HEADLINE NEWS

ABPD 2020 Rp.1,31 T. Infrastruktur Tetap Prioritas. Lapangan Kerja?

POSMETRO, PRABUMULIH - Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Prabumulih secara resmi menandatangani Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Prabumulih Tahun 2020 sebesar Rp. 1,31 triliun.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam MoU antara eksekutif dan legislatif yang digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Prabumulih kemarin sore Selasa, (06/08/2019). Setidaknya dengan digelarnya MoU KUA PPAS maka Pemerintah Kota Prabumulih harus segera melakukan penyusunan RAPBD Prabumulih 2020 mengacu pada rancangan KUA-PPAS yang baru saja disepakati.

Walikota Prabumulih yang dikonfirmasi Posmetro seusai penandatangan  menuturkan bahwa, kenaikan APBD Kota Prabumulih 2020 didorong urgensi sejumlah program kegiatan yang harus diakselerasi, kemudian didukung bertambahnya sisi pendapatan, seperti adanya pembayaran hutang-hutang dari Provinsi yang belum terealisasikan di tahun lalu.

"Asumsi kenaikan berdasarkan urgensi sejumlah program kegiatan prioritas Pemerintah Kota pada 2020, kemudian didukung bertambahnya pendapatan Pemerintah seperti adanya pembayaran hutang Provinsi yang belum terealisasi di tahun lalu. Kemudian dana perimbangan dan pendapatan lain Pemerintah yang sah" ujarnya.

Seperti tahun sebelumnya, pengelolaan APBD Prabumulih 2020 Pemerintah Kota Prabumulih masih berkutat pada sektor pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan, gedung dan lainnya. Kemudian bantuan modal usaha kepada masyarakat Kota Prabumulih.

"Ia masih Infrastruktur. Bangunan fisik, jalan-jalan akan kita muluskan semua. Kemudian peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan alat dan modal usaha. Karna keinginan masyarakat dengan Pemerintah ada kemistrinya. Bantuan untuk itu akan kita gelontorkan di tahun depan dan program study banding akan kita kurangi. Hal ini juga merupakan sinergitas dan kemitraan Pemerintah dan Legislatif yang dibina secara optimal dalam koridor saling asah dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai fungsi, tugas dan peran dalam membangun guna mewujudkan Kota Prabumulih Prima dan Berkualitas" pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabumulih H.Ahmad Palo, SE seuasai acara kepada Posmetro mengungkapkan bahwa peningkatan APBD Kota Prabumulih 2020 Ada peningkatan sebesar 20 persen dari APBD Sebelumnya. Demikian juga dengan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Prabumulih terjadi peningkatan.

"Asumsinya ada kenaikan pada sektor tertentu pendapatan daerah sehingga dimungkinkan peningkatan APBD mengalami lonjakan dengan perkiraan sebesar 15-20 persen dari APBD Sebelumnya. Demikian juga dengan PAD yang semula kita target peningkatan Rp. 96 miliar maka di 2020 target mencapai Rp.109 miliar belum termasuk DAK" ujarnya.

Ditambahkan, berdasarkan peraturan Kementarian Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. KUA-PPAS harus menjadi dasar bagi Pemkot Prabumulih untuk membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD Prabumulih 2020.

"Setelah KUA-PPAS Prabumulih 2020 diteken, maka eksekutif akan segera menyusun detail anggaran berdasarkan acuan KUA-PPAS dalam bentuk raperda. Untuk selanjutkan akan dibahas dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi Perda APBD Kota Prabumulih 2020" tegas Palo.

Ditempat terpisah, pengamat ekonomi dan Politik Kota Prabumulih Pohan Maulana, SE menyesalkan statment Walikota Prabumulih yang tidak mengupayakan lapangan pekerjaan seiring peningkatan APBD 2020. Ditengah kegundahan minimnya lapangan pekerjaan justeru Program Pemerintah masih berkutat di Infrastruktur yang terkesan berupaya mengembalikan cost politik.

"Pengembalian cost politik melalui proyek infrastruktur mungkin sudah menjadi rahasia umum. Bahkan sudah tidak terbantahkan ditengah biaya politik yang cukup tinggi. Proses pengembalian dana mungkin bisa lebih cepat dengan loby-loby politik tingkat tinggi. Berbeda jika program terfokus pada pengadaan dan perluasan lapangan pekerjaan sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat luas terkhusus warga Kota Prabumulih yang masih banyak pengangguran" ujar Pohan.

Ditengah situasi dan akhir masa periode Jabatan, Pohan juga berharap peran serta masyarakat untuk mengawasi seluruh aktifitas dan kegiatan Pemerintah yang menggunakan APBD Kota Prabumulih. Sebab sejauh ini, ia menilai program pembangunan infrastruktur di Bumi Seinggok Sepemunyian sangat rawan penyimpangan.


Previous
« Prev Post
Show comments
Hide comments

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011