17/02/20

KPK Tetapkan NHD, Mantan Sekretaris MA Dalam DPO

POSMETRO, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi memasukkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung dan dua orang tersangka lain dalam Daftar Pencarian Orang. KPK menetapkan tiga orang tersangka: NHD (Sekretaris Mahkamah Agung 2011-2016), RHE (swasta, menantu NHD), dan HS (Direktur PT.MIT) dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung Tahun 2011-2016. Mereka ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Desember 2019.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah memanggil NHD, HS, dan RHE sebanyak 2 kali, yakni pada 9 dan 27 Januari 2020 namun keduanya tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan. 

Terkait dengan HS, KPK telah menerima permohonan penundaan pemeriksaan dengan melampirkan surat jaminan kehadiran dan menjamin HS akan hadir pada 3 Februari 2020. Namun pada 3 Februari 2020, bukannya datang, kuasa hukum HS kembali mengirimkan surat penundaan pemeriksaan dengan alasan HS belum mendapatkan konfirmasi dari KPK. 

Atas dasar itu, KPK memasukkan NHD, HS, dan RHE ke dalam Daftar Pencarian Orang sejak 11 Februari 2020. 

Penanganan perkara ini pengembangan perkara yang berasal dari OTT dilakukan pada 20 April 2016 dengan nilai barang bukti Rp50 juta yang diserahkan Doddy Ariyanto Supeno pada Edy Nasution di sebuah hotel di Jakarta, dari perkara inilah kemudian terbongkar skandal suap yang melibatkan pejabat pengadilan dan pihak swasta dari korporasi besar.

Kemudian pada 22 November 2016, KPK mengembangkan perkara ini dengan tersangka Eddy Sindoro (swasta). Setelah menjadi DPO dan menyerahkan diri pada 12 Oktober 2019, KPK memproses ybs hingga persidangan. Dalam proses tersebut, KPK menemukan bukti dugaan perbuatan obstruction of justice sehingga menetapkan tersangka baru saat itu, Lucas (advokat). Proses hukum terhadap ybs masih berjalan saat ini di tingkat Kasasi.

Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang di penyidikan dan persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dalam perkara suap terkait pengurusan perkara yang dilakukan sekitar tahun 2015 – 2016 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya yang tidak dilaporkan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja ke KPK. Sehingga KPK meningkatkan melakukan penyidikan dan menetapkan NHD, HS, dan RHE sebagai tersangka. 
RSUD Prabumulih Optimis Warga Tak Lagi Berobat ke Luar Kota

POSMETRO, PRABUMULIH - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prabumulih terus berupaya memberikan pelayan maksimal terhadap pasien yang ingin memeriksakan kesehatan maupun pasien yang sedang dalam perawatan medis di Rumah Sakit tersebut. Segala fasilitas dan sarana penunjang serta penambahan SDM seperti dokter dan tenaga medis lainnya belakangan menjadi pemandangan baru di RSUD Kota Prabumulih.

Untuk hari ini saja, RSUD Kota Prabumulih tampak meresmikan gedung baru seperti poli rawat jalan. Tercatat mulai hari ini, Senin (17/02/2020) Poli Rawat jalan resmi di operasikan.

 Selain untuk mencukupi kebutuhan Rumah Sakit, pengadaan Poli Rawat Jalan juga diyakini bakal menambah kenyamanan pelayanan terhadap pasien. Selin itu, dengan adanya Poli tersebut diharapkan juga dapat memudahkan masyarakat mendapatkan penanganan medis, sehingga tidak lagi harus jauh-jauh berobat ke luar kota.

Tercatat, hingga saat ini total jumlah ruang klinik di poli rawat jalan berjumlah 17 ruang, ada penambahan 7 ruang dari total sebelumnya yang hanya 10. Dari 7 ruang tambahan ada satu ruang klinik baru yakni perawatan dengan metode tusuk jarum/akupuntur yang dalam prakteknya akan menggunakan obat-obatan herbal sebagai ekplementasi pemberdayaan kebun toga yang sedang di galakkan pemerintah kota Prabumulih.

Ada juga klinik Giantri, dimana di poli ini khusus melayani pasien lansia yang berumur 60 tahun keatas. Sementara untuk ruang klinik Medhical Cek Up (MCU) disiapkan ruang yang selain di lengkapi dengan alat untuk mengecek darah juga alat treadmill yang dipergunakan sebagai kelengkapan dalam pemeriksaan jantung pasien.

Di dampingi oleh Kepala bagian tata usaha RSUD Prabumulih, Adi Kuanto dan Kabid  pelayanan medik dan penunjang, dr Dwinta Inayasari, Direktur RSUD Prabumulih dr Efrizal Syamsudin meninjau langsung pengoperasian ruang ke tujuh ruang klinik baru yang berada di poli rawat jalan.

Kepada Portal ini, dr Efri mengungkapkan penambahan sejumlah fasilitas ruang di poli rawat jalan selain untuk  meningkatkan pelayanan di rumah sakit agar lebih profesional juga untuk meminimalisir jumlah antrian pasien.

"Saat ini ada penambahan 7 fasilitas ruang klinik yang mulai di operasikan, dengan bertambahnya ruang klinik  tersebut diharapkan, selain dapat meningkatkan kualitas pelayanan juga dapat meminimalisir antrian pasien yang akan berobat. Apalagi dengan adanya ruang tunggu yang luas  tentu akan memberikan kenyaman bagi pasien dan keluarga yang sedang menunggu giliran berobat, " ujar dr.Efri ketika di temui saat meninjau kesiapan beroperasinya ruang klinik di gedung tambahan RSUD Prabumulih, Senin (17/02/2020).

Sementara itu Suryadi (45) salah satu pasien yang akan melakukan chek up saat disambangi mengaku puas dengan pelayanan RSUD Kota Prabumulih. "Yang pasti RSUD sekarang sudah banyak mengalami perubahan dari sebelumnya terkhusus penanganan pasien dan kenyamanan" ujarnya seraya berharap prestasi dan pelayanan yang baik tersebut dapat dipertahankan bila perlu ditingkatkan" pungkasnya.
Polres OI, Terbakar
POSMETRO, OI - Bangunan kantor Satreskrim Mapolres Ogan Ilir (OI) terbakar, kebakaran itu terjadi Senin (17/02/2020) sekitar pukul 07.20 WIB.

Api dengan cepat membakar bangunan yang dipakai dari satuan Reserse Kriminal tersebut, belum tahu pasti penyebab kebakaran itu. Namun kuat dugaan api berasal dari arus pendek atau konsleting listrik.

“Ada tiga ruangan yang terbakar, ruangan Logistik, Satbinmas dan Sareskrim. Untuk berkas sementara alhamdulillah bisa diselamatkan,” kata AKBP Imam Tarmudi Kapolres Ogan Ilir.

Namun kata Imam ada sebagian amunisi yang terbakar karena tidak sempat terselamatkan. “Untuk senjata selamat, namun sebagian amunisi ada yang terbakar,” kata dia.

Dua unit mobil pemdaman kebakaran dan BPBD pemkab Ogan Ilir dikerahkan untuk memadamkan api, pemadaman juga dibantu mobil Armored Water Canon (AWC) milik Mapolres OI.

Informasi yang dihimpun, api pertama kali berasal dari sebuah ruangan logistik dan merambat ke ruang Satbinmas serta Satreskrim Polres Ogan Ilir.

Pantauan dilokasi, nampak seluruh bagian atap bangunan tersebut hangus ludes terbakar. Petugas juga nampak masih melakukan pembersihan puing sisa kebakaran.

Sementara tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun ditafsir kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

03/02/20

Jaksa Telaah Berkas Kasus Kades Lembak
POSMETRO, MUARA ENIM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim mengaku telah menelaah berkas laporan pengaduan Kasus dugaan Korupsi Kepala Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Mernawati, SH melalui Kasi Intel Kejari Muara Enim Yulius, SH. Dihubungi via telepon selulernya, Yulius mengaku telah menerima dua berkas berbeda pengaduan Kades Lembak.

"Ia benar sudah kita terima dan saat ini penyidik sedang menelaah berkas pengaduan. Dimana satu berkas merupakan dugaan penyimpangan dana pengelolaan asset milik desa berbentuk lahan yang sejauh ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan sistem perjanjian kontrak sementara satunya lagi berkas pengaduan dugaan penyalahgunaan wewenang Kades Lembak" ujarnya.

Dikatakan, proses penyidikan kasus ini akan segera dimulai. Mengingat banyaknya kasus yang harus diselesaikan oleh Kejaksaan baik melalui pengaduan masyarakat maupun pelimpahan berkas perkara dari pihak Kepolisian sedikit akan menghambat proses dimulainya penyidikan dugaan Kasus yang melibatkan oknum aparat Pemerintahan Desa Lembak.

"Pengennya sih prosesnya bisa cepat. Namun kita belum bisa menyimpulkan atau mengambil keputusan untuk mulai melakukan penyidikan mengingat banyaknya pekerjaan yang belum terselesaikan. Namun yang pasti proses penyidikan akan segera dimulai. Kita selesaikan yang lama dulu baru masuk ke penyidikan kasus pengaduan masyarakat (Kades Lembak-red)" ujarnya.

Di tempat terpisah, masyarakat Desa Lembak berharap proses penyidikan kasus dugaan Korupsi oknum pemerintahan Desa Lembak segera dilakukan. Ditakutkan jika penyidik tidak segera melakukan action akan memberikan ruang kepada oknum pelaku guna menghilangkan jejak-jejak kejahatan.

"Sebagai warga kita berharap penyidik segera melakukan aksi sebelum oknum atau terduga pelaku kejahatan bekerja menghilangkan jejak-jejak kejahatannya. Ia kan bisa saja dilakukan? Dan sebelum itu terjadi, penyidik harus segera beraksi daripada nanti kecolongan" ujar Bastari (53) warga Lembak.

Hal senada juga disampaikan oleh LSM Penggiat anti Korupsi Kota Prabumulih Mulwadi. Ditemui di tempat kerjanya Jalan Jend A. Yani Prabu Jaya Kota Prabumulih, Mulwadi menghimbau pihak Kejaksaan Muara Enim segera bertindak.

"Selain demi penegakan supremasi hukum, setidaknya juga dapat menambah semangat para aktivis penggiat anti korupsi untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum mengurangi perilaku korupsi pejabat di Daerah hingga ke Desa" ujarnya.

Dikatakan, perwujudan penegakan supremasi hukum belum dapat dikatakan maksimal jika laporan pengaduan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti.
"Persoalan utama dari penegakan hukum saat ini adalah kurangnya perhatian kita dalam melihat fungsi kerja pejabat publik dari atas hingga ke bawah. Korupsi, kolusi dan nepotisme telah menjadi kegiatan yang kerap menghiasi halaman media massa" ungkapnya.


Menurutnya, pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum belum terlalu maksimal menjadi dalang dibalik suburnya perilaku korupsi. Kurangnya pengawasan tersebut menciptakan hilangnya nilai integritas dalam berpartisipasi untuk pembangunan. Hak terhadap perlindungan warga negara juga sering kali berakhir dengan praktik kesewenang-wenangan. Parahnya lanjut Mulwadi, tindakan melanggar justru tidak serta merta berakhir di pengadilan.

"Lambannya tindaklanjut pengaduan masyarakat menyangkut dugaan kasus Korupsi Kades Lembak oleh Kejaksaan Negeri Muara Enim bukan berarti membuat kita apriori terhadap aparat penegak hukum. Disamping kita memahami bayaknya berkas pengaduan yang masuk maupun limpahan berkas hukum dari pihak Kepolisian bisa jadi masih banyak juga kasus-kasus lama yang belum terselesaikan. Kita sangat memahami itu. Dan yang pasti kita masih percaya akan kegigihan Kejari Muara Enim mengusut kasus-kasus dugaan Korupsi yang berada di wilayah hukumnya"tandas Mulwadi.

28/01/20

Desak Pemerintah Muara Enim Segera Bertindak
POSMETRO, MUARA ENIM - Luapan Sungai Air Besar Rambang Niru Kabupaten Muara Enim pagi tadi, Selasa (28/01/2020) mengakibatkan Dusun 2 Talang Kemis Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim tergenang air setinggi satu meter. Akibatnya, kegiatan dan aktiitas warga tampak terganggu. Proses belajar mengajar di wilyah tersebut juga terkena dampak.

Banjir yang kerap terjadi diwilayah ini sebenarnya sudah sering dikeluhkan warga. Namun hingga detik ini belum ada tanggapan berarti dari Pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dianggap tak memberikan perhatian.

"Selain aktivitas warga, proses belajar-mengajar siswa SDN dan SMP di wilayah ini juga menjadi terganggu. Sebab akses jalan menju sekolah tergenang hingga satu meter" ujar Kepala Desa Aur Duri Kecamatan Rambang Niru Saharudin.

Dikatakan, sejauh ini pihaknya pada setiap kesempatan Musrenbang selalu mengusulkan agar pinggiran sungai dibangunkan Talud untuk mencegah erosi akibat derasnya aliran sungai. Dengan adanya talud setidaknya dapat meminimalisir banjir ke pemukiman serta perkebunan karet milik warga.

"Setiap kesempatan pertemuan dengan Pemerintah baik eksekutif maupun Legislatif. Baik saat reses DPRD maupun Musrenbang. Dalam kesempatan tersebut kami kerap menyampaikan aspirasi dan keluhan warga terkait kondisi jalan Kabupaten penghubung Desa hingga banjir yang kerap menggenangi pemukiman warga saat musim hujan. Namun sangat disayangkan hingga hari ini belum ada tindakan nyata yang dilakukan" ungkap Saharudin.

Dengan peristiwa ini, Pemerintah Kabupaten Muara Enim diminta segera melakukan tindakan konkret agar banjir yang menggenangi sekolah, perkebunan hingga permukiman warga tak lagi terjadi.

Pantauan di lokasi, hingga berita ini diturunkan air yang menggenangi jalan dan Pemukiman warga mencapai pinggang orang dewasa dan belum ada tanda-tanda air akan segera surut.
Sempat Diduga Penculik Anak, Wanita Paruh Baya Diamankan
POSMETRO, LAHAT - Lahat gempar warganet,  ibu- ibu panik dan resah, berawal dari seorang bocah sekolah dasar di SDN 27 Lahat berusia 7 tahun bernama RD. Pulang sekolah sekitar pukul 10.00 wib Selasa, (28/1)
Sorang wanita paruh baya berpakaian PNS Pemkab Lahat dengan gerak gerik mencurigakan diduga akan menculik anak  tersebut, kontan saja warga sekitar kebetulan lagi rame disekitar situ kantor Lurah Pasar Baru dan terletak di  tak jauh di Pasar Lematang Lahat.

Wanita itu sempat melarikan diri masuk kedalam gorong- gorong, melihat hal itu Lurah Pasar Baru Paisal SE mengamankan wanita dianggap penculik anak  karena saat ini lagi maraknya.

Kemudian Lurah mengantarkan wanita tersebut ke Kantor Polres Lahat, tidak mendapat kan bukti yang akurat Lurah dan Personil Polres di komandoi Bripka U.T. Hidayat diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lahat diterima EpanTriansyah Kabid Rehsos.

Setelah di Introgasi Kabid Rehsos dan bantuan segala pihak ternya wanita tersebut warga Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti PUMI.

Ditempat terpisah Awang Firmansyah S.Sos.MAP dihubungi Via Ponsel membenarkan " Kades Lubuk Dalam segera akan menjemput pulang ke Tanjung Sakti, ". ujar Awang beliau minta maaf kepada segala pihak atas seorang warganya yang mengalami gangguan kejiwa.
Miliki Aset Rp. 56,8 Triliun, Lippo Karawaci Jadi Raja Properti
POSMETRO, JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) terus mencatatkan kinerja positif. Merujuk data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga akhir 2019, LPKR tercatat sebagai pengembang properti dengan aset keseluruhan paling jumbo, mencapai Rp56,8 Triliun. Raihan aset LPKR mengalahkan Bumi Serpong Damai yang tercatat memiliki aset Rp53,3 Triliun. 

Sementara Ciputra Development, menurut data bursa, memiliki aset Rp 35,5 triliun. 
Disusul Pakuwon Jati senilai Rp25,7 Triliun, kemudian Summarecon Agung memiliki aset Rp23,9 Triliun. Selanjutnya, Alam Sutera Realty mengempit aset Rp21,8 Triliun, dan 
Puradelta Lestari tercatat memiliki kepemilikan aset Rp7,6 Triliun. 

Head od Research Reliance Sekuritas Indonesia, Lanjar Nafi mengatakan, bisnis properti, saat ini masih positif. Kinerja positif LPKR sejalan dengan tren bisnis di sektor properti yang tumbuh positif. Apalagi dari sisi bunga juga saat ini masih kompetitif. Kemudian ekonomi secara makro juga masih cukup baik. Dengan kepemilikan aset yang besar, juga struktur permodalan kuat, LPKR diprediksi akan semakin mudah melakukan ekspansi bisnis.  

Raihan positif LPKR juga lihai dalam membaca arah bisnis sekaligus mendapat dukungan dari berbagai partner strategis. Juga dukungan konsumen properti yang tetap percaya dengan berbagai inovasi perseroan. Kinerja positif ini mengindikasikan berbagai strategi bisnis yang dijalankan perusahaan, berhasil dieksekusi dengan baik.  

CEO Lippo Karawaci John Riady menjelaskan, perusahaaan akan terus mengoptimalisasi portofolio properti demi meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham. Juga, agar kepemilikan aset perseroan semakin bertambah. 

“Kami terus bekerja mengelola aset-aset kami secara proaktif untuk meningkatkan valuasi, mengidentifikasi peluang investasi, serta meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham,” ucap John, dalam Siaran Pers, Selasa (28/1/2020). 

Ditegaskan John, perseroan akan melakukan percepatan proses konstruksi berbagai properti baru yang sedang dibangun. Diketahui, LPKR saat ini mengerjakan sejumlah proyek properti di daerah. Proyek tersebut diminati oleh pasar dan ditargetkan selesai tepat waktu untuk kemudian diserahkan ke konsumen. 

Tahun ini, LPKR mengincar pendapatan prapenjualan (marketing sales) sebesar Rp 2-2,5 triliun pada 2020, naik 33-67% dari target tahun 2019 sebesar Rp 1,5 triliun. Untuk merealisasikan target tersebut, perseroan fokus pada peningkatan likuiditas serta laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) yang lebih baik. 

Perseroan optimistis terhadap permintaan di pasar properti akan terdorong oleh faktor pemulihan ekonomi dan kebijakan pemerintah tahun depan. Dari sisi pemerintah, yang mendorong demand properti di antaranya program rumah bersubsidi. Program ini sudah masuk APBN.

Sesuai rencana, Lippo Karawaci akan meluncurkan sejumlah produk residensial di Karawaci, Kemang Village, dan St Moritz Puri guna mengejar target marketing sales tahun depan. Di sisi lain, perseroan juga melanjutkn proyek-proyek yang tengah berjalan, seperti Holland Village, Millennium Village, Kemang Office, Embarcadero, Lippo Office Thamrin, dan Holland Village Manado. 

Lippo Karawaci merupakan salah satu perusahaan properti terbesar yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan total aset US$ 4 miliar per September 2019, dan kapitalisasi pasar US$ 1,2 miliar per 31 Oktober 2019. Selain mengembangkan enam proyek properti yang sedang berjalan, perseroan mengelola 51 mal dengan gross floor area 3,4 juta m2, serta jaringan 36 RS yang difasilitasi 3.666 unit tempat tidur. 

Lippo Karawaci memiliki cadangan lahan (landbank) yang terdiversifikasi dengan izin pengembangan lebih dari 8.000 ha. Lahan seluas 1.461 ha yang tersebar di Indonesia menyediakan keperluan pengembangan di kemudian hari untuk jangka waktu lebih dari 15 tahun.

27/01/20

Eksekusi Lahan Usai, Kades Lembak Segera Dipolisikan
POSMETRO, LEMBAK - Meski sempat terkendala beberapa kali, akhirnya proses eksekusi lahan milik Marsusi Bin Toro di Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim berhasil dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim, Senin (27/01/2020). 

Tim Juru Sita dan Panitera PN Muara Enim yang terdiri dari Dedy Sohaidi, SH. MH, Jimmy Oktavianus, AMd dan Darmawati, SH berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim No. W6.U6/139/Hk.Pdt.02/I/2010 Tanggal 21 Januari 2020 serta berdasarkan surat penetapan Eksekusi No.6/Pdt.Eks/2019/PN Mre Jo No 15/Pdt/G/2018/PN Mre Jo No.30/PDT/2019/PT PLG Tanggal 20 Januari 2020 secara resmi mengeksekusi lahan yang sebelumnya bersengketa dengan Termohon Misa Binti Narwan dan secara resmi dikembalikan ke pemilik awal yakni pemohon atas nama Marsusi Bin Toro.

Lahan tersebut kini secara resmi dikosongkan dengan cara pembersihan batas-batas lahan. Petugas pengadilan didampingi aparat Kepolisian dan juga aparatur Pemerintahan dari Kecamatan Lembak serta Desa Lembak secara langsung mengitari Lokasi Lahan yang di Eksekusi. 

Selanjutnya, dihadapan para saksi dan aparatur Pemerintah Kecamatan serta Desa Lembak dan juga saksi Sempadan, Tim Panitera yang di Inisiasi oleh Darmawati SH secara langsung membacakan surat Putusan Eksekusi PN Muara Enim. 

Tidak ada perlawanan berarti dalam kasus eksekusi lahan kali ini. Bahkan termohon atas nama Misa Binti Narwan atau Kepala Desa Lembak tidak berani menampakkan batang hidungnya di Lokasi Lahan dieksekusi. Namun begitu, Pengadilan berdsarkan putusan tersebut diatas tetap melaksanakan Eksekusi Lahan tersebut.

Ditempat terpisah, Marsusi Bin Toro melalui pihak keluarga mengaku akan segera melaporkan Kepala Desa Lembak yang diduga menjadi dalang di balik kasus sengketa lahan yang menyita waktu, pemikiran dan materi ini.

Kepada Posmetro, pihak keluarga Marsusi mengungkapkan akan segera mengadukan balik Kepala Desa Lembak atas nama Jasmadi ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Soal tuduhan yang bakal diajukan nantinya pihak kelaurga mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu ke Penasehat Hukum.

"Intinya kami akan melapor Balik Kades Lembak. Kades menurut kami adalah dalang di balik kasus sengketa lahan yang baru saja di eksekusi oleh Pengadilan tadi siang. Kasus tersebut bermula ketika pihak pertamina menemukan adanya sumber minyak di lahan tersebut dan Kepala Desa bermaksud menguasai lahan dengan menciptakan pemilik lahan baru bernama Misa Binti Narwan yang tidak lain masih memiliki hubungan darah dengan Kades" ujarnya.

Dikatakan, pengaduan Kades Lembak ke Polda Sumsel akan sesegera mungkin dilakukan. 

"Ini bukan sekedar menyangkut kerugian yang ditimbulkan oleh perkara perdata sepanjang 2 tahun. Namun lebih kepada nama besar keluarga dan harga diri. Kita dituduh menyerobot lahan yang memang milik kita. Bahkan hingga berakhir di meja pengadilan, Itu menyakitkan" ujar Hana.

Tindakan atau rencana pihak keluarga mengadukan balik Kepala Desa ke aparat penegak hukum bahkan mendapat dukungan banyak dari Warga Desa Lembak. Beberapa warga yang berhasil dikonfirmasi Posmetro mengaku mendukung langkah keluarga Ahli Waris Lahan. Langkah tersebut menurut warga sangat perlu dilakukan sebagai shok teraphi bagi aparat desa yang mencoba-bermain-main dengan hukum untuk mencari keuntungan.

"Kami siap mendukung langkah keluarga Marsusi Bin Toro yang bermaksud ingin Mempolisikan Kepala Desa Lembak ke Polda Sumsel. Setidaknya dengan pengaduan yang dilakukan nantinya bisa membuka kasus-kasus lain berkaitan dengan lahan di Desa Lembak. Bisa jadi kasus serupa juga pernah terjadi namun tidak terekspos ke permukaan" ujar Hardi warga Lembak.
Lagi, Sungai Kelekar Tercemar Tumpahan Minyak
Walhi Sumsel Desak Pertamina Kembalikan Fungsi Sungai Seperti Semula

POSMETRO, PRABUMULIH - Aliran air anak sungai kelekar pagi tadi tiba-tiba berubah dari biasanya, Senin (27/01/2020). Air anak sungai Kelekar dari dari arah Kebun Duren Kelurahan Prabumulih itu tampak berwarna hitam mirip tumpahan minyak mentah dan mencemari lingkungan sekitar termasuk Sungai Kelekar dimana aliran anak sungai bermuara.

Para warga sekitar aliran sungai yang mengetahui air sungai berubah hitam tampak panik sebab tak biasanya air sungai berubah warna. Namun setelah diselidiki, benar adanya bahwa anak sungai telah tercemar tumpahan minyak mentah yang bersumber dari pipa bocor milik PT.Pertamina. Sejauh ini, tumpahan minyak memang belum mengaliri sumur warga. Namun ditakutkan jika tidak segera ditanggulangi tumpahan minyak akan mengaliri sumber air bersih milik warga sekitar di Kelurahan Sukaraja Kota Praumulih.

"Sejauh ini belum ada Mas sumur warga yang tercemar. Iya, di kawasan kita disini belum terlihat ada aliran sungai memasuki sumur warga. Namun begitu, kita belum tahu kalau di kawasan hilir sungai ada atau tidaknya tumpahan minyak dari anak sungai memasuki sumur warga" ujar Indra (43) warga sekitar.

Dikatakan, jika tumpahan minyak tidak segera ditanggulangi ditakutkan dapat membahayakan warga di daerah aliran sungai. Terlebih lanjut dia disaat musim hujan seperti sekarang ini. Bisa saja aliran air sungai meluap dan memasuki pemukiman warga.

"Bahaya mas, apalagi sekarang ini musim penghujan. Jika tidak segera ditanggulangi bisa saja mencemari sumur warga. Atau air sungai meluap dan memasuki pemukiman" ujarnya.

Disingung sejak kapan air di Anak Sungai Kelekar berubah warna, Indra menduga tumpahan minyak sudah sejak semalam mencemari aliran anak Sungai Kelekar. "Kemarin belum dan baru pagi tadi kami melihat air di anak sungai berubah warna menjadi hitam pekat dan kental" 

Tumpahan minyak lanjut dia bahkan telah sampai ke Sungai Kelekar.

Menanggapi adanya pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak yang diduga berasal dari pipa Pertamina dibenarkan oleh Legal & relation Assisten Manager PT Pertamina asset 2 Tuti Dwi Patmayanti. Menurutnya, 
tumpahan minyak tersebut disebabkan pecahnya pipa 6' yang merupakan jalur dari tlj ke P3.

"Memang benar ada limbah minyak yang mengalir di parit anak sungai kelekar yang di sebabkan oleh pecahnya  pipa 6' jalur dari Tlj ke P3. Sebenarnya volume yang tumpahan tidak terlalu banyak, namun karena habis hujan dan keadaan lokasi yang rawa berumput jadi sekilas terlihat  banyak, " terang Tuti ketika disambangi di kantornya, Senin (27/01/2019).

Dikatakan, permasalahan menyangkut limbah tersebut sudah diselesaikan. Pihaknya langsung menurunkan Tim  usai mendapatkan laporan dari warga. Namun, dirinya mengakui hingga saat ini belum ada warga yang mengajukan permintaan ganti rugi terkait kebocoran pipa minyak tersebut.

"Tadi begitu mendapat laporan warga, petugas LK3 langsung turun ke lokasi untuk menanggulangi hal tersebut di bantu warga setempat dan itu sudah bisa di Tanggulangin. Namun terkait ganti rugi, kami belum menerima laporan akan hal itu," jelas Tuti lebih lanjut.

Terpisah Lurah Kelurahan Sukaraja, Salwan Pebri,SH yang di hubungi via telpon membenarkan jika ada tumpahan minyak mentah di wilayah kelurahan Sukaraja.

"Iya memang tadi pagi ada minyak mentah mengalir di anak sungai kelekar, namun sudah bisa ditanggulangi.

Namun, kami berharap pihak pertamina melakukan tindakan - tindakan sehingga hal serupa tidak terjadi lagi kedepanya," ungkap Salwan.

Salwan pun menghimbau kepada warga  apabila ada yang  dirugikan dari pencemaran limbah tersebut dapat menghubungi pihak RT RW untuk ditindak lanjuti.




Di tempat terpisah, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel menyangkan masih terulangnya kejadian pipa pertamina pecah yang berakibat pada pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak. 

"Kita sangat menyesalkan kejadian serupa kerap terjadi di wilayah eksplorasi PT. Pertamina seperti kejadian pipa pecah dan lain sebagainya yang kerap merugikan masyarakat sekitar dan juga lingkungan hidup tentunya. Dengan kejadian ini bisa disebutkan fungsi-fungsi pengawasan di Perusahan Pelat Merah tersebut tidak berjalan dengan baik" ujar Hairul Sobri Direktur Eksekutif Walhi Sumsel.

Setidaknya lanjut Hairul, jika fungsi pengawasan berjalan dengan baik, dipastikan kejadian serupa tidak akan terjadi. Fungsi pengawasan tentu sangat memahami pipa-pipa mana saja yang rawan bocor akibat keropos termakan usia. Kemudian pipa mana yang sudah selayaknya diganti dan lain sebagainya sehingga troubel dari pipa dapat diminimalisir.

"Dengan kejadian ini kita juga menghimbau Kepada pihak Pertamina selaku yang bertanggungjawab dari Pencemaran lingkungan untuk mengembalikan fungsi lingkungan seperti semula. Artinya seluruh yang berkaitan dengan pencemaran akibat tumpahan minyak menjadi tanggungjawab Pertamina. Semisal ikan-ikan atau biota sungai yang mati harus dikembalikan seperti semula" papar Hairul.

Kemudian lanjut dia, Pertamina juga harus bertanggungjawab dengan tanam tumbuh di sekitar aliran sungai tercemar berikut pemberian kompensasi terhadap warga terdampak pencemaran.

Fundamental Kuat, LPKR Layak Masuk Jajaran Saham LQ45
POSMETRO, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) secara rutin akan meninjau beberapa indeks sahamnya pada bulan ini, menyesuaikan untuk masing-masing konstituen dan bobot. Evaluasi juga dilakukan di jajaran saham Indeks LQ45. Ada yang terdepak, ada yang bertahan. 

Trimegah Sekuritas dalam riset terbaru menyebut, saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) layak masuk ke dalam jajaran indeks LQ45. Selain LPKR ada juga TOWR, TBIG, MDKA, ACES, LPKR, TCPI. Sementara, sejumlah saham berpotensi terdepak dari anggota LQ45, antara lain BSDE, PTPP, MEDC, ERAA, SRIL, INDY. 

Untuk diketahui, masuknya sejumlah saham ke jajaran LQ45 dihitung BEI merujuk pada nilai perdagangan harian rata-rata 1 tahun dan kapitalisasi pasar. Biasanya, penghapusan dari daftar LQ45 karena likuiditas perdagangan yang semakin menipis (mis. BSDE, JSMR) atau kinerjanya kurang baik (mis. ERAA, SRIL).

Kepala Riset Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi mengatakan, saham LQ45 memang masuk saham pilihan investor. Indeks LQ45 akan menghitung indeks rata-rata dari 45 saham yang memenuhi kapitalisasi pasar terbesar dan nilai likuiditasnya yang tinggi.  

Lanjar menjelaskan, saham Lippo Karawaci (LPKR) memang layak masuk ke LQ45 karena dari sisi fundamental dan aset perusahaan sangat kuat, dibanding dengan saham-saham properti lain. Kinerja bisnis juga solid. 

“Secara fundamental LPKR memang menarik, cukup layak masuk ke LQ45. Harga saat ini berada di P/Sales ratio 0.61x  dan memiliki free float 52.95%. Sehingga cukup murah dan likuid,” ujar Lanjar, dalam Siaran Pers, Kamis (23/1/2020). 

Menurut data BEI, Lippo Karawaci merupakan salah satu perusahaan properti terbesar yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan total aset US$ 4 miliar per September 2019 dan kapitalisasi pasar US$ 1,2 miliar per 31 Oktober 2019. Selain mengembangkan enam proyek properti yang sedang berjalan, perseroan mengelola 51 mal dengan gross floor area 3,4 juta m2, serta jaringan 36 RS yang difasilitasi 3.666 unit tempat tidur.

Lippo Karawaci memiliki cadangan lahan (landbank) yang terdiversifikasi dengan izin pengembangan lebih dari 8.000 ha. Lahan seluas 1.461 ha yang tersebar di Indonesia menyediakan keperluan pengembangan di kemudian hari untuk jangka waktu lebih dari 15 tahun.

Dengan fundamental yang kuat, Lanjar optimis bahwa bisnis LPKR ke depan akan tetap cerah. Sektor properti akan tetap tumbuh, didukung kebijakan pemerintah juga kebijakan suku bunga yang relatif rendah. Lanjar menilai,  dalam jangka panjang ekonomi Indonesia juga akan terus tumbuh. Sejumlah sektor akan terdorong, salah satunya properti. Belum lagi proyek infrastruktur tetap berlanjut. Ini memberi sentimen positif. 

“Secara bisnis, cukup cerah untuk perusahaan property, termasuk LPKR, dilihat dari suku bunga yang rendah,” ucapnya. 

Di tahun 2019 lalu, LPKR berhasil melakukan penjualan sebanyak Rp1,85 triliun. Realisasi penjualan tersebut lebih besar 23% dari target penjualan yang dicanangkan yaitu sebesar Rp1,5 triliun. Lebih fantastis lagi, penjualan LPKR di kuartal keempat sebesar Rp707 miliar naik sebesar 132,6% dari penjualan di kuartal kedua sebesar Rp304 miliar. Hal ini mencerminkan momentum bisnis LPKR yang makin menguat dan juga overall demand pembeli yang juga makin kuat.

CEO Lippo Karawaci, John Riady, menjelaskan bahwa strategi bisnis yang jitu dikombinasikan dengan terus menguatnya permintaan di sektor properti memberikan sinyal positif bagi kinerja perusahaan di tahun 2020. LPKR optimis bahwa permintaan sektor properti akan tetap kuat di tahun 2020.

LPKR juga terus mengalami peningkatan penjualan yang didorong oleh penjualan inventaris dan percepatan proses konstruksi berbagai properti baru yang sedang dibangun. Diketahui, LPKR saat ini mengerjakan sejumlah proyek properti di daerah. Proyek tersebut diminati oleh pasar dan ditargetkan selesai tepat waktu untuk kemudian diserahkan ke konsumen.

Sesuai rencana, Lippo Karawaci akan meluncurkan sejumlah landed residential product di Karawaci guna mengejar target marketing sales tahun depan. Di sisi lain, perseroan juga melanjutkan proyek-proyek yang tengah berjalan, seperti Holland Village, Millennium Village, Embarcadero, Lippo Office Thamrin, dan Holland Village Manado.
Kasus Jiwasraya Bukti OJK Tak Bisa Awasi Lembaga Keuangan Non Bank
POSMETRO, JAKARTA - Masih layakah Otoritas Jasa Keuangan dipertahankan? Celetukan itu muncul setelah OJK menjadi sorotan publik perihal kasus PT Asuransi Jiwasraya, yang mengalahkan kasus Bank Century dalam hal merugikan keuangan negara.

Kasus Jiwasraya juga menjadi bukti nyata, OJK gagal mengawasi lembaga keuangan nonbank, dalam hal ini asuransi. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Pieter Abdullah  menganggap pengawasan Jiwasraya oleh OJK lemah. Itu dilihat dari nilai kerugian yang mengalahkan semua kasus korupsi di Indonesia. Kelemahan itu juga diindikasikan dari pilihan produk investasi dengan risiko tinggi, dibiarkan begitu saja oleh OJK.  

"Kalau dibilang terlalu, ini memang berat sekali, memang seharusnya tidak terjadi, banyak sekali faktor dalam masalah ini. Intinya kasus Jiwasraya sekarang ini membuktikan bahwa pengawasan OJK lemah," kata Piter, dalam Siaran Pers. 

Dengan kasus Jiwasraya, maka harus diakui, bahwa kualitas pengaturan pengawasan di OJK itu belum sama antara tiga bidang yaitu perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank. 

Karena itu, seharusnya komioner OJK harus bertanggung jawab. Juga, segera berbenah dan memacu kualitas pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan non bank termasuk asuransi. Jika OJK tak dibenahi, bukan tak mungkin kejadian serupa terulang. 

"Pembenahan mutlak, agar permasalahan ini tak kembali terulang," tegas Piter.  

Senada, Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai bahwa OJK pasti tahu mengenai aliran dana investasi Jiwasraya. 

Bahkan Daeng menyindir, kejahatan di kelembagaan keuangan yang ada sekarang, terjadi karena kesalahan OJK, dan seringkali kasus-kasus itu menguap hilang begitu saja.  

Daeng curiga, terdapat unsur pembiaran dari OJK terkait Jiwasraya yang melakukan investasi di saham berisiko, ataupun terkait produk investasinya.  

"Bukti itu terlihat jelas dari OJK yang sebenarnya tahu potensi gagal bayar Jiwasraya pada Januari 2018 lalu. Tapi, sampai Oktober 2018, OJK nampak bersikap pasif dan terkesan membuang badan," kata Deang.  
Mengacu pada kasus Jiwasraya, Daeng menilai bahwa bahwa OJK telah gagal dalam menjalankan perannya. Para komisioner OJK harus bertanggungjawab mengapa sampai kasus Jiwasraya terjadi.  Bahkan kalau perlu diproses dan diperiksa. 

Sementara itu, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus pelacakan dan pemulihan aset terkait dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Tim akan bekerja melacak aset dari para tersangka kasus dugaan korupsi Jiwasraya baik di dalam maupun luar negeri. 

“Tugas pokoknya antara lain mengidentifikasi dan menginvetarisasi berbagai aset terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Jiwasraya,” kata Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Hari Setiyono di kantornya, Jumat (24/1). 

Hari menjelaskan, tim pelacakan aset ini terdiri dari Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, dan Pusat Pemulihan Aset yang terdiri dari Asisten Umum, Asisten Khusus Jaksa Agung.) Tim tersebut bekerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dana mencurigakan dalam transaksi Jiwasraya. Hari menyebut tidak menutup kemungkinan hasil pelacakan aset ini akan dikembangkan terhadap tindak pidana pencucian uang. 

Tersangka Jiwasraya juga berpotensi bertambah. Kejagung sudah menetapkan 13 nama untuk dicekal ke luar negeri, dan 5 diantaranya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tidak menutup kemungkinan, dari 8 nama yang dicekal dan belum ditetapkan menjadi tersangka akan mengalami nasib yang sama dengan 5 tersangka yang sudah ditetapkan. 

Sejauh ini, Kejagung baru menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Dirut PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

21/01/20

Naik 132 Persen, Penjualan Q4 Lippo Karawaci Melesat Tinggi
POSMETRO, JAKARTA - Kinerja PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) semakin bersinar. LPKR berhasil meningkatkan penjualan berbagai produk properti di bawah kendalinya. Kinerja positif ini mengindikasikan berbagai strategi bisnis yang dijalankan perusahaan, berhasil dieksekusi dengan baik. 

Di tahun 2019 lalu, LPKR berhasil melakukan penjualan sebanyak Rp 1.85 triliun. Realisasi penjualan tersebut lebih besar 23% dari target penjualan yang dicanangkan yaitu sebesar Rp 1,5 triliun. 

Lebih fantastis lagi, penjualan LPKR di kuartal ke-empat sebesar Rp 707 miliar naik sebesar 132.6% dari penjualan di kuartal kedua sebesar Rp. 304 miliar.  Hal ini mencerminkan momentum bisnis LPKR yang semakin menguat dan juga overall demand pembeli yang juga semakin kuat.

CEO Lippo Karawaci John Riady menjelaskan bahwa strategi bisnis yang jitu dikombinasikan dengan terus menguatnya permintaan di sektor properti memberikan sinyal positif bagi kinerja perusahaan di tahun 2020. 

“Kami optimis bahwa permintaan sektor properti akan tetap kuat di tahun 2020. Kami akan melanjutkan kinerja positif dari strategi bisnis kami untuk terus memanfaatkan momentum baik ini untuk meningkatkan penjualan,” ucap John, dalam Siaran Pers, Selasa (21/1/2020).

Ditegaskan John, peningkatan penjualan didorong oleh penjualan inventaris saat ini dan percepatan proses konstruksi berbagai properti baru yang sedang dibangun. Diketahui, LPKR saat ini mengerjakan sejumlah proyek properti di daerah. Proyek tersebut diminati oleh pasar dan ditargetkan selesai tepat waktu untuk kemudian diserahkan ke konsumen. 

Perseroan optimistis terhadap permintaan di pasar properti akan terdorong oleh faktor pemulihan ekonomi dan kebijakan pemerintah tahun depan. Dari sisi pemerintah, yang mendorong demand properti di antaranya program rumah bersubsidi. Program ini sudah masuk APBN.

Sesuai rencana, Lippo Karawaci akan meluncurkan sejumlah landed residential product di Karawaci guna mengejar target marketing sales tahun depan. Di sisi lain, perseroan juga melanjutkan proyek-proyek yang tengah berjalan, seperti Holland Village, Millennium Village, Embarcadero, Lippo Office Thamrin, dan Holland Village Manado.

LPKR memastikan, anggaran proyek Meikarta yang digarap Lippo Cikarang juga tersedia, yakni US$ 180 juta. Dana itu berasal dari hasil penggalangan dana melalui rights issue (penerbitan saham baru untuk menambah modal) tahun ini. Perseroan telah berhasil menggalang dana senilai total US$ 808 juta, yang berasal dari penawaran umum terbatas US$ 788 juta dan divestasi aset di Myanmar US$ 20 juta. 

Di sektor apartemen penjualan juga terus tumbuh positif. Tren positif penjualan apartemen Lippo Karawaci menunjukkan bahwa pasar properti Indonesia masih menarik didorong oleh semakin kuatnya daya beli populasi masyarakat berpendapatan menengah.  

Tren penjualan ini membuktikan daya tarik pasar ritel Indonesia yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, kelas menengah yang bertumbuh pesat, serta demografi penduduk berusia muda dimana lebih dari separuh populasi berusia di bawah 30 tahun.

Lippo Karawaci merupakan salah satu perusahaan properti terbesar yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan total aset US$ 4 miliar per September 2019, dan kapitalisasi pasar US$ 1,2 miliar per 31 Oktober 2019. Selain mengembangkan enam proyek properti yang sedang berjalan, perseroan mengelola 51 mal dengan gross floor area 3,4 juta m2, serta jaringan 36 RS yang difasilitasi 3.666 unit tempat tidur. 

Lippo Karawaci memiliki cadangan lahan (landbank) yang terdiversifikasi dengan izin pengembangan lebih dari 8.000 ha. Lahan seluas 1.461 ha yang tersebar di Indonesia menyediakan keperluan pengembangan di kemudian hari untuk jangka waktu lebih dari 15 tahun.

18/01/20

Ratusan Pelamar Ikuti Simulasi Seleksi Kompetensi CPNS Prabumulih
PRABUMULIH, HB - Sebanyak 300  calon Pelamar CPNS hari ini mulai mengikuti giat simulasi ujicoba seleksi kompetensi CPNS yang dilaksanakan di gedung kesenian kompleks rumah dinas walikota Prabumulih, Sabtu (18/01/2020).

Mereka yang datang dari berbagai disiplin ilmu itu tampak antusias mengikuti jalannya rangkayan ujian demi masa depan mengabdikan diri sebagai aparatur sipil atau abdi Negara. Sayangnya ujian hari ini bukan ujian penentu lulus tes CPNS. Ujian kali ini masih sebatas uji coba penyaringan layak tidaknya mengikuti tes CPNS yang sebenarnya.

Simulasi uji coba seleksi kompetensi CPNS Kota Prabumulih dibuka langsung oleh Walikota Prabumulih Ir, H Ridho Yahya MM. Dalam sambutannya ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti ujian dengan baik sehingga kedepan berkesempatan untuk mengikuti tes penerimaan CPNS.

Ridho mengingatkan, apa yang dilakukan hari menggambarkan bahwa menjadi CPNS itu tidak mudah. Banyak ujian dan dokumen pemberkasan yang harus dilalui. Maka jika sudah berhasil menjadi CPNS Ia berharap jangan disia-siakan.

Kemudian lanjut dia, pengabdian harus berdasarkan aturan. Sebab tidak sedikit CPNS yang sudah lulus baru bekerja berapa tahun saja sudah langsung mengusulkan pindah.

"Kami tegaskan kembali, bahwa CPNS yang lulus tidak akan bisa mengajukan pindah tugas ke luar daerah sebelum mengabdi minimal 12 tahun dikota Prabumulih.Hal ini bahkan sudah di setujui oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan nantinya perwako yang mengatur hal tersebut juga akan di perbarui. Jadi bagi yang berharap menjadikan Prabumulih sebagai transit saja lebih baik tidak usah mendaftar," tegas Ridho.


Pantauan dilapangan, Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih dalam menyelenggarakan kegiatan simulasi uji kompetensi CPNS kali ini tampak menyiapkan 54 unit Personal Computer (PC) untuk digunakan pelamar mengikuti ujian seleksi.

"50 unit sengaja disiapkan dan siap digunakan sementara 4 unit PC disipakan sebagai cadangan. Setiap peserta diberi waktu 1 jam dalam menyelesaikan soal mata uji yang sudah dipersiapkan" ujar Kepala BKSDM Kota Prabumulih H.Benny Rizal, SH.

Tidak laupa ia kembali mengingatkan bahwa hasil dari simulasi ujicoba seleksi kompetensi CPNS ini tidak akan dijadikan acuan kelulusan peserta pada tes penerimaan tanggal 17- 21 Februari 2020 yang akan datang.

"Ini hanya  simulasi yang tujuannya untuk melatih peserta agar mengetahui tatacara tes penerimaan CPNS yang akan di laksanakan pada 17-20 Februari 2019 nanti, dan hasilnya tentu tidak  akan dijadikan acuan ataupun kepastian kelulusan peserta CPNS ," terang Beny seraya menambahkan tes CPNS Februari nanti diperkirakan diikuti oleh 4000 peserta dan pihaknya akan  menyiapkan 218 unit PC  dan 2 unit PC cadangan.

17/01/20

Dua Tahun, Belasan Sekolah di Muara Enim Tak Lagi Terima Dana PIP

POSMETRO, SUNGAI ROTAN - Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan taraf pendidikan, salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP), program bantuan dana dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).

PIP sendiri adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera, dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Program kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial dan Kementerian Agama ini juga memprioritaskan bagi anak usia sekolah yang termasuk yatim piatu, penyandang disabilitas, serta korban bencana/musibah.

PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.

Bantuan yang akan diterima yakni berupa dana dengan besaran yang telah ditentukan sesuai tingkatan pendidikan sebagai berikut.

Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp450.000,-/tahun;

Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp750.000,-/tahun;

Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp1.000.000,-/tahun

Pemanfaatan PIP ini juga tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) saja, melainkan pemilik Kartu Keluarga Sejahtera pun bisa memanfaatkannya.

Hanya saja dua tahun belakangan yakni sejak 2018, dana bantuan PIP ke setiap sekolah penerima dana tampak kesulitan dalam mencairkan dana bantuan tersebut. Sebut saja di Sekolah MI Sukaramai Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dan belasan sekolah lainnya di Muara Enim

Orang tua siswa dari kalangan tak mampu mulai mengeluhkan dana PIP yang tak cair bahkan diantara mereka banyak yang cemas kalau-kalau dana tersebut tidak lagi digulirkan. 

Senada dengan orang tua siswa, pihak berwenang disekolah MI saat dikonfirmasi juga tidak mengetahui secara pasti apa penyebab dana PIP tak kunjung cair selama tiga tahun.

"Kami sudah berusaha semaksimal mungkin pak menindaklanjuti keterlambatan pencairan dana PIP ini ke Kemenag Muara Enim. Karena sekolah ini dibawah naungan Kemenag, kami minta konformasi ke sana. Katanya sekolah kita tidak lagi dapat kuota. Sudah dua tahun ini pak kita tidak dapat" ujarnya.

Ditempat terpisah, Rian Yohuari pengamat pendidikan sekaligus orang tua siswa mengaku sangat menyesalkan dana PIP di wilayahnya Kecamatan Sungai Rotan tidak kunjung cair.

Sejauh ini lanjut dia, dana PIP dapat meningkatkan akses bagi anak usia 6 hingga 21 tahun di wilayah tersebut untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah. Selain itu, untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah karena terkendala biaya.

Mengingat bantuan dana PIP diberikan kepada siswa miskin dan rentan miskin, atau siswa yang berada di panti asuhan. Dana PIP digunakan untuk membiayai kebutuhan individu siswa guna mendukung proses pendidikannya.

“Bantuan dana PIP sangat membantu siswa miskin atau rentan miskin dalam mendapatkan layanan pendidikan. Kami berharap program tersebut dapat terus dijalankan. Namun jika pencairannya di setop seperti saat ini, ditakutkan banyak siswa yang kembali putus sekolah karena ketidak mampuan warga disini untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sekali lagi kami selaku warga memohon kepada Instansi terkait untuk segera mencairkan dana PIP sejak 2018 demi kemajuan pendidikan di daerah pedalaman" pungkasnya.