Ini 6 Saran PWI Sumsel Saat Liputan di Tengah Wabah Covid 19

POSMETRO, PALEMBANG - Menyikapi penyebaran Corona Virus Deases (Covid-19) di Provinsi Sumsel, pers tentu saja menjadi bagian penting dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan upaya pencegahan penularan virus berbahaya tersebut, sangat penting artinya penerapan disiplin atau kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Jangan sampai wartawan yang bertugas melakukan peliputan pandemi covid 19 tertular akibat tidak mematuhi protokol kesehatan. Semakin bertambahnya pasien positif Covid￾19 (PDP) yang dua diantaranya meninggal dunia di Provinsi Sumsel, menjadi pertimbangan pentingnya keselamatan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik, maka Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumsel menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam peliputan berita terkait Covid-19, mengimbau rekan-rekan wartawan harus tetap memperhatikan aspek keselamatan dan perlindungan diri. Contoh peliputan pasien Covid di rumah sakit usahakan mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan.

2. Dalam mengikuti jumpa pers atau konferensi pers, wartawan diharapkan tetap menjaga jarak satu sama lain agar terhindar dari penyebaran atau penularan virus corona. Usahakan menggunakan masker. Mengikuti jumpa pers dengan cara berkerumun sangat tidak aman bagi keselamatan wartawan.

3. Mengimbau kepada rekan-rekan wartawan dalam peliputan dan pemberitaan seputar Covid-19 agar tetap memegang teguh dan patuh kepada kode etik jurnalistik.

4. Mengimbau kepada kepala daerah/wakil kepala daerah atau pejabat publik yang akan memberikan keterangan pers seputar Covid-19 kepada wartawan, sebaiknya dilengkapi siaran tertulis guna mendukung akurasi informasi atau menggunakan aplikasi.

5. Mengimbau kepada pimpinan insitusi yang mau menggelar konferensi pers maupun wawancara wajib mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menyiapkan hand sanitizer, menggunakan masker. Bila jumpa pers dilakukan dalam ruangan, jaga jarak tempat duduk setiap orang yang terlibat dalam konferensi pers tersebut atau tidak perlu menggelar konpers dengan membagikan pers release.

6. Mengharapkan kepada Gubernur cq Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel kiranya dapat memfasilitasi rapid tes terhadap wartawan yang pernah terlibat peliputan di lokasi-lokasi yang menjadi riwayat perjalanan/menetap pasien positif Covid-19 di Sumsel.

Continue Reading

Jokowi Siapkan Bansos Biar Warga DKI Tak Mudik, Terlambat?

JAKARTA, Presiden Joko Widodoo (Jokowi) akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada 2,5 juta warga DKI Jakarta yang berpotensi pulang kampung atau mudik. Bantuan ini diberikan agar warga bisa bertahan di tengah wabah virus corona seperti sekarang.
Namun, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai kebijakan itu tidak efektif. Sebab, sebagian warga Jakarta sudah melaksanakan mudik.

"Mudiknya udah, udah pada mudik. Ya kalau udah mudik, inilah yang sebenarnya disesali karena pemerintah itu mengambil kebijakannya dicicil. Akhirnya nggak efektif karena dicicil," katanya kepada detikcom, Kamis (2/4/2020).

Baca juga: Bansos Buat Warga DKI Cair 2 Minggu Lagi
Dia mengatakan, kebijakan bansos itu seharusnya dilakukan sejak awal. Itu juga bersamaan dengan kebijakan yang benar-benar melarang pergerakan masyarakat.

"Seharusnya kebijakan ini udah ditetapkan dari awal mereka dibatasi itu, apalah namanya pembatasan sosial it's okay aja, artinya mereka itu dilarang. Kok kita sekarang susah banget dilarang pulang. Padahal itu yang harusnya dilakukan," ungkapnya.

"Kan ketentuan UU Kekarantinaan jelas kalau sudah membahayakan ya karantina, untuk itu pemerintah memberikan bantuan. Sekarang mereka sudah pada pulang kok mau dikasih bantuan," tambahnya.

Piter memandang, kebijakan lockdown tak diterapkan karena banyak pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatan. Namun, dia menilai, para pekerja itu sudah pulang kampung.

"Cuma pada waktu itu keberatannya yang mereka dibatasi sosial di Jabodetabek itu kan banyak di sektor informal, kehilangan pendapatan. Ini yang kalau lockdown mereka akan kehilangan itu semua, bagaimana itu hidup. Kalau sekarang diberi bantuan nggak masalah sebenarnya, karena makanya disebutkan kebijakannya dicicil. Mereka yang sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan sudah pada pulang," paparnya.

Continue Reading

SKK Migas : Bisnis Eksplorasi Migas Penuh Risiko

POSMETRO, JAKARTA - Anjloknya harga minyak dan  meluasnya wabah virus Corona atau COVID-19 diperkirakan bakal mengganggu investasi di sektor hulu migas Indonesia. Apalagi beberapa proyek migas di Indonesia juga mengalami perlambatan, bahkan kegagalan dalam berproduksi. Salah satunya adalah lapangan Kepodang di blok Muriah, Jawa Tengah yang berhenti operasi tahun lalu setelah Petronas Carigali Muriah Ltd gagal mendapatkan produksi optimal dari rencana kerja sampai 2026. 

Pelaksana Tugas Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih, kepada media, menjelaskan, industri migas penuh risiko. Data kementerian ESDM mencatat tingkat keberhasilan eksplorasi hanya sekitar 22 persen. Artinya, dengan mengebor lima sumur minyak, peluang untuk mendapatkan minyak hanya ada di satu sumur. 

"Industri hulu migas adalah industri dengan risiko tinggi. Banyak produksi lapangan migas yang tidak sesuai perkiraan, sehingga akhirnya eksplorasi dihentikan. Tidak semua kegiatan eksplorasi memberikan gambaran adanya cadangan yang cukup ekonomis untuk dikembangkan," ujar Susana.

Ia menambahkan, kunci sukses keberhasilan kegiatan adalah pada penyediaan data pendukung kegiatan eksplorasi. Karena itu Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan data yang open access. SKK Migas telah menindaklanjuti kebijakan data open access di tahun 2019 dengan melakukan road show ke China, Thailand, USA, Inggris, Spanyol, Australia dan lainnya dan berhasil menggandeng 14 investor untuk melihat data room yaitu Repsol, Pertamina, Tately, Hk Jindi, Conrad, Inpex, CNOOC, CNPC dan lainnya. 

Sejumlah langkah sudah dilakukan agar produksi migas bisa semakin optimal, menuju 1 juta BOPD di tahun 2030. Dimana kenaikan produksi gas adalah 2 (dua) kali lipat yaitu dari realisasi produksi 7.232 MMSCFD di 2019 menjadi 12.300 MMSCFD produksi di 2030. 

"SKK Migas melakukan strategi dengan mendorong para KKKS untuk melakukan kegiatan eksplorasi yang masif.   Karena kegiatan eksplorasi ini merupakan awal dan kunci dalam penemuan cadangan migas baru yang di kemudian hari dapat diproduksikan," ujarnya 

Setelah ditinggalkan Petronas Carigali, rencananya lapangan Kepodang di Blok Muriah akan dioperasikan oleh Saka Energi. Melalui Saka Energi Muriah Ltd, anak usaha PGN itu telah bersepakat untuk mengambil alih 80 persen participating interest (PI) di Lapangan Kepodang, Blok Muriah dari Petronas. Kesepakatan itu diteken pada 30 Januari 2020. Dengan kesepakatan ini Saka menguasai 100 persen PI di Blok Muriah tersebut.

Rachmat Hutama, Sekretaris Perusahaan PGN menjelaskan, kesepakatan pengalihan PI kepada Saja Energi tersebut tidak membatalkan kewajiban Petronas dari kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Pasalnya, selain berkongsi dengan Saka Energi, di Blok Muriah ini Petronas juga berkontrak dengan PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) untuk penjualan gas. 

Sejak kontrak berjalan di tahun 2015, Petronas selalu gagal memenuhi target pengiriman pasokan gas kepada KJG. Sesuai Gas Transportation Agreement (GTA), jumlah gas yang harus disalurkan Petronas ke Pipa Kalija I milik KJG mulai dari tahun 2015 sebesar 104 mmscfd dengan ketetapan Ship or Pay (SOP).  Namun gas yang disalurkan selalu dibawah kontrak. Sehingga sesuai kesepakatan yang telah diteken sebelumnya, untuk periode 2015-2017, Petronas wajib membayar denda senilai USD 32,2 juta atau sekitar Rp 460 miliar. Itu belum memperhitungkan denda tahun 2018 dan 2019

Continue Reading

Cegah Covid -19, Yonkav 5 DPC Karang Endah Bersih Bersih Lingkungan

POSMETRO, KARANG ENDAH - Dalam rangka mencegah dini penyebaran virus Corona atau yang biasa disebut Covid-19, prajurit Batalyon Kavaleri 5/DPC Karang Endah melaksanakan pembersihan di sekitar lingkungan Mayonkav, Senin (16/3/2020).

Komandan Batalyon Kavaleri 5/DPC Letkol Kav Shawaf Al Amien, S.E mengatakan, kegiatan pembersihan ini dalam rangka mengantisipasi perkembangan pandemik virus Corona (Covid-19).

Danyonkav 5/DPC juga mengimbau kepada seluruh prajurit untuk bersama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja masing-masing.

"Hal ini dilakukan guna mencegah perkembangan pandemik virus Corona atau Covid-19 ini," kata Letkol Kav Shawaf Al Amien, S.E.

Selain melaksanakan pembersihan di lingkungan Mayonkav 5/DPC, prajurit juga menerima sosialisasi dari tim kesehatan tentang virus Corona, bagaimana cara penularannya, cara pencegahannya serta gejala yang ditimbulkan akibat virus tersebut. 

Continue Reading

Perpres 33/2020 Pangkas Biaya DL DPRD. BKD Prabumulih : Penerapannya 2021

POSMETRO PRABUMULIH - Pemerintah Kota Prabumulih mengaku tengah mempersiapkan langkah untuk membuat peraturan Walikota (Perwako) sebagai dasar hukum turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang  Standar Harga Satuan Regional dan melakukan penyesuaian perencanaan anggaran pada APBD 2021 mendatang.

Demikian disampaikan oleh Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya MM saat dikonfirmasi Posmetro melalui Kepala Badan Keuangan (BKD) Kota Prabumulih H.Jauhar Fahri, SE, Ak menanggapi telah ditandatanganinya Perpres No.33 Tahun 2020 oleh Presiden RI Joko Widodo.

Dengan diterbitkannya Pepres ini pejabat ASN hingga anggota DPRD mungkin saja bakal kecewa berat. Pasalnya, anggaran perjalanan dinas mereka akan dipangkas habis seiring peneribitan Perpres 33 Tahun 2020 belum lama ini.

Diketahui, dalam Perpres tersebut seluruh biaya perjalanan dinas tidak ada yang mencapai angka jutaan sebagaimana yang masih berlaku dalam tahun ini. Maka Jika saat ini uang saku untuk kunjungan kerja pejabat mencapai jutaan per hari maka, dengan adanya perpres baru tidak menutup kemungkinan ASN dan Anggota DPRD akan berfikir dua kali melakukan dinas luar.

Kepala Badan keuangan daerah (BKD) Kota Prabumulih yang dikonfirmasi Posmetro mengungkapkan bahwa Perpres Nomor 33/2020 penerapannya berlaku pada 2021. Kendati demikian pihaknya mengaku telah menerima instruksi Walikota Prabumulih, Ir. H Ridho Yahya untuk mempelajari Perpres tersebut untuk selanjutnya diterapkan dalam satuan belanja APBD Kota Prabumulih 2021.

"Perpres 33/2020 tersebut mengatur tentang batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui,  baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran. Di dalam Kepres juga meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan. Semua diatur secara rinci dengan ketentuan berbeda-beda untuk regional dan Provinsi" ujar Kepala BKD Kota Prabumulih, Jauhar Fahri, SE, Ak, Kamis (12/03/2020)

Untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan termasuk Kota Prabumulih dalam Pepres 2020 juga mengatur besaran uang saku. Jika saat ini uang saku perjalanan Dinas luar Anggota Dewan mencapai Rp. 2,5 juta per hari maka tahun depan hanya mencapai Rp.384 ribu per hari.

Jauhar Fahri yang juga selaku ASN mengaku harus patuh dengan Peraturan tersebut. "Iya selaku ASN yang baik harus patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku. Insha Allah, penerapan APBD Kota Prabumulih kedepan akan sesuai dengan Perpres 33 Tahun 2020" ujarnya.

Dikatakan, dalam Perpres tersebut, ketentuan ini akan berlaku paling lambat pada tahun 2021. Namun begitu pihaknya tetap menunggu ketentuan lebih lanjut dari perkembangan perpres 2020 karna bisa saja ada perubahan.

Continue Reading