang ngotot maju dan mencalonkan diri menjadi ketua Koni meski berbagai aturan dan perundang-undangan jelas telah melarang Pejabat Publik menjadi Ketua Koni. Siapa dia berani merubah undang-undang. Jika masih ngotot mencalon diri tanpa mengundurkan diri status Pejabat Publik bagi saya itu sama saja merubah UU" tegas Pohan.

Begitu Pohan tidak lupa menyarankan agar atasan yang bersangkutan menyarankan untuk tidak ikut-ikutan dalam pencalonan Ketua Koni karna menyangkut Citra Pemerintahan yang sedang dipimpinnya. "Bayangkan saja jika Pejabat tersebut masih ngotot maju tanpa mengundurkan diri dari Status Pejabat Publik. Berapa peraturan yang dilabrak. Begitu citra siapa yang rusak kalau bukan citra Pemimpinnya yang seolah turut serta mengabaikan UU.  Ini baru sebatas pencalona ketua Koni Loh, bagaimana dengan kebijakan lain? jangan sampai masyarakat beranggapan ke arah sana. Itu saran saya" tukasnya.

Tidak ada komentar

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011

Diberdayakan oleh Blogger.