Iklan

Pemprov Sumsel Tekankan Pengelolaan Dana Desa Tepat Sasaran

10 Juni 2021, Kamis, Juni 10, 2021 WIB Last Updated 2021-06-10T03:38:34Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini


POSMETRO, PALEMBANG - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumsel gelar Rakor Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Serta Pembangunan Desa dan Pedesaan (PDP), di Palembang, Rabu (9/6/2021). 

Acara ini dibuka langsung oleh PLH Sekda Propinsi Sumsel, Ahmad Najib. Dalam sambutannya, Nazib mengungkapkan, kegiatan  Rakor diharapkan bisa meningkatkan Pembinaan dan Pengendalian dalam Pelaksanaan seluruh Tahapan Program di Lingkungan DPMD,  demi tercapainya Sumsel yang lebih Maju. 

Tujuan rakor sendiri lanjut dia, adalah untuk menyingkronkan perencanaan agar dalam Pengelolaan Dana Desa bisa benar-benar Tepat Sasaran, mulai dari Perencanaan sampai Tahap Pelaksanaan serta Pengawasannya.

"Dari semua hasil Rakor DPMD ini kemudian, dalam Penyelenggaraannya Rakor ini, diharapkan agar diseluruh Stakeholder yang terkait, agar bisa mempunyai Persepsi yang sama dalam Pengelolaan Dana Desa, agar Pengrealisasiannya bisa tepat sasaran"ujarnya

Sementara itu, Kepala DPMD Sumsel Wilson mengungkapkan, dalam Juknis dan Juklak nya, Dana Desa adalah Murni sebagai Penyaluran BLT,  Selain itu, dari 8 % Dana Desa yang dicairkan beberapa waktu yang lalu, memang diperuntukkan untuk Penanganan Masa Pendemi Covid 19 seperti.dalam pembelian hand sanitizier, masker, ruang isolasi di wilayah pedesaan.

Ia menghimbau, setiap Desa wajib memasang Baleho agar bisa terlihat nama-nama untuk para Penerima BLT DD / Dana Desa tersebut, dan Kalaupun ada Oknum Kepala Desa yang tidak memasang himbauan itu, bisa terindikasi serta merupakan bentuk temuan, bila ada terdapat, silahkan Laporkan, jika ditemukan dan tidak adanya Transparansi, karena ada si Oknum Pendamping Desa.

"Apa lagi kalau Pendamping Desa ini melakukan atapun bersekongkol dengan Oknum  kades  bisa saja temuan itu, bisa dijadikan Bukti Temuan" ungkapnya. 

Dikatakan, Dana Desa langsung bisa ditransfer ke rekening Desa, dan untuk Rekomendasi pertanggungjawabannya ke DPMD kabupaten/kota, untuk DPMD Provinsi ini hanya aebagai Monitoring. Kalaupun ada Penyelewengan, pihaknya akan mengawasi dan Langsung mengambil Tindakan. 

Bagi masyarakat kalaupun ada yang melihat penyelewengan yang dilakukan Oknum Kades, silahkan laporkan ke Inspektorat, bukan ke Aparat Kepolisian, Karena semua ini sudah ada Arahannya, karena Oknum Kepala Desa ini, tidak boleh disidik oleh Polisii, akan tetapi harus Berkoordinasi dengan Inspektorat. **mayorzen

Komentar

Tampilkan

Terkini