-->

Iklan

Ridho Yahya "Ngemis Lagi" Minta Armada Batubara Disetop

02/08/16, 00:15 WIB Last Updated 2016-08-05T09:07:22Z
masukkan script iklan disini
PRABUMULIH, PP - Setelah beberapa kali melakukan lobi-lobi menyetop angkutan batubara melintas di jalan umum melalui Anggota DPRD Propinsi saat menggelar Reses ke Kota Prabumulih, kini kembali Walikota Prabumulih Ir, H Ridho Yahya MM mengemis ke Wakil Gubernur Sumsel H Ishak Mekki agar angkutan yang meresahkan warga Kota Prabumulih itu disetop melintas dari jalan umum.

Walikota dalam sambutannya pada peringatan hari lingkungan hidup yang dipusatkan ditaman Kota Prabujaya siang tadi Senin (01/08/2016) memohon kepada Wakil Gubernur untuk dapat menerbitkan kebijakan melarang angkutan batubara melintas dari Kota Prabumulih. Pasalnya Kata Ridho Yahya, Kota Prabumulih atau masyarakat Kota ini pada umumnya sangat resah dengan angkutan yang satu ini.

Selain dinilai hanya menguntungkan para cukong dan tidak memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Keberadaan angkutan batubara juga menjadi faktor rusaknya jalan dan menimbulkan polusi udara serta pemicu terjadinya kecelakaan.

"Kami meminta pada pak Ishak Meki agar truk angkutan batubara ini tidak lagi melintas dijalan umum. Melainkan dijalan khusus yang telah disediakan. Keberadaan truk angkutan barubara yang melintas dijalan umum, kerap menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Jalan pada rusak karena muatan angkutan melebihi batas yang ditentukan" ujarnya.

Sayangnya permohonan Ridho Yahya belum bisa dikabulkan oleh Wakil Gubernur. Menurut mantan Bupati OKI itu, Pemerintah Kota Prabumulih menolak tambang batubara di Kota Prabumulih itu perlu didukung. Namun untuk menghentikan truk angkutan batubara melintas dijalan umum perlu adanya koordinasi seluruh element masyarakat, baik itu pemerintah Daerah, Pusat dan lembaga Pemerintah lainnya.

"Batubara itu bagian dari kekayaan alam yang bisa dieksploitasi dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan undang-undang. Nah untuk penyetopan angkutan batubara melintas dari jalan umum perlu kesamapahaman semua pihak, baik itu pemerintah daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga Terkait dan pihak swasta" tegasnya.
Komentar

Tampilkan

Terkini

Pemerintahan

+
-->