-->

Iklan

Dewan Terima Kebijakan Umum KUA PPAS Dari Pemerintah Kota Prabumulih

14/07/20, 09:08 WIB Last Updated 2020-07-14T02:08:44Z
masukkan script iklan disini
POSMETRO, PRABUMULIH – Tahun 2021 mendatang, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih dipastikan kembali mengalami defisit sebesar Rp161 miliar.

Hal itu seperti yang disampaikan Wali Kota Ir H Ridho Yahya MM usai menyerahan Kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (13/7/2020).

“Penyerahan KUAPPAS 2021 defisit RP161 M. Sudah bisa dipastikan karenakan ada rambu-rambu, 2020 saja dipotong Rp200 miliar refocusing kemarin juga terpotong. Jadi benar-benar memang tahunnya,” kata Ridho.

Menurutnya, belanja modal saja hanya Rp80 miliar dari sebelumnya berada dikisaran angka Rp200 miliar. “Tapi karena ini seluruh Indonesia, suka tidak suka mau tidak mau. Dan seperti kita jelaskan refocusing itu dananya tidak lagi kembali ke Prabumulih,” ujarnya.

Karena itulah, meski defisit, Ridho tetap akan berupaya dengan menarik dana dari pusat yakni dengan tetap memprioritaskan anggaran perjalanan dinas. Bahkan terkait itu, Wali Kota dua periode ini meminta agar anggaran perjalanan dinas 2021 tidak dipangkas.

“Makanya minta tolong tadi dengan dewan agar kiranya mohon untuk perjalanan dinas jangan dipangkas dan jangan dicoret. Hanya itulah upaya kita untuk mencari kegiatan-kegiatan dana pusat. Supaya dapat membantu pembangunan Kota Prabumulih,” terang Ridho.

Disinggung dengan defisit anggaran, apa yang menjadi prioritas pemkot 2021 mendatang? Menurut Ridho selain tetap menganggarkan akan perjalanan dinas atau DL, pemkot akan memprioritaskan lampu penerangan jalan (LPJ).

“Karena itu menjadi masalah, apalagi kita kendala saat PSBB kemarin. Pemindahan pasar menjadi kendala menindak tegas pedagang karena malam gelap,” terang Ridho menambahkan bila tak bisa tahun jamak, lampu jalan bisa dianggarkan setiap tahun minimal Rp 15 miliar – Rp 20 miliar.

Lalu apakah defisit anggaran akan berimbas pada anggaran sekolah atau pendidikan? Menurut Ridho untuk pendidikan ditahun sebelumnya tak mengalami pemangkasan. 

“ Itukan kemarin tidak ada pemangkasan, mungkin DAK besar juga. Bahkan Informasinya kesehatan dapat angaran Rp 3 M kalau tidak salah untuk melanjutkan program penanggulangan covid-19,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sutarno SE diminta tanggapan terkait pemintaan agar anggaran DL menjadi prioritas, mengisyaratkan mendukung langkah dari pemkot. 

“Perjalanan dinas OPD itukan fungsinya untuk melobi ke pusat. Karena defisit jadi diintenskan mencari bantuan pusat,” tuturnya seraya mengatakan setiap OPD memiliki anggaran DL berbeda.

Disinggung apakah sejuah ini, anggaran DL yang ada di OPD sudah sesuai dengan hasil yang ada. Menurut Tarno dibeberapa OPD justru sudah mampu menyerap bantuan pusat dengan maksimal. 

“Seperti di perdagangan banyak ada beberapa bantuan. Tapi ada juga catatan- catatan rekomendasi dibeberapa dinas. Kurang maksimal capaiannya,” pungkasnya.
Komentar

Tampilkan

Terkini

Pemerintahan

+
-->