-->

Iklan

IPPAT Sumsel Usulkan Sistem BPHTB Online

junmanurung
28/07/20, 18:02 WIB Last Updated 2020-07-28T11:17:41Z
masukkan script iklan disini
POSMETRO, PRABUMULIH - Tuntutan realiasasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak yang tiap tahun meningkat tampaknya menjadi perhatian serius Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Sumsel. 

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum guna meminimalisir terjadinya penyimpangan sistem jual beli tanah, IPPAT Sumsel yang di Komandoi H.Firlandia Muchtar siang tadi secara langsung melakukan audiensi dengan Walikota Prabumulih.

Dalam kesempatan tersebut, IPPAT Sumsel juga banyak menyampaikan persoalan yang tengah dihadapi yang bukan saja oleh IPPAT tetapi juga permasalahan yang dialami oleh Masyarakat akan penetapan harga jual tanah yang hingga saat ini masih berdasarkan perkiraan asumsi tanpa dasar hukum yang jelas sehingga sangat berbahaya jika nantinya terbentur dengan hukum.

IPPAT sendiri dituntut bekerja secara profesional penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak (Pasal 3 huruf e Kode Etik PPAT) dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB). Jika penetapan harga jual tanah masih menggunakan sistem asumsi tanpa dasar hukum, IPPAT yakin peluang pajak yang cukup besar di Kota Prabumulih akan hilang.

"Untuk itu, dalam pertemuan dengan Pak Walikota tadi kami juga menyarankan agar Pemerintah Kota Prabumulih segera menerapkan sistem elekronik billing, validasi dan metode transaksi secara online untuk Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan demikian, seluruh alur administrasi dan keuangan mudah dipahami dan transparan dan jauh dari unsur KKN" ujar Firlandia Muchtar.

Dikatakan, penggunaan sistem online bakal menciptakan iklim transaksi yang lebih transparan dan akuntabel.

"Sistem ini menjadi jaminan dan kepastian hukum untuk semua pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah atau bangunan. Apalagi selama ini BPHTB memang menjadi primadona pemasukan dibanding beberapa sektor pajak daerah yang lain," ujarnya ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya seraya mengharapkan koordinasi antara seluruh PPAT dengan Dinas terkait semakin terjalin baik sehingga bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan pendapatan daerah.

Walikota Prabumulih Ir, H Ridho Yahya dalam kesempatan tersebut menyambut baik usulan yang disampaikan oleh IPPAT Sumsel termasuk perhatian khusus terhadap pemasukan dan pendapatan Daerah.

"Terobosan-terobosan seperti ini memang diperlukan demi meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu juga selaras dalam semangat optimalisasi Kota Prabumulih dalam pemungutan pajak daerah. Karena semuanya kembali bermuara untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan warga Kota Prabumulih" ujarnya.

Dikatakan, adanya sistem BPHTB Online sebagaimana yang disampaikan oleh IPPAT Sumsel tentu saja akan mengurangi kontak langsung antara Wajib Pajak dengan petugas pajak, apalagi dengan pejabat yang berkaitan dengan pajak daerah.

Kedepan lanjut Ridho Yahya, pihaknya akan fokus pembahasan verifikasi lapangan. apakah masih akan diberlakukan atau dihapuskan. Namun demikian dalam menetapkan besaran pajak tersebut, Pemerintah masih tetap melakukan tahapan-tahapan secara prosedural demi menjunjung azas tertib administrasi.

"Iya salah satunya dengan melakukan pemeriksaan atau penelitian lapangan langsung ke lokasi. Dalam prosesnya, juga dilakukan pencocokan data transaksi yang pernah ada di lokasi tersebut maupun kawasan sekitarnya sebagai dasar acuan penetapan besaran BPHTB. Selain itu nantinya akan dibentuk tim untuk memetakan kawasan dan menetapkan harga tanah sesuai kelas yang ditentukan" pungkasnya.
Komentar

Tampilkan

Terkini

Pemerintahan

+
-->