-->

Iklan

Disnakertrans Prabumulih Catat 16 Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2014

22/08/14, 23:31 WIB Last Updated 2014-08-22T16:31:03Z
masukkan script iklan disini
PRABUMULIH, PP - Sepanjang tahun 2014, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kota Prabumulih mencatat setidaknya ada 16 kasus perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja.

Kepala Disnakertrans, H Zulkifli AB SE MM mengatakan kebanyakan penyebab perselisihan tersebut antara lain permasalahan PHK sepihak, pesangon yang belum dibayarkan, uang intensif serta kekurangan upah.

"Kebanyakan kasus-kasus tersebut berhasil kita mediasi sehingga tidak terlalu berkembang hingga ke instansi yang lebih tinggi," ungkap Zulkifli kepada wartawan kemarin (22/8).

Sebab, sambung Zulkifli, apabila kasus perselisihan tersebut tidak bisa dimediasi oleh pihaknya, maka kasus itu akan dibawa ke tingkatan yang lebih tinggi yakni Disnakertrans Provinsi.

"Apabila masih belum selesai, maka perkaranya akan dibawa ke tingkatan pengadilan hubungan industri. Apapun keputusannya, baik pihak perusahaan maupun dari buruh atau tenaga kerja harus menaatinya," ujarnya.

Zulkifli menerangkan sebenarnya kasus perselisihan seperti ini tidak perlu terjadi apabila ada komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pihaknya. "Kita baru mengetahui kasusnya ataupun perusahaannya setelah mendapat laporan dari tenaga kerjanya. Seharusnya ketika beroperasi, pihak perusahaan wajib melaporkan setiap kegiatan perusahaannya, baik itu mengenai kondisi perusahaan maupun tentang kesejahteraan karyawannya," terangnya.

Untuk itu, ia berharap bagi setiap agar dapat menyerahkan laporan rutin mengenai aktivitasnya. "Jika kita mengetahui tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya, tentu langkah-langkah persuasif serta mediasi bisa kita lakukan terlebih dahulu dengan tenaga kerja. Sehingga laporan perselisihan antara karyawan dan perusahaan bisa diminimalisasi," pungkasnya. (pp/ep)
Komentar

Tampilkan

Terkini

Pemerintahan

+
-->