-->

Iklan

Menakar Eksistensi PBB di Daerah

junmanurung
26/10/20, 18:03 WIB Last Updated 2020-10-26T11:21:48Z
masukkan script iklan disini

Oleh : Jun Manurung, SH

Pemimpin Redaksi Posmetro


Nama Pemuda Batak Bersatu yang disingkat PBB dalam kurun waktu tiga bulan terakhir di Sumatera Selatan tampak menjadi Sorotan. Sorotan dalam artian, eksistensi organisasi massa (Ormas) kesukuan ini menjadi perhatian publik ketika nama PBB wara-wiri di media massa terbitan Sumsel. Terlebih Pimpinan dan jajaran kepengurusan PBB di tingkat Provinsi Sumsel berhasil melakukan audiensi dan sosialisasi Ormas PBB ini di tingkat Gubernur dan Kapolda Sumsel.


Organisasi kepemudaan yang dilatarbelakangi kesukuan diharapkan mampu menjadi pelestari budaya serta adat istiadat sukunya masing-masing. Sehingga semakin memperkaya hasanah budaya yang dimiliki masyarakat Sumsel. 


Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan Sumsel memiliki masyarakat yang cukup heterogen. Terdiri dari banyak suku, agama dan golongan. Kondisi ini tentunya memperkaya ragam budaya yang ada. Ia mengatakan perlu adanya legalitas perkumpulan masyarakat kesukuan agar proses pelestarian bisa lebih terorganisir. 


"Kita berharap nanti akan semakin banyak organisasi kepemudaan yang tumbuh. Sehingga akan membantu pemerintah untuk menyampaikan program dan kebijakan yang diusung," ujar Deru usai menerima audiensi Ketua DPD Pemuda Batak Bersatu (PBB) Sumatera selatan, Hotniel P Simorangkir, S.kom di Ruang Tamu Gubernur, Sepetember 2020 lalu. 


Deru menuturkan organisasi kepemudaan diharapkan dapat ikut berkontribusi memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat. "Aktif dalam kegiatan sosial terutama mensosialisasikan bahaya Covid serta membudayakan protokol kesehatan di setiap aktifitas," katanya. 


Gubernur juga meminta pengurus DPD PBB Sumsel menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum. Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan yang tidak baik dan dapat merugikan masyarakat itu sendiri. "Kami juga berharap PBB Sumsel bisa ikut serta menjaga predikat zero conflict di Sumsel. Pembentukan pengurus di tingkat kabupaten kota hingga kecamatan diharapkan dapat berdampingan dengan masyarakat di daerah," bebernya. 


Sementara itu, Ketua DPD PBB Sumsel, Hotniel P Simorangkir menuturkan kepengurusan DPD PBB Sumsel baru terbentuk sekitar 4 bulan terakhir. Namun, anggotanya saat ini sudah mencapai 3 ribu orang. Kepengurusan juga sudah terbentuk di tingkat kabupaten/kota. 


"DPC PBB kabupaten/kota yang sudah terbentuk saat ini ada di 8 kabupaten/kota. Untuk Kota Palembang sendiri kepengurusan sampai di tingkatan kecamatan. Ada 11 kepengurusan kecamatan yang sudah terbentuk," katanya. 


Hotniel menuturkan terbentuknya kepengurusan DPD PBB Sumsel ini bertujuan untuk melestarikan adat istiadat serta budaya suku Batak. Khususnya di kalangan pemuda. "Meskipun berada di tanah rantau, budaya Batak harus terus dilestarikan. Tentunya tetap berdampingan dengan masyarakat lokal," pungkasnya.


Mengutip Pernyataan Gubernur Sumsel yang menyebutkan "PBB Sumsel bisa ikut serta menjaga predikat zero conflict di Sumsel. Pembentukan pengurus di tingkat kabupaten kota hingga kecamatan diharapkan dapat berdampingan dengan masyarakat di daerah" tentu sangat tepat untuk diaplikasikan dan diwujudkan mengingat Ormas ini kerap bersentuhan dengan masyarakat Lokal.


Harapan Gubernur tentu tidak sebatas pembahasan hidup berdampingan dengan masyarakat Lokal semata. Lebih daripada itu, Gubernur Sumsel sangat berharap Banyak PBB mampu berkontribusi mewujudkan dan mensukseskan Program Pemerintah yang sedang berjalan maupun yang masih dalam perencanaan.


Sebagai bagian dari Masyarakat Batak di Sumsel, secara Pribadi saya yakin PBB mampu menjadi perekat kebangsaan. Institusi nonpemerintah yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat Batak ini diharapkan dapat menjembatani antara kepentingan masyarakat dan Politik. Meskipun secara umum gerak langkahnya belum maksimal dalam menjawab kebutuhan Publik, Namun yang pasti PBB kini dapat diterima publik dengan baik. 


Catatan Posmetro, Publik menilai PBB mampu menjadi media penyalur aspirasi ke Pemerintah di tengah melemahnya kepercayaan terhadap partai politik. Selain menjembatani aspirasi masyarakat dengan Pemerintah, Masyarakat Batak sangat mengapresiasi peran PBB sebagai perekat ikatan sosial Bangso Batak. Sumbangsih PBB dalam pembangunan karakter bangsa Batak amatlah besar. Tujuan PBB yang bermuara pada kemaslahatan masyarakat (Satahi Sapartinaonan) menjadi penegas PBB siap berkontribusi membangun Daerah.


Lantas Bagaimana PBB di Kota Prabumulih?


Sebagaimana yang telah dilakukan oleh jajaran Pengurus PBB di Sumsel, hendaknya PBB di Kota Prabumulih dapat menyusul langkah-langkah tersebut dengan banyak menggelar audiensi terhadap lembaga-lembaga Pemerintah maupun Tokoh-Tokoh masyarakat atau ormas Kedaerahan di Kota ini. Dengan demikian PBB sebagai bagian kekuatan sosial yang hadir ditengah-tengah masyarakat memiliki andil besar terhadap sosial ekonomi dan politik di Kota Prabumulih. Dengan terpeliharanya kerukunan antar suku dan agama, maka terpelihara pula stabilitas kemanan yang terwujud dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana motto PBB Satu Rasa Satu Jiwa, NKRI Harga Mati.

Komentar

Tampilkan

Terkini

Pemerintahan

+
-->