-->

Iklan

Maksimalkan PAD, UPTD Samsat PALI Gelar Razia Gabungan

junmanurung
13/08/20, 21:06 WIB Last Updated 2020-08-13T14:06:01Z
masukkan script iklan disini

POSMETRO, PALI - Untuk  menambah dan memaksimalkan Pendapatan  Daerah (PAD), Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus menggelar razia pajak kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Bekerjasama dengan Satlantas Polres PALI, UPTD SAMSAT menggelar razia gabungan hari di Simpang Lima Talang Ubi, Kamis (13/08/2020).


“Kegiatan rutin ini digelar setiap triwulan bekerjasama dengan pihak kepolisian Satlantas Polres Pali. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang kewajiban pemilik kenderaan membayar pajak kendaraan bermotor”. Ujar Tubagus, SE Kepala UPTD Samsat PALI.


Dikatakan, Penertiban aturan ini di lakukan dengan harapan masyarakat sadar akan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.


“Dengan razia, selain untuk meningkatkan kesadaran pemilik kenderaan membayar pajak juga untuk meningkatkan PAD. Sejauh pengamatan kita dilapangan, khusus PALI sendiri masih banyak yang belum membayar pajak kendaraannya” papar Tubagus, SE.


Dengan membayar pajak kendaraan maka secara tidak langsung masyarakat telah turut serta mendukung membiayai pembanguan daerah. Sebab pajak yang dibayarkan diperuntukkan untuk pembangunan, baik fisik dan non fisik.


“Jika pendapatan dari sektor pajak macet maka bisa dipastikan perkembangan dan pembangunan di suatu daerah akan stagnan dan tidak akan maju. Maka dari itu kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan sangat diharapkan” ujarnya Tubagus, SE.


Disinggung, program penghapusan denda dan bunga pajak (pemutihan) kendaraan bermotor oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Tubagus menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai langkah Pemerintah membantu masyarakat ditengah kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat Pandemik COVID-19.


“Sejak tanggal 1 hingga 31 Agustus 2020, penunda pajak kenderaan bermotor (PKB) di berikan keringanan yakni penghapusan sanksi administrasi berupa denda pajak dan bunga pajak. Namun begitu, pokok pajak tetap di bayarkan, sesuai dengan intruksi Gubernur Sumsel.” pungkasnya (db)

Komentar

Tampilkan

Terkini

Pemerintahan

+
-->