HEADLINE NEWS

BPJS Nunggak Rp.15 Miliar, Pasien RSUD Kelabakan Cari Obat

PRABUMULIH, PP - Puluhan keluarga pasien RSUD Kota Prabumulih seminggu terakahir tampak mengeluhkan ketersediaan obat-obatan. Apotek di Rumah Sakit milik Pemerintah itu kini tak mampu memenuhi pembelian resep dokter dari keluarga pasien. Akibatnya, keluarga pasien harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mencari resep di luar rumah sakit.

Krisis obat obatan di RSUD Kota Prabumulih menurut Dirut RSUD dr. Efrizal Syamsudin merupakan dampak dari BPJS Kesehatan yang menunggak pembayaran terhitung mulai Juni hingga Oktober 2019 dengan nilai hampir mencapai Rp.15 milyar.

Saat dibincangi di kantornya Efrizal tidak menampik bahwa RSUD Kota Prabumulih mengalami krisis obat-obatan.

“Ia saat ini kita terkendala dalam memenuhi stok obat di Rumah Sakit. Pasalnya, terhitung sejak Juni 2019 BPJS kesehatan belum membayar tunggakan biaya pengobatan peserta BPJS sehingga RSUD mengalami kesulitan untuk mencukupi persediaan obat,” ujar dr. Efrizal, Senin (04/10/2019).

Kendati demikian, Efrizal mengaku dengan segala keterbatasan, pelayanan terhadap pasien di RSUD Prabumulih akan selalu maksimal.

“Kita bisa memastikan jika permasalahan ini tidak akan mempengaruhi standar pelayanan kami kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Selain itu kita juga sangat berharap agar BPJS dapat melunasi kewajibanya sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam jaminan kesehatan peserta.

Menanggapi persoalan RSUD krisis obat obatan, Walikota Prabumulih, Ir.h.Ridho Yahya, MM mendesak pihak BPJS kesehatan secepatnya dapat menyelesaikan tunggakan hutang ke RSUD Prabumulih. Sebab dikhawatirkan, akibat tunggakan tersebut pelayanan kesehatan terhadap pasien jadi terganggu.

“Kami akan secepatnya memanggil pihak BPJS untuk menyelesaikan hal ini.Jangan sampai ini berdampak kepada pelayanan kesehatan bagi masyarakat,”Ujar Ridho saat di bincangi usai rapat Paripurna DPRD, Senin (04/11/2019).

Informasi tunggakan pembiayaan jaminan kesehatan di RSUD Prabumulih sebelumnya juga sudah ditanghapi oleh pihak BPJS. Saat itu BPJS Kota Prabumulih menyarankan agar RSUD Kota Prabumulih sementara bisa melakukan pinjaman ke Bank menunggu dana BPJS ditransfer oleh pusat.

Menanggapi hal ini, Walikota Prabumulih belum dapat memutuskan solusi yang ditawarkan.

“Kami belum menerima laporan untuk hal ini. Sebab proses pinjaman bank tidak semudah membalikkan telapak tangan. butuh proses panjang serta harus mendapat persetujuan DPRD. Kemudian Pemerintah Kota tidak bisa memutuskan untuk menyetujui sebelum ada kejelasan terkait cara pembayaran dan agunan apa yang akan dijaminkan sebab nilainya tidak sedikit" ujar Ridho Yahya.

Dikatakan, seluruh dana APBD Kota Prabumulih baik yang bersumber dari daerah maupun APBN perlu diketahui sudah di Perdakan. Kecil kemungkinan dana tersebut dialihkan untuk menutupi tinggakan BPJS.

"Dana APBD yang bersumber dari PAD maupun APBN dan DBH di induk maupun di ABT sudah memiliki pos masing-masing dan kecil kemungkinan untuk dialihkan guna menutupi tunggakan BPJS. Apalagi untuk melakukan pinjaman Bank, sungguh tidak mungkin. Ini perlu pembahasan dan secepatnya BPJS kita panggil" tegasnya.


Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno, SE . Sejauh ini, DPRD Kota Prabumulih belum mendapatkan keluhan dari pihak RSUD terkait krisis obat akibat tunggakan BPJS yang mencapai angka puluhan miliar.

“Ini perlu ditindaklanjuti di lintas komisi. Mungkin dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak BPJS kesehatan guna meminta konfirmasi maupun klarifikasi terkait tunggakan tersebut. Ini masalah besat yang menyangkut hajat hidup orang banyak" tegas Tarno.

Previous
« Prev Post
Show comments
Hide comments

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011