HEADLINE NEWS

Jalan Nyasar Pembagian Lapak Pasar

PRABUMULIH, PP - Entah sampai kapan carut marut pembagian pasar PTM II Prabumulih ini tuntas terselesaikan. Banyaknya kepentingan Politik dalam pembangunan hingga pembagian lapak kian menambah deretan panjang persoalan yang dihadapi. Catatan posmetroprabu.com, pembangunan pasar tradisonal modern (PTM) Kota Prabumulih saat ini bisa dibilang masuk kedalam "status quo". yakni merujuk pada keadaan ketika pihak-pihak yang berunding mendapati kedudukan yang tidak menguntungkan untuk mengambil sebuah keputusan oleh sebab dampak yang akan ditimbulkan.

Tiada yang mau dipersalahkan. Baik eksekutif, legislatif maupun rekanan kontraktor. Semuanya merasa benar tidak ada yang salah meski pada hakikatnya ketiga-tiganya adalah orang yang paling layak disalahkan. 

"Dimana Legislatif yang kerap disebut wakil rakyat saat proyek sedang dikerjakan. Mengapa mereka berkoar-koar saat masalah telah timbul. Ingin disebut pahlawan ketika tahun politik kian mendekat. Sudahlah, singga kata kami ingin tempat yang layak. Lihat ini pasar tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang digelontorkan. Percuma saja saudara-saudara (DPRD-RED) bagian dari pengawasan APBD" ujar Azhar salah seorang pedagang pasar.

Ia menyebutkan, selain tempat yang tidak memungkinkan untuk menggelar dagangan, pihaknya juga terbebani dengan pembuatan roling-door dan fasilitas lainnya yang tidak sedikit jumlahnya. "Ini apa namanya kalau bukan proyek Korupsi" imbuhnya.

Dengan keluhan Azhar, maka tidak heran jika besok, ratusan warga pedagang bakal menuntut Pemerintah Kota Prabumulih terkait permasalahan Pasar yang belum terselesaikan. Tuntutan tersebut bakal dilakukan dengan menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan segala keluh kesah yang dihadapi para warga pedagang pasar terhadap Pemerintah selaku pihak bertanggungjawab.

Menyangkut Aksi unjuk rasa yang bakal digelar oleh warga pedagang pasar telah dibenarkan oleh pihak Kepolisian Resort Prabumulih. Kapolres Prabumulih AKBP. Tito Hutauruk SIK yang dikonfirmasi melalui Kasat Intel Polres Prabumulih AKP Aan Sumardi mengungkapkan bahwa izin unjuk rasa telah dikeluarkan oleh pihaknya. Namun begitu Aan mengaku pihak Polres Prabumulih siap mengawal aksi unjuk rasa masyarakat tersebut hingga selesai dengan aman.

Menanggapi rencana aksi unjuk rasa para pedagang besok, Ketua DPC Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kota Prabumulih mengungkapkan bahwa rencana tersebut hal yang patut didukung oleh semua pihak. Dimana persoalan Pasar PTM sudah seharusnya dibawa ke jalur hukum.

"Sepatutnya perlu didukung oleh semua element masyarakat. Kasus tersebut sudah selayaknya juga dibawa ke jalur hukum mengingat anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan pasar cukup besar tapi hasilnya jauh dari yang diharapkan" ujar Mulwadi ketua DPC LAKI Kota Prabumulih.

Dikatakan, Seluruh pembiayaan pembangunan pasar yang bersumber dari APBD ini setidaknya menjadi catatan bagi pihak-pihak terkait terlebih kejaksaan Negeri Kota Prabumulih. Pasalnya persoalan ini timbul ke permukaan mengingat adanya penyimpangan yang diakibatkan oleh lemahnya pengawasan. 

"Buktinya para pedagang kecewa dengan hasil akhir pengerjaan proyek. Belum lagi para pedagang harus merogoh kocek untuk perbaikan-perbaikan lapak yang semestinya tidak terjadi. Dengan ini kita berharap aparat penegak hukum secepatnya bertindak untuk mengusut tuntas penyebab permasalahan yang merugikan orang banyak" pungkasnya.

Previous
« Prev Post
Show comments
Hide comments

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011