Iklan

DPRD OI Pertanyakan Kebijakan Bupati Pindahkan Kantor Diknas

12 April 2021, Senin, April 12, 2021 WIB Last Updated 2021-04-12T11:51:04Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


POSMETRO, OGAN ILIR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan ilir mulai mempertanyakan kebijakan Bupati Ogan Ilir yang memindahkan kantor Dinas Pendidikan Ogan Ilir dari kompleks Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai ke Pemda Lama. Sementara kantor eks Dinas Pendidikan Ogan Ilir tersebut kini dijadikan sebagai Sekretariat TP PKK Ogan Ilir.


Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ogan Ilir Amir Hamzah, SH mengaku memindahkan Kantor Dinas Pendidikan dengan segudang dokumen dan pekerjaan rumah yang menumpuk sangat tidak tepat dilakukan demi memprioritaskan kepentingan PKK. Ia mengaku kepentingan Pendidikan sangat urgen ditengah Pandemi seperti saat ini.


"Jujur saya belum bisa memahami tujuan pemindahan Diknas ke Pemda lama. Ditakutkan nantinya pemindahan ini akan berdampak kepada menurunnya kinerja SKPD yang mengelola dunia Pendidikan tersebut. Sebab jika Diknas kembali berkantor di Pemda Lama kita sangat memahami bahwa gedung disana sangat sempit dan tidak relevan dengan tugas yang mereka emban dan ditakutkan akan berdampak pada kinerja" ujar Hamzah.


Menurutnya Diknas yang angkat Kaki dari Tanjung Senai dipindahkan ke Pemda Lama ditakutkan akan menimbulkan berbagai asumsi di tengah masyarakat. "Tentu sangat disayangkan karna Bupati terkesan memprioritaskan TP PKK. Seharusnya Pemerintah lebih peka dengan instansi yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan karna menyangkut khalayak ramai. Sebab sejauh pengamatan kita Pelayanan Diknas saat di KPT Tanjung Senai cukup bagus dengan gedung yang representatif lalu kemudian harus dipindahkan ke gedung Pemda lama. Begitu kita berharap perpindahan ini tidak berdampak buruk terhadap pelayanan administrasi pendidikan" paparnya.


Disinggung apa solusi yang seharusnya dilakukan Pemkab Ogan Ilir agar Diknas tidak perlu pindah, Amir Hamzah mengungkapkan bahwa Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran seharusnya dapat mengusulkan pembangunan gedung baru tanpa harus melakukan perpindahan Gedung Diknas. 

   

"Ia semestinya Bupati bisa mengusulkan pembangunan Gedung Baru untuk Kantor PKK tanpa harus mengorbankan Dinas Pendidikan. Sebagai bagian dari Rakyat kita sangat tidak mendukung Kebijakan Pemindahan Kantor Diknas. Dalam waktu dekat kita akan memanggil semua pihak -pihak yang terkait agar segera memberikan Klarifikasi maksud dari perpindahan Diknas ini" pungkasnya.

Komentar

Tampilkan

Terkini