-->

Iklan

Gedung ini Diklaim Milik PJKA Zaman Belanda. Fikri : Belanda la Kesah Dari Indonesia

11/11/20, 14:43 WIB Last Updated 2020-11-11T07:43:27Z
masukkan script iklan disini


POSMETRO, PRABUMULIH : Pemerintah Kota Prabumulih kembali menginventarisir Asset Daerah di wilayah Pemerintahan Kota Prabumulih, baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, infrastruktur, bangunan dan lainnya. Hal ini bertujuan guna menghindari sengketa dikemudian hari terlebih wilayah Adiministratif Kota Prabumulih banyak dikelola oleh Pemerintah Pusat Seperti, PT. KAI dan lainnya.


Inventarisir secara langsung dilakukan melalui tinjauan lapangan ke asset Daerah yang kerap dipermasalahkan. Pemerintah Kota yang dimpimpin langsung Oleh Wakil Walikota Prabumulih H. Andriansyah Fikri, SH bersama rombongan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah, Kabag Hukum dan Satpol PP. 



Untuk diketahui, 10 aset daerah yang terdaftar sebagai milik Pemerintah Kota Prabumulih belakangan diakui tercatat milik PT. KAI. Hal ini tentu saja membuat Pemerintah Kota Prabumulih uring-uringan. Dimana 10 Asset yang dimaksud adalah Adapun 10 asset yang diakui dan tercatat milik PT.KAI yaitu : gedung SDN 1, 8, 3, 12, 3, 4, 41, 30 , kantor DPRD, kantor dinas pendikikan dan Pemerintahan, eks lapangan tenis (gedung kesenian), lapangan taman prabujaya, kantor kelurahan prabujaya dan masjid Nur Arofah dan kantor BAZ yang selama ini dipergunakan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. 



Atas dasar Apa PT. KAI mengklaim seluruh aset yang dimaksud miliknya, Wawako pun langsung menemui Asisten Manager Pendataan Aset Non Angkutan PT. KAI Divre III, Sumatera Selatan, Albert dan beberapa perwakilan lainnya di Stasiun Keterata Api Kota Prabumulih Selasa, (10/11/2020) kemarin.



Merasa ada yang ganjil, Wawako pun mempertanyakan dasar hukum PT. KAI menyebut ke sepuluh aset tersebut milik PT. Pertemuan yang tampak alot tersebut berakhir tanpa ada kesepakatan yang pasti. Namun begitu, Fikri kepada wartawan mengaku bahwa mediasi ini sudah ditengahi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. 



KAI. Dikonfirmasi seusai menggelar pertemuan dengan Manager Pendataan Aset Non Angkutan PT. KAI Divre III, Sumatera Selatan, Fikri menyayangkan sistem pendataan aset yang kurang simpatik oleh PT. KAI. Mereka kata dia seolah-olah menggunakan sistem pemerintahan Kolonial Belanda.


“GroondKaart itu produk belanda dan berlaku saat pendudukan Belanda di Indonesia. Belanda kan sudah hengkang dari indonesia sejak 1945. jika semua pendataan tanah berdasarkan GroondKaart, maka habislah negara indonesia ini menjadi milik PT. KAI, kecuali bengkulu, karena bengkulu dulunya di Jajah Ingris" ujarnya.


Kendati demikian, Fikri mengungkapkan, Pemerintahanya juga perlu kepastian hukum dari pertemuan yang baru saja digelar terlebih bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran rel PT. KAI. Mereka lanjut mantan Ketua DPRD Kota Prabumulih itu, saat ini dan bahkan dari dulu merasa kesulitan untuk mengurusi sertifikat hak milik tanah mereka. "BPN juga tidak mau menerbitkan Sertifikat, lantaran terkendala MOU dengan PT. KAI. Dengan ini kita berharap PT KAI bisa mengusulkan UU ke DPR RI sebagai dasar hukum kepemilikan lahan agar jangan melulu mengandalkan GroondKaart.” paparnya.



Disinggung menyanggut keputusan dalam pertemuan yang digelar oleh Pemkot dan PT. KAI, Fikri kembali menegaskan bahwa pertemuan yang dilakukan diinisiasi dan dimediasi oleh KPK RI menyangkut pendataan Aset Milik PT. KAI di Kota Prabumulih.


"Terhitung ada 10 aset yang saat ini dipergunakan dan di manfaatkan oleh, BUMN dan pemerintah kota seperti, Gedung Diknas, Gedung DPRD, Gedung SDN 1, SDN 8, SDN 31, SDN 04, dan SDN 12, serta Gedung Kesenian, Kantor Lurah Prabu Jaya, Taman Kota Prabu Jaya, dan Masjid Nur Arafah,” jelas Fikri. Apapun hasilnya nanti, kita berharap gedung-gedung yang sedang dimanfaatkan ini kiranya dapat dihibahkan oleh PT. KAI ke Pemerintah Kota Prabumulih sebab sejauh ini selain sudah tercatat dalam sejarah juga sedang difungsikan" tegasnya.


Terakhir, Fikri berharap antara PT.KAI dan Pemkot bisa bersinergi untuk membangun Kota Prabumulih tanpa harus melaibatkan pihak ketika dalam penyelesaian sengketa. Terlebih kata dia, kedua belah pihak sama-sama berada di Kota yang sama dan di Negara yang sama. 


“Kita berusaha agar bangunan ini dapat dihibahkan oleh PT. KAI, ke pemkot Prabumulih, karena kan sudah ada bangunan yang berdiri diatasnya dengan penggunaan dana pembangunannya milyaran rupiah, disamping itu juga, bangunan SDN itu termasuk juga bangunan sejarah kota prabumulih,” harapnya kepada pihak PT. KAI.


Ditanya tentang adanya beberapa polemik tentang kepemilikan tanah warga kota prabumulih, Wawako menjawab.


“Yang kami minta yakni kepastian hukum batas wilayah PT. KAI. Nanti kita juga kan bisa bikinkan Perda-nya seperti kita membuat Perda tentang DAS (Daerah Aliran Sungai) yakni 10 m kiri dan kanan tidak boleh dibangun, karena itu adalah aset sungai. Kita juga mintanya seperti itu kepada PT KAI. Mungkin nanti melalui pak Albert ini kita bisa minta sampaiakan agar hal ini bisa diteruskan ke pimpinan,” tandas Fikri



Sementara itu, Manager Pendataan Aset Non Angkutan PT. KAI Divre III, Sumatera Selatan Albert yang dikonfirmasi wartawan seusai pertemuan mengungkapkan, Pertemuan dengan Pemerintah Kota Prabumulih yang digelar barusan merupakan upaya proses pendataan aset PT.KAI yang sebelumnya telah dituangkan dalam MoU dan dimediasi oleh KPK.


“Pertemuan ini adalah tindak lanjut, dari nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota, yang di mediasi oleh KPK. Ini kan baru tahap pendataan, untuk tahap selanjutnya tentu saja menunggu hasil dari laporan pertemuan hari yang kita sampaikan langsung ke Kementerian BUMN selaku pemilik asset" ungkapnya


Ditambahkan, dalam pendataan yang sudah dilakukan apabila menemukan bangunan yang merupakan bukan milik PT. KAI atau bangunan yang berdiri bukan dilahan PT. KAI dipastikan sudah clear and clean dan tidak ada masalah. Fokusn pendataan aset-aset PT. KAI yang banyak menuai masalah adalah asset yang dipergunakan oleh pemerintah Kota Prabumulih sebagaimana yang masuk dalam pembahasan. Iya yang pasti hasil pertemuan hari ini akan segera disampaikan ke kementerian BUMN" pungkasnya.

Komentar

Tampilkan

Terkini

Pemerintahan

+
-->