HEADLINE NEWS

Kangkangi Putusan Pengadilan, PN Muara Enim Datangi Bupati Pali

POSMETRO, PALI - Adanya tindakan maladministrasi atau penundaan berlarut pelaksanaan putusan Pengadilan No.22.Pdt.G/2016.PN.Mre yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pali dalam perkara gugatan Wanprestasi antara PT.Nusantara Mekanika Industri (NMI) melawan DPMD Pemerintah Kabupaten Pali, maka siang tadi, Selasa (08/10/2019) Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim mendatangi Kantor Bupati Pali.

Kedatangan lembaga peradilan ini untuk menindaklanjuti hasil putusan PN Muara Enim No.22.Pdt.G/2016.PN.Mre, yang mana dalam perkara gugatan Wanprestasi yang dilayangkan PT. NMI tersebut, Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim mengabulkan gugatan PT.NMI, yang mana salah satu isi putusan tersebut Pengadilan menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami penggugat yakni PT NMI.

Pengadilan Negeri yang diwakili oleh Panitera PN Muara Enim Darmawati,SH dalam realase pemberitahuan pelaksanaan eksekusi meminta kepada para termohon agar melaksanakan pembayaran sejumlah uang sebagaimana amar putusan PN Muara Enim Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mre jo.Nomor 83/PDT/2017/PT.PLG jo Nomor 590 PK/Pdt/2018 dengan membebankankannya ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) pada APBD Pali berikutnya untuk kemudian dibayarkan kepada pemohon eksekusi (PT NMI) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pantauan dilapangan, rencana eksekusi pembayaran sejumlah proyek BPMD Pali APBD 2015 berdasarkan gugatan PT NMI tampak kembali molor hari itu. Hal itu diketahui setelah para termohon menyatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati Pali terkait teknis pelaksanaan dari penetapan eksekusi dimaksud.

Data yang dapat dihimpun posmetro.co.id di lapangan, kasus wanprestasi ini bermula saat pelaksanaan program kerja Pemerintah Pali pada APBD 2015. Dimana saat itu, Pemerintah Kabupaten Pali melalui BPMD Pali mengeluarkan sejumlah paket pekerjaan proyek yang bersumber dari APBD Pali 2015.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, PT NMI selaku rekanan menawarkan diri untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun ditengah perjalanan hingga proyek selesai dikerjakan seratus persen, PT.NMI tak kunjung menerima pembayaran pekerjaan sesuai kontrak kerja. Hal tersebut pun berlarut bahkan BPMD Pali terkesan seolah tidak ada niat baik untuk melakukan pembayaran.

Mencari keadilan dan kepastian hukum, 2016, PT.NMI melayangkan dan mengajukan gugatan ke PN.Muara Enim dengan materi gugatan Wanprestasi menuntut Pemkab Pali membayar biaya proyek yang sudah dikerjakan oleh PT.NMI.

Direktur PT.NMI Deni Syahputra saat ditemui di sela-sela pelaksanaan eksekusi PN.Muara Enim di Kantor Bupati Pali mengungkapkan bahwa atas kejadian tersebut pihaknya telah dirugikan sebesar Rp.2.4 Miliar.

"Segala upaya yang terbaik sejauh ini sudah kita lakukan namun tidak ada tanggapan yang memuaskan. Pun sudah ada keputusan tetap dari PN.Muara Enim, Pemkab Pali melalui BPMD Pali masih berkelit dengan alasan menunggu koordinasi dengan Bupati Pali menyangkut teknis pelaksanaan dari penetapan eksekusi PN Muara Enim" ujar Deni.

Kendati demikian, dirinya berharap Pemkab Pali bisa koperatif dalam menanggapi permasalahan hukum sehingga proses eksekusi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Ditempat terpisah, Sekretaris Daerah Pali Syahron Nazil SH yang dikonfirmasi Posmetro mengaku tetap menghargai penetapan PN Muara Enim. Namun begitu pihaknya selaku pemerintah daerah tidak dapat begitu saja memasukkan perintah Pengadilan melakukan pembayaran dengan memasukkan mata anggaran ke dalam DIPA untuk kemudian dibayarkan kepada pihak ketiga.

"Secara kelembagaan kita tetap menghargai ketetapan PN Muara Enim. Hanya saja dalam prosesnya kita masih harus berkoordinasi dulu dengan Kepala Daerah dan juga DPRD Pali. Untuk memasukkan mata anggaran tersebut sebagaimana perintah atau putusan pengadilan tidak bisa dilakukan secara sepihak sebab dalam pengajuan RAPBD juga harus berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah bersama DPRD" pungkasnya.

Disela-sela wawancara, tampak beberapa kepala SKPD Pemkab Pali mulai memasuki ruangan rapat. Informasi yang dapat dihimpun, materi rapat kali ini juga membahas surat Ombudsman RI terkait perkara putusan PN Muara Enim Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Mre jo.Nomor 83/PDT/2017/PT.PLG jo Nomor 590 PK/Pdt/2018. Ombudsman dikabarkan menyurati Pemkab Pali untuk melaksanakan putusan tersebut sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana rapat tersebut juga dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Pali Syahron Nazil SH. "Iya ini mau rapat juga membahas surat Ombudsman, mungkin terkait masalah ini juga. Sudah iya saya tinggal dulu" ujar Syahron Nazil seraya berlalu meninggalkan awak media yang mewawancarainya.


Previous
« Prev Post
Show comments
Hide comments

Situs Berita Online POSMETROPRABU.COM. Pertama dan Terbesar di Kota Prabumulih. Terbit sejak Juni 2011