-->

Iklan

Akhirnya Sengketa Lahan SDN 24 dan SDN 06 Dimenangkan Pemkot Prabumulih

14/09/15, 22:25 WIB Last Updated 2015-09-19T02:54:53Z
masukkan script iklan disini
PRABUMULIH, PP – Kasus sengketa Lahan SDN 24 dan SDN 06 yang melibatkan ahli waris menggugat Pemerintah Kota Prabumulih yang telah memakan waktu cukup lama akhirnya dimenangkan pihak tergugat yakni Pemkot Prabumulih.

Pada persidangan yang diketuai Fatimah SH bersama hakim anggota Chandra Ramadhani SH dan Rudi Darma SH memutuskan membatalkan seluruh gugatan dari penggugat ahli waris atas nama Sarlan.

Hakim berpendapat bahwa poin gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui penasehat hukumnya M Aminuddin SH cedera janji. Pasalnya, perjanjian yang dibuat sebagai bukti dari tergugat atas kepemilikan tanah hanya didasarkan janji secara lisan.

"Dengan alasan tersebut kami memutuskan gugatan yang diajukan oleh penggugat kabur atau tidak jelas. Kami memutuskan gugatan yang diajukan untuk ditolak," ujar Hakim Ketua Fatimah saat persidangan, Senin (14/09/2015).

Penasehat hukum Pemkot Prabumulih Herman Julaidi SH, mennyambut baik putusan tentang penolakan gugatan ahli waris tersebut oleh Majelis Hakim. Menurutnya dalam hal ini, hakim sudah melihat bahwa pembuktiannya di persidangan sangat kuat. Dasar gugatan karena penggugat memiliki bukti kepemilikan tanah yang kuat. Sejak awal memang kita berkeyakinan berada di posisi yang benar. Tentunya putusan ini menguatkan seluruh bukti kepemilikan atas lahan tersebut, tandasnya

Sementara hal yang berbeda datang dari Pengacara hukum penggugat, M Aminuddin SH mengaku kecewa dengan keputusan hakim PN Prabumulih. Menurutnya, perjanjian secara lisan yang dijadikan dasar kliennya sebagai ahli waris sah di mata hukum.

Dikatakan, pada tahun 1952 ada janji secara lisan dimana klien kami sebagai ahli waris. Perjanjian inilah yang menjadikan dasar bagi kami mengajukan gugatan. Padahal menurutnya, perjanjian secara lisan saat itu sah secara hukum karena diatur oleh undang-undang.

"Namun, hakim berpendapat lain. Terhadap putusan ini, kami akan melakukan kembali gugatan ke tingkatan yang lebih tinggi di Pengadilan Tinggi Sumsel," tandasnya.
Komentar

Tampilkan

Terkini

Pemerintahan

+
-->