News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Pengamat : Pejabat Publik Jadi Ketua Koni Bisa Dipidanakan

Pengamat : Pejabat Publik Jadi Ketua Koni Bisa Dipidanakan


POSMETRO,PRABUMULIH - Isu adanya ASN setingkat Esselon II di Kota Prabumulih yang mengincar jabatan ketua komite olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Prabumulih ternyata bukan isapan jempol semata. Bahkan Walikota Prabumulih turut mendukung Anak Buahnya itu melabrak UU Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2007 pasal 56 dengan menerbitkan surat rekomendasi kepada Kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Beny Rizal, SH untuk dicalonkan menjadi Ketua KONI Kota Prabumulih.


Surat rekomendasi tersebut bahkan dimanfaatkan yang bersangkutan untuk meloby pengurus cabang (Pengcab) olahraga di lingkungan KONI untuk mendukung dirinya di Musyawarah Kota (Muskot) KONI Prabumulih 2021 ini. Beberapa tim bahkan secara terang-terangan telah bergerilya mendatangi pngcab-pengcab dengan tujuan meminta dukungan.


"Di organisasi non pemerintahan loby-loby dukungan adalah lumrah. Mencari dukungan suara untuk mencapai sebuah tujuan tertentu adalah hal biasa. Namun ketika ini dilakukan oleh pejabat pemerintah menjadi hal yang patut dipertanyakan. Mengapa? Karna keberadaan pejabat publik duduk di kepengurusan cabang olahraga telah diatur di dalam Undang Undang PP No 16 tahun 2007. Hal ini mutlak ditaati guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan" ujar Pohan Maulana, SE pengamat Politik dan Kebijakan publik Kota Prabumulih saat dibincangi Posmetro menanggapi surat rekomendasi Walikota Prabumulih yang ditujukan Kepada Kepala BKPSDM Kota Prabumulih untuk maju sebagai ketua KONI.


Dikatakan, sebagai mantan Kabag Hukum Pemkot Prabumulih, seharusnya faham dengan perundang-undangan dan bukan malah mencoba melabrak aturan yang sudah disahkan oleh Presiden. 

Sebagaimana yang tertulis dalam PP kata Pohan,  Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. 

Kemudian pasal 2 lanjut dia, dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan. 

(3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen. 


Dari pasal tersebut kata Pohan, bukan tidak mungkin nantinya ada pejabat pemerintah di pidanakan atau di PTUN kan karna terbukti melanggar Undang-undang. "Di PP Nomor 16 Tahun 2006 sudah dijelaskan dan bahkan sangat jelas Pejabat pemerintah tidak diperkenankan menjabat sebagai ketua KONI. Dan jika masih ngotot, maka bukan tidak mungkin ada Pejabat Pemkot Prabumulih yang di PTUN kan karna melanggar UU" imbuhnya.


Tidak lupa Pohan juga menghimbau Pejabat Pemerintah untuk fokus saja dengan jabatan yang diemban tanpa harus mengurusi organisasi lain di luar Pemerintahan. "Kita berharapnya sih pejabat publik fokus saja di Jabatan yang di emban. Apalagi kita tahu jabatan kepala BKPSDM itu sangat berat karna mengurusi seluruh ASN yang tersebar di lingkungan Pemkot Prabumulih. Jangan sampai karna urusan di luar pelayanan terhadap masyarakat jadi terabaikan" pungkasnya. 

Tags

Minat Bergabung

Kirimkan CV anda ke redaksi Posmetro dibawah ini atau ke klikosmetro@gmail.com.