Iklan

Dinsos OI Tegaskan Beri Sanksi Tegas Bagi Pendamping PKH Jika....

28 Januari 2021, Kamis, Januari 28, 2021 WIB Last Updated 2021-01-28T14:12:26Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


POSMETRO, INDRALAYA - Pemerintah Kabupaten Ogan ilir melalui Dinas Sosial mengingatkan para Petugas Pendamping PKH untuk tidak bermain main dalam pengelolaan bantuan yang bersumber dari pemerintah. Apalagi mencoba untuk terlibat meraup keuntungan dari program yang sedang berjalan di tengah Pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Sosial Ogan Ilir Irawan, S.Sos menanggapi pengaduan masyarakat menyangkut adanya keterlibatan oknum Pendamping PKH yang turut serta mendirikan layanan-layanan seputar PKH seperti BRI LINK, BPNT, E-Warung dan lainya.


"Dengan ini saya Berharap kepada oknum-oknum yang mencoba meraup keuntungan untuk segera berhenti atau mengundurkan diri dari Posisi Pendamping Sosial,  Pendamping PKH ataupun BPNT Tenaga Kerja Sosial Kecamatan/TKSK, dan sebagainya. Sebab Tupoksi, Pendamping Sosial hanya Untuk mendampingi, bukan ikut di dalam mendirikan fasilitas yang bisa menguntungkan Pribadi apapun bentuknya" ujar Irawan.

Tidak lupa Irawan juga menghimbau warga jika menemukan kejanggalan seputar pendamping PKH untuk segera melaporkan ke Dinas Sosial Ogan Ilir. "Dinas Sosial Ogan Ilir siap memberikan tindakan tegas kepada Pendamping jika terbukti melakukan kesalahan yang berujung memperkaya diri sendiri. Bila perlu akan dibawa ke ranah hukum" tegasnya. 

Ditambahkan, Petunjuk teknis tentang Pendamping sosial baik PKH, BPNT dan lainnya sudah jelas disebutkan tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan terlibat dalam mengembankan tugas sebagai Pendamping, apalagi menjadi Pemasok atau tercatat sebagai pemilik E- warung BRI LINK.

"Bagi para pendamping sebagaiman disebutkan diatas, silakan ambil langkah atau inisiatif sendiri untuk mengundurkan diri secepat mungkin jika benar-benar terlibat. Jangan karna kecerobohan diri sendiri berakibat fatal dan berakhir dengan aparat penegak hukum sebab sangat tidak dibenrkan para pendamping mengambil keuntungan dari Program-program sosial yang diterbitkan oleh Pemerintah" pungkasnya.

Komentar

Tampilkan

Terkini