HEADLINE NEWS

Eksekusi Lahan Usai, Kades Lembak Segera Dipolisikan

By On 27.1.20

POSMETRO, LEMBAK - Meski sempat terkendala beberapa kali, akhirnya proses eksekusi lahan milik Marsusi Bin Toro di Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim berhasil dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim, Senin (27/01/2020). 

Tim Juru Sita dan Panitera PN Muara Enim yang terdiri dari Dedy Sohaidi, SH. MH, Jimmy Oktavianus, AMd dan Darmawati, SH berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim No. W6.U6/139/Hk.Pdt.02/I/2010 Tanggal 21 Januari 2020 serta berdasarkan surat penetapan Eksekusi No.6/Pdt.Eks/2019/PN Mre Jo No 15/Pdt/G/2018/PN Mre Jo No.30/PDT/2019/PT PLG Tanggal 20 Januari 2020 secara resmi mengeksekusi lahan yang sebelumnya bersengketa dengan Termohon Misa Binti Narwan dan secara resmi dikembalikan ke pemilik awal yakni pemohon atas nama Marsusi Bin Toro.

Lahan tersebut kini secara resmi dikosongkan dengan cara pembersihan batas-batas lahan. Petugas pengadilan didampingi aparat Kepolisian dan juga aparatur Pemerintahan dari Kecamatan Lembak serta Desa Lembak secara langsung mengitari Lokasi Lahan yang di Eksekusi. 

Selanjutnya, dihadapan para saksi dan aparatur Pemerintah Kecamatan serta Desa Lembak dan juga saksi Sempadan, Tim Panitera yang di Inisiasi oleh Darmawati SH secara langsung membacakan surat Putusan Eksekusi PN Muara Enim. 

Tidak ada perlawanan berarti dalam kasus eksekusi lahan kali ini. Bahkan termohon atas nama Misa Binti Narwan atau Kepala Desa Lembak tidak berani menampakkan batang hidungnya di Lokasi Lahan dieksekusi. Namun begitu, Pengadilan berdsarkan putusan tersebut diatas tetap melaksanakan Eksekusi Lahan tersebut.

Ditempat terpisah, Marsusi Bin Toro melalui pihak keluarga mengaku akan segera melaporkan Kepala Desa Lembak yang diduga menjadi dalang di balik kasus sengketa lahan yang menyita waktu, pemikiran dan materi ini.

Kepada Posmetro, pihak keluarga Marsusi mengungkapkan akan segera mengadukan balik Kepala Desa Lembak atas nama Jasmadi ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Soal tuduhan yang bakal diajukan nantinya pihak kelaurga mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu ke Penasehat Hukum.

"Intinya kami akan melapor Balik Kades Lembak. Kades menurut kami adalah dalang di balik kasus sengketa lahan yang baru saja di eksekusi oleh Pengadilan tadi siang. Kasus tersebut bermula ketika pihak pertamina menemukan adanya sumber minyak di lahan tersebut dan Kepala Desa bermaksud menguasai lahan dengan menciptakan pemilik lahan baru bernama Misa Binti Narwan yang tidak lain masih memiliki hubungan darah dengan Kades" ujarnya.

Dikatakan, pengaduan Kades Lembak ke Polda Sumsel akan sesegera mungkin dilakukan. 

"Ini bukan sekedar menyangkut kerugian yang ditimbulkan oleh perkara perdata sepanjang 2 tahun. Namun lebih kepada nama besar keluarga dan harga diri. Kita dituduh menyerobot lahan yang memang milik kita. Bahkan hingga berakhir di meja pengadilan, Itu menyakitkan" ujar Hana.

Tindakan atau rencana pihak keluarga mengadukan balik Kepala Desa ke aparat penegak hukum bahkan mendapat dukungan banyak dari Warga Desa Lembak. Beberapa warga yang berhasil dikonfirmasi Posmetro mengaku mendukung langkah keluarga Ahli Waris Lahan. Langkah tersebut menurut warga sangat perlu dilakukan sebagai shok teraphi bagi aparat desa yang mencoba-bermain-main dengan hukum untuk mencari keuntungan.

"Kami siap mendukung langkah keluarga Marsusi Bin Toro yang bermaksud ingin Mempolisikan Kepala Desa Lembak ke Polda Sumsel. Setidaknya dengan pengaduan yang dilakukan nantinya bisa membuka kasus-kasus lain berkaitan dengan lahan di Desa Lembak. Bisa jadi kasus serupa juga pernah terjadi namun tidak terekspos ke permukaan" ujar Hardi warga Lembak.

Lagi, Sungai Kelekar Tercemar Tumpahan Minyak

By On 27.1.20

Walhi Sumsel Desak Pertamina Kembalikan Fungsi Sungai Seperti Semula

POSMETRO, PRABUMULIH - Aliran air anak sungai kelekar pagi tadi tiba-tiba berubah dari biasanya, Senin (27/01/2020). Air anak sungai Kelekar dari dari arah Kebun Duren Kelurahan Prabumulih itu tampak berwarna hitam mirip tumpahan minyak mentah dan mencemari lingkungan sekitar termasuk Sungai Kelekar dimana aliran anak sungai bermuara.

Para warga sekitar aliran sungai yang mengetahui air sungai berubah hitam tampak panik sebab tak biasanya air sungai berubah warna. Namun setelah diselidiki, benar adanya bahwa anak sungai telah tercemar tumpahan minyak mentah yang bersumber dari pipa bocor milik PT.Pertamina. Sejauh ini, tumpahan minyak memang belum mengaliri sumur warga. Namun ditakutkan jika tidak segera ditanggulangi tumpahan minyak akan mengaliri sumber air bersih milik warga sekitar di Kelurahan Sukaraja Kota Praumulih.

"Sejauh ini belum ada Mas sumur warga yang tercemar. Iya, di kawasan kita disini belum terlihat ada aliran sungai memasuki sumur warga. Namun begitu, kita belum tahu kalau di kawasan hilir sungai ada atau tidaknya tumpahan minyak dari anak sungai memasuki sumur warga" ujar Indra (43) warga sekitar.

Dikatakan, jika tumpahan minyak tidak segera ditanggulangi ditakutkan dapat membahayakan warga di daerah aliran sungai. Terlebih lanjut dia disaat musim hujan seperti sekarang ini. Bisa saja aliran air sungai meluap dan memasuki pemukiman warga.

"Bahaya mas, apalagi sekarang ini musim penghujan. Jika tidak segera ditanggulangi bisa saja mencemari sumur warga. Atau air sungai meluap dan memasuki pemukiman" ujarnya.

Disingung sejak kapan air di Anak Sungai Kelekar berubah warna, Indra menduga tumpahan minyak sudah sejak semalam mencemari aliran anak Sungai Kelekar. "Kemarin belum dan baru pagi tadi kami melihat air di anak sungai berubah warna menjadi hitam pekat dan kental" 

Tumpahan minyak lanjut dia bahkan telah sampai ke Sungai Kelekar.

Menanggapi adanya pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak yang diduga berasal dari pipa Pertamina dibenarkan oleh Legal & relation Assisten Manager PT Pertamina asset 2 Tuti Dwi Patmayanti. Menurutnya, 
tumpahan minyak tersebut disebabkan pecahnya pipa 6' yang merupakan jalur dari tlj ke P3.

"Memang benar ada limbah minyak yang mengalir di parit anak sungai kelekar yang di sebabkan oleh pecahnya  pipa 6' jalur dari Tlj ke P3. Sebenarnya volume yang tumpahan tidak terlalu banyak, namun karena habis hujan dan keadaan lokasi yang rawa berumput jadi sekilas terlihat  banyak, " terang Tuti ketika disambangi di kantornya, Senin (27/01/2019).

Dikatakan, permasalahan menyangkut limbah tersebut sudah diselesaikan. Pihaknya langsung menurunkan Tim  usai mendapatkan laporan dari warga. Namun, dirinya mengakui hingga saat ini belum ada warga yang mengajukan permintaan ganti rugi terkait kebocoran pipa minyak tersebut.

"Tadi begitu mendapat laporan warga, petugas LK3 langsung turun ke lokasi untuk menanggulangi hal tersebut di bantu warga setempat dan itu sudah bisa di Tanggulangin. Namun terkait ganti rugi, kami belum menerima laporan akan hal itu," jelas Tuti lebih lanjut.

Terpisah Lurah Kelurahan Sukaraja, Salwan Pebri,SH yang di hubungi via telpon membenarkan jika ada tumpahan minyak mentah di wilayah kelurahan Sukaraja.

"Iya memang tadi pagi ada minyak mentah mengalir di anak sungai kelekar, namun sudah bisa ditanggulangi.

Namun, kami berharap pihak pertamina melakukan tindakan - tindakan sehingga hal serupa tidak terjadi lagi kedepanya," ungkap Salwan.

Salwan pun menghimbau kepada warga  apabila ada yang  dirugikan dari pencemaran limbah tersebut dapat menghubungi pihak RT RW untuk ditindak lanjuti.




Di tempat terpisah, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel menyangkan masih terulangnya kejadian pipa pertamina pecah yang berakibat pada pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak. 

"Kita sangat menyesalkan kejadian serupa kerap terjadi di wilayah eksplorasi PT. Pertamina seperti kejadian pipa pecah dan lain sebagainya yang kerap merugikan masyarakat sekitar dan juga lingkungan hidup tentunya. Dengan kejadian ini bisa disebutkan fungsi-fungsi pengawasan di Perusahan Pelat Merah tersebut tidak berjalan dengan baik" ujar Hairul Sobri Direktur Eksekutif Walhi Sumsel.

Setidaknya lanjut Hairul, jika fungsi pengawasan berjalan dengan baik, dipastikan kejadian serupa tidak akan terjadi. Fungsi pengawasan tentu sangat memahami pipa-pipa mana saja yang rawan bocor akibat keropos termakan usia. Kemudian pipa mana yang sudah selayaknya diganti dan lain sebagainya sehingga troubel dari pipa dapat diminimalisir.

"Dengan kejadian ini kita juga menghimbau Kepada pihak Pertamina selaku yang bertanggungjawab dari Pencemaran lingkungan untuk mengembalikan fungsi lingkungan seperti semula. Artinya seluruh yang berkaitan dengan pencemaran akibat tumpahan minyak menjadi tanggungjawab Pertamina. Semisal ikan-ikan atau biota sungai yang mati harus dikembalikan seperti semula" papar Hairul.

Kemudian lanjut dia, Pertamina juga harus bertanggungjawab dengan tanam tumbuh di sekitar aliran sungai tercemar berikut pemberian kompensasi terhadap warga terdampak pencemaran.

Fundamental Kuat, LPKR Layak Masuk Jajaran Saham LQ45

By On 27.1.20

POSMETRO, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) secara rutin akan meninjau beberapa indeks sahamnya pada bulan ini, menyesuaikan untuk masing-masing konstituen dan bobot. Evaluasi juga dilakukan di jajaran saham Indeks LQ45. Ada yang terdepak, ada yang bertahan. 

Trimegah Sekuritas dalam riset terbaru menyebut, saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) layak masuk ke dalam jajaran indeks LQ45. Selain LPKR ada juga TOWR, TBIG, MDKA, ACES, LPKR, TCPI. Sementara, sejumlah saham berpotensi terdepak dari anggota LQ45, antara lain BSDE, PTPP, MEDC, ERAA, SRIL, INDY. 

Untuk diketahui, masuknya sejumlah saham ke jajaran LQ45 dihitung BEI merujuk pada nilai perdagangan harian rata-rata 1 tahun dan kapitalisasi pasar. Biasanya, penghapusan dari daftar LQ45 karena likuiditas perdagangan yang semakin menipis (mis. BSDE, JSMR) atau kinerjanya kurang baik (mis. ERAA, SRIL).

Kepala Riset Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi mengatakan, saham LQ45 memang masuk saham pilihan investor. Indeks LQ45 akan menghitung indeks rata-rata dari 45 saham yang memenuhi kapitalisasi pasar terbesar dan nilai likuiditasnya yang tinggi.  

Lanjar menjelaskan, saham Lippo Karawaci (LPKR) memang layak masuk ke LQ45 karena dari sisi fundamental dan aset perusahaan sangat kuat, dibanding dengan saham-saham properti lain. Kinerja bisnis juga solid. 

“Secara fundamental LPKR memang menarik, cukup layak masuk ke LQ45. Harga saat ini berada di P/Sales ratio 0.61x  dan memiliki free float 52.95%. Sehingga cukup murah dan likuid,” ujar Lanjar, dalam Siaran Pers, Kamis (23/1/2020). 

Menurut data BEI, Lippo Karawaci merupakan salah satu perusahaan properti terbesar yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan total aset US$ 4 miliar per September 2019 dan kapitalisasi pasar US$ 1,2 miliar per 31 Oktober 2019. Selain mengembangkan enam proyek properti yang sedang berjalan, perseroan mengelola 51 mal dengan gross floor area 3,4 juta m2, serta jaringan 36 RS yang difasilitasi 3.666 unit tempat tidur.

Lippo Karawaci memiliki cadangan lahan (landbank) yang terdiversifikasi dengan izin pengembangan lebih dari 8.000 ha. Lahan seluas 1.461 ha yang tersebar di Indonesia menyediakan keperluan pengembangan di kemudian hari untuk jangka waktu lebih dari 15 tahun.

Dengan fundamental yang kuat, Lanjar optimis bahwa bisnis LPKR ke depan akan tetap cerah. Sektor properti akan tetap tumbuh, didukung kebijakan pemerintah juga kebijakan suku bunga yang relatif rendah. Lanjar menilai,  dalam jangka panjang ekonomi Indonesia juga akan terus tumbuh. Sejumlah sektor akan terdorong, salah satunya properti. Belum lagi proyek infrastruktur tetap berlanjut. Ini memberi sentimen positif. 

“Secara bisnis, cukup cerah untuk perusahaan property, termasuk LPKR, dilihat dari suku bunga yang rendah,” ucapnya. 

Di tahun 2019 lalu, LPKR berhasil melakukan penjualan sebanyak Rp1,85 triliun. Realisasi penjualan tersebut lebih besar 23% dari target penjualan yang dicanangkan yaitu sebesar Rp1,5 triliun. Lebih fantastis lagi, penjualan LPKR di kuartal keempat sebesar Rp707 miliar naik sebesar 132,6% dari penjualan di kuartal kedua sebesar Rp304 miliar. Hal ini mencerminkan momentum bisnis LPKR yang makin menguat dan juga overall demand pembeli yang juga makin kuat.

CEO Lippo Karawaci, John Riady, menjelaskan bahwa strategi bisnis yang jitu dikombinasikan dengan terus menguatnya permintaan di sektor properti memberikan sinyal positif bagi kinerja perusahaan di tahun 2020. LPKR optimis bahwa permintaan sektor properti akan tetap kuat di tahun 2020.

LPKR juga terus mengalami peningkatan penjualan yang didorong oleh penjualan inventaris dan percepatan proses konstruksi berbagai properti baru yang sedang dibangun. Diketahui, LPKR saat ini mengerjakan sejumlah proyek properti di daerah. Proyek tersebut diminati oleh pasar dan ditargetkan selesai tepat waktu untuk kemudian diserahkan ke konsumen.

Sesuai rencana, Lippo Karawaci akan meluncurkan sejumlah landed residential product di Karawaci guna mengejar target marketing sales tahun depan. Di sisi lain, perseroan juga melanjutkan proyek-proyek yang tengah berjalan, seperti Holland Village, Millennium Village, Embarcadero, Lippo Office Thamrin, dan Holland Village Manado.

Kasus Jiwasraya Bukti OJK Tak Bisa Awasi Lembaga Keuangan Non Bank

By On 27.1.20

POSMETRO, JAKARTA - Masih layakah Otoritas Jasa Keuangan dipertahankan? Celetukan itu muncul setelah OJK menjadi sorotan publik perihal kasus PT Asuransi Jiwasraya, yang mengalahkan kasus Bank Century dalam hal merugikan keuangan negara.

Kasus Jiwasraya juga menjadi bukti nyata, OJK gagal mengawasi lembaga keuangan nonbank, dalam hal ini asuransi. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Pieter Abdullah  menganggap pengawasan Jiwasraya oleh OJK lemah. Itu dilihat dari nilai kerugian yang mengalahkan semua kasus korupsi di Indonesia. Kelemahan itu juga diindikasikan dari pilihan produk investasi dengan risiko tinggi, dibiarkan begitu saja oleh OJK.  

"Kalau dibilang terlalu, ini memang berat sekali, memang seharusnya tidak terjadi, banyak sekali faktor dalam masalah ini. Intinya kasus Jiwasraya sekarang ini membuktikan bahwa pengawasan OJK lemah," kata Piter, dalam Siaran Pers. 

Dengan kasus Jiwasraya, maka harus diakui, bahwa kualitas pengaturan pengawasan di OJK itu belum sama antara tiga bidang yaitu perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank. 

Karena itu, seharusnya komioner OJK harus bertanggung jawab. Juga, segera berbenah dan memacu kualitas pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan non bank termasuk asuransi. Jika OJK tak dibenahi, bukan tak mungkin kejadian serupa terulang. 

"Pembenahan mutlak, agar permasalahan ini tak kembali terulang," tegas Piter.  

Senada, Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai bahwa OJK pasti tahu mengenai aliran dana investasi Jiwasraya. 

Bahkan Daeng menyindir, kejahatan di kelembagaan keuangan yang ada sekarang, terjadi karena kesalahan OJK, dan seringkali kasus-kasus itu menguap hilang begitu saja.  

Daeng curiga, terdapat unsur pembiaran dari OJK terkait Jiwasraya yang melakukan investasi di saham berisiko, ataupun terkait produk investasinya.  

"Bukti itu terlihat jelas dari OJK yang sebenarnya tahu potensi gagal bayar Jiwasraya pada Januari 2018 lalu. Tapi, sampai Oktober 2018, OJK nampak bersikap pasif dan terkesan membuang badan," kata Deang.  
 
Mengacu pada kasus Jiwasraya, Daeng menilai bahwa bahwa OJK telah gagal dalam menjalankan perannya. Para komisioner OJK harus bertanggungjawab mengapa sampai kasus Jiwasraya terjadi.  Bahkan kalau perlu diproses dan diperiksa. 

Sementara itu, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus pelacakan dan pemulihan aset terkait dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Tim akan bekerja melacak aset dari para tersangka kasus dugaan korupsi Jiwasraya baik di dalam maupun luar negeri. 

“Tugas pokoknya antara lain mengidentifikasi dan menginvetarisasi berbagai aset terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Jiwasraya,” kata Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Hari Setiyono di kantornya, Jumat (24/1). 

Hari menjelaskan, tim pelacakan aset ini terdiri dari Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, dan Pusat Pemulihan Aset yang terdiri dari Asisten Umum, Asisten Khusus Jaksa Agung.) Tim tersebut bekerja sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dana mencurigakan dalam transaksi Jiwasraya. Hari menyebut tidak menutup kemungkinan hasil pelacakan aset ini akan dikembangkan terhadap tindak pidana pencucian uang. 

Tersangka Jiwasraya juga berpotensi bertambah. Kejagung sudah menetapkan 13 nama untuk dicekal ke luar negeri, dan 5 diantaranya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tidak menutup kemungkinan, dari 8 nama yang dicekal dan belum ditetapkan menjadi tersangka akan mengalami nasib yang sama dengan 5 tersangka yang sudah ditetapkan. 

Sejauh ini, Kejagung baru menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Dirut PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

Naik 132 Persen, Penjualan Q4 Lippo Karawaci Melesat Tinggi

By On 21.1.20

POSMETRO, JAKARTA - Kinerja PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) semakin bersinar. LPKR berhasil meningkatkan penjualan berbagai produk properti di bawah kendalinya. Kinerja positif ini mengindikasikan berbagai strategi bisnis yang dijalankan perusahaan, berhasil dieksekusi dengan baik. 

Di tahun 2019 lalu, LPKR berhasil melakukan penjualan sebanyak Rp 1.85 triliun. Realisasi penjualan tersebut lebih besar 23% dari target penjualan yang dicanangkan yaitu sebesar Rp 1,5 triliun. 

Lebih fantastis lagi, penjualan LPKR di kuartal ke-empat sebesar Rp 707 miliar naik sebesar 132.6% dari penjualan di kuartal kedua sebesar Rp. 304 miliar.  Hal ini mencerminkan momentum bisnis LPKR yang semakin menguat dan juga overall demand pembeli yang juga semakin kuat.

CEO Lippo Karawaci John Riady menjelaskan bahwa strategi bisnis yang jitu dikombinasikan dengan terus menguatnya permintaan di sektor properti memberikan sinyal positif bagi kinerja perusahaan di tahun 2020. 

“Kami optimis bahwa permintaan sektor properti akan tetap kuat di tahun 2020. Kami akan melanjutkan kinerja positif dari strategi bisnis kami untuk terus memanfaatkan momentum baik ini untuk meningkatkan penjualan,” ucap John, dalam Siaran Pers, Selasa (21/1/2020).

Ditegaskan John, peningkatan penjualan didorong oleh penjualan inventaris saat ini dan percepatan proses konstruksi berbagai properti baru yang sedang dibangun. Diketahui, LPKR saat ini mengerjakan sejumlah proyek properti di daerah. Proyek tersebut diminati oleh pasar dan ditargetkan selesai tepat waktu untuk kemudian diserahkan ke konsumen. 

Perseroan optimistis terhadap permintaan di pasar properti akan terdorong oleh faktor pemulihan ekonomi dan kebijakan pemerintah tahun depan. Dari sisi pemerintah, yang mendorong demand properti di antaranya program rumah bersubsidi. Program ini sudah masuk APBN.

Sesuai rencana, Lippo Karawaci akan meluncurkan sejumlah landed residential product di Karawaci guna mengejar target marketing sales tahun depan. Di sisi lain, perseroan juga melanjutkan proyek-proyek yang tengah berjalan, seperti Holland Village, Millennium Village, Embarcadero, Lippo Office Thamrin, dan Holland Village Manado.

LPKR memastikan, anggaran proyek Meikarta yang digarap Lippo Cikarang juga tersedia, yakni US$ 180 juta. Dana itu berasal dari hasil penggalangan dana melalui rights issue (penerbitan saham baru untuk menambah modal) tahun ini. Perseroan telah berhasil menggalang dana senilai total US$ 808 juta, yang berasal dari penawaran umum terbatas US$ 788 juta dan divestasi aset di Myanmar US$ 20 juta. 

Di sektor apartemen penjualan juga terus tumbuh positif. Tren positif penjualan apartemen Lippo Karawaci menunjukkan bahwa pasar properti Indonesia masih menarik didorong oleh semakin kuatnya daya beli populasi masyarakat berpendapatan menengah.  

Tren penjualan ini membuktikan daya tarik pasar ritel Indonesia yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, kelas menengah yang bertumbuh pesat, serta demografi penduduk berusia muda dimana lebih dari separuh populasi berusia di bawah 30 tahun.

Lippo Karawaci merupakan salah satu perusahaan properti terbesar yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan total aset US$ 4 miliar per September 2019, dan kapitalisasi pasar US$ 1,2 miliar per 31 Oktober 2019. Selain mengembangkan enam proyek properti yang sedang berjalan, perseroan mengelola 51 mal dengan gross floor area 3,4 juta m2, serta jaringan 36 RS yang difasilitasi 3.666 unit tempat tidur. 

Lippo Karawaci memiliki cadangan lahan (landbank) yang terdiversifikasi dengan izin pengembangan lebih dari 8.000 ha. Lahan seluas 1.461 ha yang tersebar di Indonesia menyediakan keperluan pengembangan di kemudian hari untuk jangka waktu lebih dari 15 tahun.

Ratusan Pelamar Ikuti Simulasi Seleksi Kompetensi CPNS Prabumulih

By On 18.1.20

PRABUMULIH, HB - Sebanyak 300  calon Pelamar CPNS hari ini mulai mengikuti giat simulasi ujicoba seleksi kompetensi CPNS yang dilaksanakan di gedung kesenian kompleks rumah dinas walikota Prabumulih, Sabtu (18/01/2020).

Mereka yang datang dari berbagai disiplin ilmu itu tampak antusias mengikuti jalannya rangkayan ujian demi masa depan mengabdikan diri sebagai aparatur sipil atau abdi Negara. Sayangnya ujian hari ini bukan ujian penentu lulus tes CPNS. Ujian kali ini masih sebatas uji coba penyaringan layak tidaknya mengikuti tes CPNS yang sebenarnya.

Simulasi uji coba seleksi kompetensi CPNS Kota Prabumulih dibuka langsung oleh Walikota Prabumulih Ir, H Ridho Yahya MM. Dalam sambutannya ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti ujian dengan baik sehingga kedepan berkesempatan untuk mengikuti tes penerimaan CPNS.

Ridho mengingatkan, apa yang dilakukan hari menggambarkan bahwa menjadi CPNS itu tidak mudah. Banyak ujian dan dokumen pemberkasan yang harus dilalui. Maka jika sudah berhasil menjadi CPNS Ia berharap jangan disia-siakan.

Kemudian lanjut dia, pengabdian harus berdasarkan aturan. Sebab tidak sedikit CPNS yang sudah lulus baru bekerja berapa tahun saja sudah langsung mengusulkan pindah.

"Kami tegaskan kembali, bahwa CPNS yang lulus tidak akan bisa mengajukan pindah tugas ke luar daerah sebelum mengabdi minimal 12 tahun dikota Prabumulih.Hal ini bahkan sudah di setujui oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan nantinya perwako yang mengatur hal tersebut juga akan di perbarui. Jadi bagi yang berharap menjadikan Prabumulih sebagai transit saja lebih baik tidak usah mendaftar," tegas Ridho.


Pantauan dilapangan, Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih dalam menyelenggarakan kegiatan simulasi uji kompetensi CPNS kali ini tampak menyiapkan 54 unit Personal Computer (PC) untuk digunakan pelamar mengikuti ujian seleksi.

"50 unit sengaja disiapkan dan siap digunakan sementara 4 unit PC disipakan sebagai cadangan. Setiap peserta diberi waktu 1 jam dalam menyelesaikan soal mata uji yang sudah dipersiapkan" ujar Kepala BKSDM Kota Prabumulih H.Benny Rizal, SH.

Tidak laupa ia kembali mengingatkan bahwa hasil dari simulasi ujicoba seleksi kompetensi CPNS ini tidak akan dijadikan acuan kelulusan peserta pada tes penerimaan tanggal 17- 21 Februari 2020 yang akan datang.

"Ini hanya  simulasi yang tujuannya untuk melatih peserta agar mengetahui tatacara tes penerimaan CPNS yang akan di laksanakan pada 17-20 Februari 2019 nanti, dan hasilnya tentu tidak  akan dijadikan acuan ataupun kepastian kelulusan peserta CPNS ," terang Beny seraya menambahkan tes CPNS Februari nanti diperkirakan diikuti oleh 4000 peserta dan pihaknya akan  menyiapkan 218 unit PC  dan 2 unit PC cadangan.

Dua Tahun, Belasan Sekolah di Muara Enim Tak Lagi Terima Dana PIP

By On 17.1.20


POSMETRO, SUNGAI ROTAN - Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan taraf pendidikan, salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP), program bantuan dana dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).

PIP sendiri adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera, dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Program kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial dan Kementerian Agama ini juga memprioritaskan bagi anak usia sekolah yang termasuk yatim piatu, penyandang disabilitas, serta korban bencana/musibah.

PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.

Bantuan yang akan diterima yakni berupa dana dengan besaran yang telah ditentukan sesuai tingkatan pendidikan sebagai berikut.

Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp450.000,-/tahun;

Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp750.000,-/tahun;

Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp1.000.000,-/tahun

Pemanfaatan PIP ini juga tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) saja, melainkan pemilik Kartu Keluarga Sejahtera pun bisa memanfaatkannya.

Hanya saja dua tahun belakangan yakni sejak 2018, dana bantuan PIP ke setiap sekolah penerima dana tampak kesulitan dalam mencairkan dana bantuan tersebut. Sebut saja di Sekolah MI Sukaramai Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dan belasan sekolah lainnya di Muara Enim

Orang tua siswa dari kalangan tak mampu mulai mengeluhkan dana PIP yang tak cair bahkan diantara mereka banyak yang cemas kalau-kalau dana tersebut tidak lagi digulirkan. 

Senada dengan orang tua siswa, pihak berwenang disekolah MI saat dikonfirmasi juga tidak mengetahui secara pasti apa penyebab dana PIP tak kunjung cair selama tiga tahun.

"Kami sudah berusaha semaksimal mungkin pak menindaklanjuti keterlambatan pencairan dana PIP ini ke Kemenag Muara Enim. Karena sekolah ini dibawah naungan Kemenag, kami minta konformasi ke sana. Katanya sekolah kita tidak lagi dapat kuota. Sudah dua tahun ini pak kita tidak dapat" ujarnya.

Ditempat terpisah, Rian Yohuari pengamat pendidikan sekaligus orang tua siswa mengaku sangat menyesalkan dana PIP di wilayahnya Kecamatan Sungai Rotan tidak kunjung cair.

Sejauh ini lanjut dia, dana PIP dapat meningkatkan akses bagi anak usia 6 hingga 21 tahun di wilayah tersebut untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah. Selain itu, untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah karena terkendala biaya.

Mengingat bantuan dana PIP diberikan kepada siswa miskin dan rentan miskin, atau siswa yang berada di panti asuhan. Dana PIP digunakan untuk membiayai kebutuhan individu siswa guna mendukung proses pendidikannya.

“Bantuan dana PIP sangat membantu siswa miskin atau rentan miskin dalam mendapatkan layanan pendidikan. Kami berharap program tersebut dapat terus dijalankan. Namun jika pencairannya di setop seperti saat ini, ditakutkan banyak siswa yang kembali putus sekolah karena ketidak mampuan warga disini untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sekali lagi kami selaku warga memohon kepada Instansi terkait untuk segera mencairkan dana PIP sejak 2018 demi kemajuan pendidikan di daerah pedalaman" pungkasnya.

Sempat Gagal, Tahun ini Pemkot Optimis, Perlintasan KA Patih Galung Segera di Fly Over

By On 15.1.20

POSMETRO, PRABUMULIH - Simpang siur dibatalkannya rencana pembangunan fly over Patih Galung tepatnya di lokasi perlintasan doble track kereta api ternyata dibantah langsung oleh Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM. Bahkan orang nomor satu di Kota Prabumulih ini optimis jika pembangunan proyek fly over tersebut siap dibangun di tahun 2020 ini.

Hanya saja ia belum bisa memastikan kapan jadwal pembangunan itu akan dilaksanakan. Mengingat pihaknya masih menunggu kepastian dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V Palembang.

Ridho mengaku, proyek fly over yang dananya berasal dari bantuan Pemerintah Pusat melalui APBN itu sempat tertunda lantaran terkendala masalah pembebasan lahan milik warga yang digunakan untuk pembangunan konstruksi proyek. Namun masalah tersebut telah diselesaikan dengan melakukan ganti rugi lahan milik warga.

"Bukan dibatalkan, tapi tertunda saja gara-gara masalah pembebasan lahan. Tapi semuanya sudah kita selesaikan, dengan harapan rencana proyek ini dapat terlaksana," ujar Ridho saat dikonfirmasi belum lama ini.

Lebih lanjut Ridho mengaku, fly over di wilayah Patih Galung memang sangat dibutuhkan. Mengingat wilayah tersebut kerap terjadi kemacetan dan kecelakaan.

"Apalagi lokasinya juga sedikit curam, sehingga kita rasa sudah saatnya lokasi itu dibangun fly over. Apalagi pemerintah pusat siap memberikan bantuan untuk membangunnya," bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (PUPR) H Beni Akbari ST menambahkan, rencana proyek fly over tersebut telah diajukan sejak 2018 dan direncanakan akan dibangun di tahun 2019. Hanya saja ada kendala terkait pembebasan lahan milik warga sehingga proyek tersebut ditunda sementara sampai masalah pembebasan lahan selesai.

Beni mengaku, pihaknya telah melakukan ganti rugi lahan milik warga senilai Rp1.714.009.000 yang dianggarkan di tahun 2019 melalui APBD. Terkait masalah pembebasan lahan memang merupakan tanggungjawab Pemkot Prabumulih.

"Ini merupakan proyek dari Pemerintah Pusat melalui Kemetrian PUPR yang dananya berasal dari pusat. Kita hanya menyediakan lokasi dan menerima fisik dari pembangunan fly over yang dilakukan oleh pihak kementrian. Kalau menggunakan APBD sepertinya Pemkot Prabumulih tidak sanggup, karena untuk pembangunan fly over itu memakan biaya sekitar Rp200 Miliar. Makanya kita mencari solusi lain dengan mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat," jelasnya.

Masih kata Beni, ada sebanyak 14 pemilik tanah yang lahannya telah dibebaskan. Ganti rugi dilakukan berdasarkan KJPP dan kesepakatan antara Pemkot Prabumulih dengan pemilik lahan.

"Nilainya bervariasi, kita lihat berdasarkan luas lahan serta lokasi lahan yang terdampak dalam pembangunan proyek itu. Kita akan konfirmasi lebih lanjut kepastian jadwal pembangunannya, karena proses lelang atau tendernya nanti melalui Balai Besar Provinsi. Mudah-mudahan proyek ini segera dibangun dan kita optimis tahun ini dikerjakan," tandasnya. 

Tiga LSM Laporkan Dugaan Korupsi Kades Lembak. Kasi Intel : Segera Kita Proses

By On 15.1.20

POSMETRO, MUARA ENIM - Kasus dugaan Korupsi Kades Lembak Jasmadi secara resmi dilaporkan oleh Tiga LSM Penggiat Anti Korupsi di Sumsel ke Kejaksaan Negeri Muara Enim, Rabu (15/01/2020). Laporan Pengaduan dugaan kasus Korupsi tersebut menyangkut pengelolaan aset milik Desa Lembak yang diduga rentan dengan tindak pidana korupsi.

"Iya, Sore tadi kita secara resmi melayangkan laporan pengaduan kasus dugaan Korupsi Kepala Desa Lembak ke Kejaksaan Negeri Muara Enim. Sebenarnya ada tiga LSM yakni, Laskar Anti Korupsi (LAKI), Gema Bakti Rakyat (Gebrak) Sumsel dan LP3AD. Namun karna diantara laporan pengaduan ada yang sama, jadi kami satukan saja. Jadi yang dilaporkan ada dua dugaan kasus meski sebenarnya banyak kasus dugaan lainnya yang disinyalir dilakukan oleh Kades Lembak" ujar Mulwadi ketua LSM LAKI Kota Prabumulih.

Ia menyebutkan, pengaduan hari ini yang pihaknya layangkan ke Kejari Muara Enim dapat menjadi pintu masuk Aparat Penegak Hukum seperti Kejaksaan untuk menyelidiki kasus dugaan Korupsi lainnya yang disinyalir dilakukan oleh Kades tersebut.

"Selain dugaan Korupsi pengelolaan aset Desa Lembak, ada juga dugaan kasus penyerobotan lahan yang berujung pada terhambatnya iklim investasi di Kabupaten Muara Enim. Kasus tersebut sebenarnya sudah Inkrah dari Pengadilan Tinggi Palembang yang mana Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat atas nama Marsusi Bin Toro melawan Misa Binti Narwan pada 2018 silam" ujar Mulwadi.

Namun begitu lanjut dia, yang menarik dalam kasus ini ialah sosok Misa Binti Narwan yang masih memiliki hubungan darah dengan Kades Lembak. Misa Binti Narwan diduga diciptakan oleh Kades Lembak untuk mengklaim lahan Marsusi Bintoro sebagai lahan milik Misa karena di lahan tersebut terdapat kandungan minyak bumi hasil survey PT.Pertamina EP. 

"Lahan tersebut rencananya akan di ganti rugi oleh pihak Pertamina dan selanjutnya dilakukan eksplorasi pengeboran minyak. Namun rencana eksplorasi gagal karena sengketa lahan. Dilain pihak menyebut lahan tersebut milik Marsusi, dan disisi lain menyebut milik Misa. PT. Pertamina tidak mau mengambil resiko dan memilih untuk menghentikan rencana ganti rugi sebelum ada kejelasan dari pihak berwenang tentang status lahan yang bakal di eksplorasi" ujar Mulwadi.

Dugaan keterlibatan Kades Lembak dalam penyerobotan lahan ini akhirnya menjadi proyeksi bagi pihaknya untuk di usut tuntas oleh aparat penegak hukum sebab diduga kasus yang sama juga kerap terjadi di lembak namun tidak ter ekspose ke permukaan. 

"Ketika aparatur desa sudah terlibat dalam menghambat iklim investasi, yang dirugikan tentu saja masyarakat. Perekonomian desa bisa jadi tersendat dan berimbas pada menurunnya tingkat produksi minyak. Untuk itu kita berharap dengan laporan pengaduan yang kita layangkan, pihak kejaksaan segera melakukan pemanggilan dan memproses Kepala Desa Lembak sesuai hukum yang berlaku di negeri ini" pungkasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Mernawati SH yang dikonfirmasi Posmetro melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Muara Enim, Yulius SH didampingi Kabag TU Febri SH, membenarkan telah menerima laporan pengaduan Kasus Dugaan Korupsi Kades Lembak.

"Nanti kita naikkan ke Pimpinan dulu. Setelah itu berkasnya akan turun lagi bisa ke Kasi Pidana Khusus (Pidsus) bisa juga ke Kasi Intel. Intinya setelah berkas turun akan kita Proses apalagi pengaduan yang disampaiakan langsung oleh masuarakat biasanya responnya cepat. Tunggu saja yang pasti akan ditindaklanjut

Obligasi Lippo Karawaci Oversubscribed 4.5 Kali Lipat

By On 15.1.20

Jakarta - PT Lippo Karawaci Tbk ("LPKR" atau "Perseroan"), perusahaan properti terbesar berdasarkan total aset dan pendapatan, telah berhasil menerbitkan obligasi lima tahun, senilai USD 325 juta, pada 14 Januari 2020.

John Riady, CEO LPKR menjelaskan, obligasi tersebut menawarkan imbal hasil sebesar 8.125%. Nantinya, dana hasil dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi sebagian besar obligasi yang jatuh tempo pada 2022.

Selain itu, LPKR sedang dalam tahap akhir untuk mendapatkan fasilitas pinjaman untuk membayar kembali sisa utang obligasi senilai USD 100 juta sehingga Lippo Karawaci tidak memiliki utang besar yang akan jatuh tempo selama lima tahun ke depan sampai dengan 2025.

“Dengan rasio utang bersih terhadap ekuitas sebesar 21%, Lippo Karawaci merupakan salah satu perseroan yang memiliki rasio utang terendah di antara perusahaan properti di Indonesia,” tegas John, dalam Siaran Pers, Rabu (14/1/2020).

John Riady menambahkan, LPKR bersyukur penerbitan obligasi kali ini mendapatkan respon yang sangat positif di kalangan investor dimana penerbitan obligasi tersebut mendapat kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 4.5 kali. Sebagai catatan, obligasi dengan tenor lima tahun ini, merupakan obligasi ke 12 yang diterbitkan oleh LPKR selama 14 tahun terakhir.

Penerbitan obligasi ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang sangat kuat akan posisi keuangan perseroan sebagai perusahaan properti yang terbesar di Indonesia.

“Kami akan menggunakan dana hasil penerbitan ini untuk melunasi obligasi yang jatuh tempo pada 2022, yang berarti kami tidak lagi memiliki utang besar hingga 2025,” ucap John.

Kesuksesan penerbitan obligasi ini menggambarkan kepercayaan para investor terhadap LPKR sebagai perusahaan properti terbesar yang memiliki franchise yang kuat dan rekam jejak yang baik dalam membayar utang kepada para debitur di dalam maupun di luar negeri.  Penerbitan obligasi terbaru ini didukung oleh global book runners diantaranya Credit Suisse, BNP Paribas dan Deutche Bank.

Per 30 September 2019, LPKR memiliki aset USD4.0 miliar sehingga tercatat perusahaan real estat terintegrasi terkemuka di Indonesia. Bisnis inti perusahaan terdiri dari pengembangan perumahan di daerah perkotaan, lifestyle malls dan layanan kesehatan. Saat ini, LPKR aktif terlibat dalam pengembangan terintegrasi, perhotelan, pengembangan dan manajemen perkotaan, serta layanan manajemen aset.

Hadir di 35 kota, LPKR merupakan pengembang properti terkemuka di Indonesia dengan 1.461 ha landbank yang siap untuk dikembangkan. Melalui dua anak perusahaan publik yang tercatat di bursa, PT Lippo Cikarang Tbk, dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk, di mana LPKR saat ini masing-masing memiliki saham 81,0% dan 62,7%, LPKR mengembangkan dan mengoperasikan pengembangan kota di Lippo Cikarang di Bekasi dan di Tanjung Bunga di Makassar.

Selain itu, LPKR juga memiliki 51,05% saham PT Siloam International Hospitals Tbk, jaringan rumah sakit swasta terkemuka di Indonesia, dengan 36 rumah sakit di 24 kota di seluruh Indonesia

LPKR mempunyai kepemilikan di dua REIT yang tercatat di bursa efek Singapura, yaitu First Real Estate Investment Trust dan Lippo Malls Indonesia Retail Trust dengan aset yang dikelola masing-masing USD 1,0 miliar dan USD 1,4 miliar, per tanggal 30 September 2019.

Kasus Jiwasraya Bukti Pengawasan OJK Lemah

By On 13.1.20

POSMETRO, JAKARTA - Persoalan gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang kian membengkak, dari Rp802 miliar pada Oktober 2018 menjadi Rp12,4 triliun pada akhir 2019, dinilai disebabkan oleh salah satu faktor, yakni 'kecolongan' pengawasan.

Itu artinya, sistem pengawasan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan asuransi Jiwasraya bisa dikatakan bobrok. Pasalnya Jiwasraya, gagal bayar Rp 12,4 triliun polis asuransi JS Saving Plan periode Oktober-Desember 2019, milik nasabah dalam dan luar negeri. 

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyebutkan, pengawasan berlapis oleh berbagai lembaga pengawas seperti OJK, harusnya bisa mencegah kasus gagal bayar ini terjadi. 

"Namun faktanya tetap saja lolos dari pengawasan," kata Eko. 


Beberapa faktor mendukung kelengahan OJK, antara lain kelalaian dalam melihat indikasi persoalan di Jiwasraya, padahal OJK memiliki kewenangan super untuk mengawasi lembaga keuangan. Juga, boleh jadi karena jangkauan aturan atau Undang-undang, yang tidak mampu mendeteksi persoalan awal Jiwasraya.  

"Bisa juga ada faktor tata kelola pengawasan yang berantakan, maupun kesengajaan/pembiaran," kata Eko.

Menurut dia, tidak mungkin bila Jiwasraya tidak ada persolan sampai-sampai ada persoalan gagal bayar. Terutama, dalam hal pengawasan yang tidak dijalankan dengan optimal.
Oleh karena itu, ditegaskan Eko, audit investigasi BPK sangat penting untuk mendalami persoalan secara keseluruhan.

Meski tidak bisa ditumpukan semua ke OJK, namun setiap rantai pengawasan harus bertanggung jawab, mulai dari pengawasan internalnya, hingga lembaga auditnya.
 ?“Termasuk kelemahan-kelemahan pengawasan yang selama ini dilakukan oleh berbagai entitas/lembaga pengawas tersebut, termasuk OJK," katanya.

BPK mencatat kerugian sementara PT Asuransi Jiwasraya karena penurunan nilai saham di produk reksadana yang ditempatkan, mencapai Rp6,4 triliun. BPK menyebutkan,  ada lebih dari lima ribu transaksi yang beragam dari saham dan reksa dana.  

Mayoritas dana premi dari produk asuransi dan investasi Jiwasraya yakni JS Saving Plan, diinvestasikan di instrumen saham dan reksadana saham berkualitas rendah. Berdasarkan hasil sementara pemeriksaan yang dilakukan BPK, Jiwasraya berinvestasi di saham tanpa dasar data yang valid dan objektif.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan aparat hukum akan mengusut oknum-oknum yang bertanggung jawab atas permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kasus hukum yang melibatkan oknum-oknum akan diusut tuntas oleh pihak Kejaksaan Agung.  

Pernyataan Erick tersebut sejalan dengan rekomendasi dari Komisi VI DPR yang meminta penegak hukum dan pemerintah mencekal jajaran Direksi Jiwasraya periode 2013-2019. Anggota dewan menilai manajemen lama bertanggung jawab terhadap permasalahan tunggakan klaim nasabah Jiwasraya.

Sementara penegakan hukum berjalan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan akan melakukan upaya restrukturisasi dalam tubuh Jiwasraya.

Temuan sementara, terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Pasalnya, manajemen Jiwasraya banyak menempatkan investasi pada aset-aset berisiko. Ini berimbas potensi kerugian negara paling sedikit Rp13,7 triliun dari penempatan investasi Jiwasraya.

Secara rinci, manajemen Jiwasraya menaruh 22,4 persen dana investasi atau senilai Rp5,7 triliun di keranjang saham. Dari dana kelolaan di saham, 95 persen ditempatkan pada saham-saham buruk. Hanya, 5 persen saja yang ditaruh di saham dengan kinerja baik.

Pun sama halnya dengan penempatan investasi di reksa dana. Tercatat, 98 persen dari dana investasi di reksa dana atau senilai Rp14,9 triliun dititipkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk. Hanya 2 persen yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi dengan kinerja baik.

“BPK akan mencari kerugian negara yang ditimbulkan dari apa yang terjadi di Jiwasraya, Kejaksaan akan memproses secara hukum,” tegas Erick.

124 Tahun Bank BRI, Berkontribusi Sukseskan Program Pemkot Prabumulih

By On 7.1.20


PRABUMULIH, PP - BRILIAN! Demikian kata yang tepat disematkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI yang berusia panjang di tengah persaingan bisnis perbankan yang amat kompetitif. Senin (16/12/2019), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini genap berusia 124 tahun.

Bank dengan motto Melayani Dengan Setulus Hati ini terus menorehkan kinerja positif dan di atas rata rata industri perbankan nasional.

Selama Januari hingga September 2019 BRI berhasil menyalurkan KUR senilai Rp 77,26 triliun kepada 3,6 juta debitur, di mana pencapaian ini setara dengan 88,83% dari alokasi penyaluran KUR yang di breakdown pemerintah di tahun 2019.

“Bank BRI berkomitmen untuk terus fokus dalam melakukan ekspansi bisnis di segmen mikro dengan melakukan strategi go smaller, go shorter, go faster,” ujar Direktur Utama Bank BRI Pusat Sunarso dalam siaran persnya beberapa waktu lalu.

Beberapa langkah nyata yang telah dilakukan oleh Bank BRI untuk memperkuat bisnis mikro di antaranya yakni digitalisasi bisnis proses dengan menggunakan BRISPOT, penguatan big data segmen mikro, peningkatan kapabilitas SDM serta melakukan rejuvenasi produk pinjaman mikro.

Selain itu Bank BRI juga memiliki strategi untuk terus  memperluas customer base segmen mikro. Di antaranya melalui peningkatan kapasitas anggota Rumah Kreatif BUMN (RKB) BRI, program BRIncubator, pembentukan kluster unggulan di setiap kantor cabang BRI di seluruh Indonesia dan pemberdayaan penerima Kartu Tani dan Kartu Kusuka (Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan).

Di daerah, Bank BRI juga tumbuh subur bersama rakyat. Penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) turut andil mensukseskan program Pemerintah Daerah. Seperti di Kota Prabumulih Sumatera Selatan misalnya. Bank milik Pemerintah ini senantiasa turut andil memajukan perekonomian masyarakat sejalan dengan program yang dijalankan oleh Pemerintah kota.

Sepanjang 2019, tercatat Bank BRI Cabang Kota Prabumulih telah membedah 3 unit rumah tidak layak huni milik warga Kota Prabumulih. Kemudian mendirikan satu buah Halte Bis tepat di depan Bank BRI Kota Prabumulih untuk membantu masyarakat yang ingin bepergian ke luar kota.

"Halte tersebut kita bangun serepresentattif mungkin untuk memudahkan masyarakat menunggu bis manakala bepergian ke luar kota. Selain itu Pos Polisi di kawasan tersebut juga sudah dibangun selayak mungkin agar keamanan dan arus lalu lintas bisa tertib dan lancar" ujar I Wayan Nasta Pimpinan Wilayah BRI Palembang, Senin (06/01/2020).

Pada perayaan puncak Bank BRI di Kota Prabumulih, I Wayan mengungkapkan program CSR tersebut akan terus bergulir setiap tahunnya sebab sebahagian keuntungan yang didapat oleh Bank BRI akan dikembalikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk CSR.

"Yang terbaru juga Bank BRI turut serta dalam membantu perekonomian masyarakat dalam program penyaluran modal terhadap warga pelaku usaha sebagaimana program Pemerintah Kota Prabumulih mengentaskan kemiskinan. Sinergi antara Bank BRI dengan Pemerintah sejauh ini terus terjalin. Seperti belum lama ini Pemerintah Kota berkomitment menciptakan lapangan pekerjaan melalui program UKM. Pemerintah menyediakan peralatan  Kemudian Bank BRI menyiapkan permodalan" pungkasnya.

Polres Muara Enim Raih Peringkat 1 IKM dari SMPI

By On 31.12.19

POSMETRO, MUARA ENIM - Kapolres Muara Enim AKBP AFNER JUWONO, S.H.,S.IK.,MH memaparkan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai Polres Muara Enim selama 2019 dalam Press conference Polres Muara Enim yang dilaksanakan pada hari Selasa (31/12/19).


“Capaian itu mulai dari pengungkapan Kasus menonjol berupa curat, curas, curanmor hingga membongkar jaringan Narkoba 1100 Pil Estasi. Ungkap kasus yang menonjol salah satunya Curas yang menakibatkan Meninggalnya Korban Dsn VI Desa Lubuk Raman Kec. Rambang Niru dan Sat Reskrim Polres Muara Enim berhasil menangkap pelakunya,” Kata Afner dalam acara rilis Akhir Tahun Polres Muara Enim 2019 di Halaman depan Polres Muara Enim.


Sepanjang 2019, Polres Muara Enim melaksanakan 13 operasi kepolisian terdiri atas 4 operasi terpusat dan 9 operasi kewilayahan diantaranya 4 operasi kepolisian terpusat 2019. Operasi Mantab Brata untuk meningkatan pengamanan pemilu dan pasca pemilu 2019. Operasi Ketupat pengamanan jelang hari raya Idul Fitri. Operasi Zebra dan Operasi Lilin pengaman untuk menjamin kamtibmas saat Natal dan Tahun Baru,” paparnya.


Afner menuturkan jumlah kejahatan yang dilaporkan pada 2019 *menurun 102 kasus atau 13,01%* dibanding 2018. Penyelesaian perkara di 2019 meningkat 85,92% dibanding 2018 sebanyak 78,95 %.


Afner melanjutkan penyelesaian kasus kejahatan konvensional pada 2019 mengalami penurunan 62 kasus atau 10,49% bila dibanding 2018. Secara umum, kinerja penyidik dalam penyelesaian kasus kejahatan konvensional di 2019 meningkat 81,85%.


Pada kasus kejahatan transnasional penyalahgunaan narkoba, pengungkapan kasus mengalami penurunan 34 perkara atau 21,65%. dibanding 2018. “Ini menunjukkan efektifnya upaya kami secara massif dibantu Polsek jajaran untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba yg sudah meresahkan masyarakat. Adanya peningkatan barang bukti Pil Extasy yang disita aparat sebanyak 1.678,5 Butir ditahun 2019. “Ini jadi warning terutama di lingkungan Masyarakat Muara Enim,” tegas Afner.


Dalam penanganan kasus yang melibatkan kekayaan negara berupa kasus korupsi, kami memproses sebanyak 15 kasus pungli dan pemerasan, dan tiga kasus korupsi yg telah P21. “Termasuk atensi 3 kasus kebakaran hutan dan lahan yang menjadi perhatian masyarakat beberapa waktu lalu, berkas perkara telah lengkap kami serahkan para tersangka ke kejaksaan” ujarnya.


Untuk Laka Lantas mengalami penurunan 7 Kasus atau 5,46% dibandingkan tahun 2018, Pelanggaran lalu lintas Naik 532 Pelanggaran atau 6,09% dibandingkan tahun 2018 karena maksimalnya kegiatan pencegahan kecelakaan. “Yang terpenting, fatalitas korban kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia turun sebanyak 11 orang atau 11.11%” tambahnya.


Prestasi yang didapat Polres Muara Enim Tahun 2019 yaitu Survey Marc Plus Insight bulan Februari Peringkat – 1 dari 49 Polres Klasifikasi Kota Besar tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (mencapai 98,19%), Peringkat – 1 dari 44 Polres Klasifikasi Kota Besar tentang Indeks Kepercayaan Masyarakat (mencapai 100%), Peringkat Pertama penilaian kinerja Satwil Jajaran bidang Wasdal dari Polda Sumsel dan yang terakhir Apresiasi/ Penghargaan dari Kemenpan atas prestasi sebagai unit kerja Pelayanan Berpredikat WBK (Wiayah Bebas Dari Korupsi)


Harapan Polres Muara Enim di tahun 2020 terkait Kamtibmas berharap seluruh lapisan masyarakat berperan aktif  menjaga situasi kamtibmas diwilayah masing-masing. Terkait Narkoba masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi masyarakat terhadap informasi peredaran narkoba.


Disamping meningkatnya budaya tertib berlalu lintas. kapolres menghimbau kepada masyarakat agar dalam Perayaan malam pergantian tahun baru 2020 lebih baik diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positifd dan tidak hura-Hura secara berlebihan selalu tetap menjaga keamanan, Mensukseskan serta mendukung pembangunan Kabupaten Muara Enim agar aman, damai dan sejuk.


Atas capaian kinerja di atas, Kapolres Muara Enim mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat atas peran aktif membantu kinerja dan khususnya kepada seluruh personel Polres Muara Enim yang telah bekerja keras dalam menjaga stabilitas kamtibmas selama tahun 2019. “Tahun 2020 kami persembahkan ruang pelayanan masyarakat baru yang nyaman kepada masyarakat untuk pembuatan SKCK, perpanjangan SIM dan menerima laporan di SPK. Polres Muara Enim bersemangat untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bebas Melayani/WBBM tahun depan” akhirnya

Serangan Sentimen Negatif Tidak Menggoyahkan Polri

By On 30.12.19

POSMETRO, JAKARTA - Pada kesempatan Rilis Akhir Tahun Polri 2019 di Auditorium PTIK terungkap bahwa serangan sentimen negatif terhadap Polri pada tahun politik 2019 tidaklah cukup menggoyahkan eksistensi lembaga negara yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Republik Indonesia ini. Hal ini diungkapkan Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang pada paparannya.

Indonesia Indicator menyatakan, skor institusi Polri pada tahun 2019 adalah 68%, memang turun dari tahun 2018 yakni 72% namun perlu diingat 2019 adalah tahun Politik dimana serangan HOAX dan sentimen negatif terhadap Polri gencar dilakukan dengan tujuan delegitimasi dan mengkendorkan kinerja Polri agar agenda-agenda politik dan gangguan keamanan yang dilakukan pihak-pihak tertentu bisa berhasil. Angka 68% adalah nilai framing positif pemberitaan baik media massa maupun media sosial.

Indonesia Indicator menyebutkan bahwa framming positif ini didapatkan dari kinerja Polri dalam pengamanan Pemilu 2019, penanggulangan terorisme, konflik Papua, pemberantasan Narkoba dan penanganan aksi mahasiswa.

Tokoh diluar intitusi Polri yang disebut berperan positif terhadap kinerja Polri adalah Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Menkopolhukam Wiranto.

Masih banyak catatan yang perlu diperbaiki oleh Humas Polri, namun secara umum kinerjanya sudah dianggap baik. Perbaikan yang harus dilakukan adalah kolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam mengelola/manajemen isu sehingga cepat tanggap dan segera terkendali sebelum menjadi liar.

Humas Polri harus memanfaatkan popularitas (shareable) berita-berita tentang Polri oleh media arus utama maupun media sosial sehingga isi pemberitaan menaikkan sentimen positif sehingga meningkatkan citra Polri.

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, MS.i. meresponse paparan Indonesia Indicator tersebut dengan komitmen peningkatan kinerja Polri dengan meningkatkan kinerja Polri dalam berbagai lini, termasuk peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan internal.

Sementara anggota Komisi III DPR RI, H Muhammad Nasir Kamil, menyebutkan kinerja Polri membaik dari waktu ke waktu dan mengapresiasi peningkatan tersebut. Senada dengan Muhammad Nasir, Ateria Dahlan koleganya di Komisi III, mengatakan, 

"Kapolri yang baru, Jenderal Idham Azis harus melanjutkan program Kapolri sebelumnya, Jenderal Tito Karnavian, dengan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sehingga kinerja meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri tinggi"

Pererat Toleransi Beragama, Kapolres OI Bersihkan Gereja

By On 24.12.19

POSMETRO, OI - Sebagai warga Negara Indonesia yang hidup di tengah keragaman adat, suku, budaya dan agama tentu saja kita dituntut untuk toleran terhadap kelompok agama lain. Jika masing-masing kelompok agama tidak toleransi kepada kelompok lain, ditakutkan akan menimbulkan konflik sosial yang menyebabkan perpecahan.

Mengingat toleransi dapat mewujudkan kehidupan beragama yang rukun dan damai, maka sikap toleransi antar umat beragama harus lebih ditingkatkan lagi sebagaimana yang ditunjukkan oleh jajaran Polres Ogan Ilir, Senin (23/12/2019).

Guna mewujudkan Ogan Ilir yang aman damai dan bersih dalam keragaman, Kapolres Ogan Ilir beserta jajarannya siang tadi tampak melakukan aksi bersih-bersih rumah ibadah jelang pelaksanaan Hari Raya Natal pada Rabu, (25/12/2019) besok.

Kegiatan yang bertajuk Baksos dan Bersih Rumah Ibadah ini dipimpin dan diinisiasi langsung oleh Kapolres Ogan Ilir AKBP Imam Tarmudi, SIK, MH yang terlihat berbaur bersama para personelnya dan jemaat membersihkan gereja HKBP Efrata Lorok di Jalan Lintas Indralaya - Prabumulih Desa Lorok Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. 

Kapolres Ogan Ilir yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya seusai acara bersih-bersih rumah ibadah mengatakan,
bakti sosial dan aksi bersih-bersih rumah ibadah yang digelar oleh Jajarannya merupakan wujud toleransi antar umat beragama di wilayah hukum Polres Ogan Ilir.

"Itu adalah kegiatan bakti sosial Polres Ogan Ilir yang digelar sebagai wujud toleransi antar umat beragama di wilayah hukum Polres Ogan Ilir guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman, bersih dan damai. Sebab toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok dalam masyarakat" ujarnya.

Dikatakan, dengan kegiatan baksos dan bersih-bersih rumah ibadah yang dilakukan jajaran Polres Ogan Ilir nantinya diharapkan mampu merubah pandangan masyarakat terhadap perbedaan.

"Perbedaan bukan sebagai pertentangan, permusuhan, tetapi sebagai suatu keniscayaan. Karena orang beragama adalah orang yang toleran mampu menerima, menghargai, dan memberi kebebasan kelompok lain bagi yang seagama maupun yang berbeda agama" imbuhnya.

Pantauan di lapangan, Kapolres didampingi pejabat teras Polres Ogan Ilir tak sungkan mencabut rerumputan liar di sekitaran rumah ibadah dan mengangkut sampah sisa-sisa pembakaran untuk kemudian di buang. Selain itu, perwira berpangkat dua melati di pundaknya itu juga tak sungkan-sungkan membersihkan tempat duduk jemaat di dalam gereja menggunakan alat pembersih.

Aksi nyata Polres Ogan ilir ini langsung mendapat sambutan positif dari tokoh masyarakat Indralaya Utara H. Fauji. Mengapresiasi aksi nyata Polres Ogan ilir, Fauzi mengungkapkan, semua warga indonesia harus sadar dan lebih mendalami arti "Bhineka Tunggal Ika" serta sadar bahwa Indonesia memang memiliki begitu banyak suku bahasa dan agama yang seharusnya disyukuri oleh semua masyarakat indonesia bahwa kita sangat kaya dan bangga jika kita dapat hidup lebih tenang dan saling melengkapi. 

"Terimakasih kepada Polres Ogan Ilir yang telah mengisiasi dan kembali meningkatkan rasa sikap toleransi antar umat beragama di Ogan Ilir. Semoga dengan langkah tersebut Ogan Ilir yang kita cintai bersama ini dapat hidup rukun antar sesama. Dan perlu digarisbawahi, setiap suku, ras, maupun agama tidak dapat hidup sendiri-sendiri di indonesia. Untuk itu, perlu sikap toleransi yang tinggi demi terciptanya Indonesia yang damai" pungkasnya.

Hal Senada juga disampaikan oleh Pendeta Gereja HKBP Efrata Lorok, Pdt. Aron Lado Panggabean.

Dari kegiatan Bakti Sosial Polres Ogan Ilir di Gereja HKBP Lorok, Aron Lado mengaku tersanjung karena Gereja tersebut didatangi langsung oleh Kapolres dan turut serta membersihkan Gereja bersama jajaran dan pejabat teras di lingkungan Polres Ogan Ilir.

"Ini setidaknya menjadi cambuk bagi kita umat kristiani di Ogan Ilir. Kapolres yang notabene beragama Islam saja mampu turun dan berbaur dengan jemaat membawa serta jajarannya membersihkan gereja. Kita sebagai jemaat kalau boleh jangan kalah untuk tetap menjaga kebersihan. Kemudian yang perlu dicermati ialah sikap toleransi yang di tularkan oleh Kapolres hendaknya menjadi virus bagi kita untuk meningkatkan saling hormat-menghormati antar umat beragama" ujarnya.

keberagaman dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dijaga dalam masyarakat. Alasannya, Indonesia terdiri dari macam suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda dalam mendirikan negara Indonesia. "Itu yang harus diusahakan dijaga dan dirawat terus menerus,"pungkasnya. (Jun M)



Api Unggun Warnai Penutupan Jambore Kwartir Gelumbang

By On 18.12.19


POSMETRO, GELUMBANG - Api unggun setinggi tiga meter tampak menghiasi malam penutupan Jambore Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Gelumbang, Selasa (17/12/2019).

Penyelenggaraan Jambore Ranting tingkat Kecamatan yang berlangsung selama 4 (empat) hari bertempat di bumi perkemahan Gelumbang ini, ditutup secara langsung oleh Kamabiran Gelumbang Syarkowi, S.Sos dan dihadiri unsur pimpinan Kecamatan Gelumbang seperti Kapolsek, Danramil dan tokoh masyarakat Gelumbang.

Syarkowi selaku inspektur upacara malam itu mengatakan, Jambore tingkat Ranting yang diselenggarakan selama tiga hari itu terlaksana dalam keadaan aman tanpa ada kendala. "Alhamdulillah seluruh rangkayan peekemahan yang digelar selama empat hari ini berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan"ujarnya.

Dikatakan, adapun peserta yang hadir merupakan perwakilan tiap sekolah di Kecamatan Gelumbang diantaranya 40 gugus depan dari mulai tingkat SD dan taman kanak-kanak. Peserta tingkat SMP sebanyak 730 orang, sangga kerja 30 orang, pembina pendamping 145 orang dan panitia 90 orang. 


"Kegiatan di laksanakan selamat 4 hari di mulai tgl 15 s.d 18 December 2019. Maka dengan diselenggarakan kegiatan kepramukaan ini diharapkan  dapat menumbuh kembangkan pribadi peserta menjadi mandiri dan profesional sehingga menjadi acuan bagi para peserta untuk lebih mencintai kegiatan Pramuka, berkarakter tinggi dan lebih giat belajar" papar Syarkowi.

Selain itu lanjutnya, selama dalam mengikuti perkemahan, para peserta diberi pemahaman tentang pelayanan masyarakat di instansi seperti Koramil, Polsek, Kecamatan, Puskesmas dan Kantor pemerintah lainnya.

"Setidaknya dengan diadakannnya jambore ini, peserta dapat melaksanakan makna kebersamaan, kepedulian antar sesama, menimbulkan rasa gotong – royong dan menghargai terhadap sesama. Dan yang tidak kalah penting tentunya harapan kita semua para peserta kedepan akan menjadi pemuda dan pemudi yang berbakti kepada orang tua, bangsa, negara dan agama" pungkasnya. (4N11)

Begini Kronologi Tewasnya Warga Karang Jaya di Muara Dua

By On 16.12.19

POSMETRO, PRABUMULIH - Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi terkait bentrok antar pemuda di wilayah Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, akhirnya Satreskrim Polres Prabumulih menetapkan satu orang pelaku sebagai tersangka.

Pelaku berinisial RJ (17) yang tidak lain adalah warga Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur. Ia diamankan pada Senin pagi (16/12/2019), setelah sebelumnya sempat membuat laporan terkait aksi pengeroyokan yang menyebabkan dirinya turut terluka akibat sabetan parang dalam insiden itu.

Diamankannya RJ lantaran diduga telah melakukan aksi penganiayaan yang berujung tewasnya salah satu korban yakni Yadi Effendi (28) warga RT 03 RW 04, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur. Korban tewas dengan kondisi luka lebam dan remuk pada bagian kepala setelah dihantam menggunakan benda tumpul.

Kapolres Prabumulih, AKBP I Wayan Sudharmaya SIK melalui Kasatreskrim AKP Abdul Rahman SH didampingi Kanit Pidum Ipda Fredy Try Wahyudi SH saat dikonfirmasi menjelaskan, kronologis terjadinya bentrok antara dua kelompok pemuda itu bermula saat korban bersama dengan sejumlah rekannya usai menyaksikan pertunjukan musik orgen tunggal di depan SPBU Jalan Lingkar. Kemudian korban bersama dengan rekannya yang berjumlah 9 orang hendak pergi membeli nasi goreng dan melewati wilayah Kelurahan Muara Dua.

Saat melintas di lapangan sepak bola Kelurahan Muara Dua, korban dan rekannya berpapasan dengan sekelompok pemuda yang tengah nongkrong di lapangan sepak bola tersebut. Tiba-tiba korban membentak seraya mengeluarkan kata-kata kotor ke arah kelompok pemuda tersebut.

RJ dan rekannya yang lain pun tidak terima diteriaki demikian dan mengejar sekelompok pemuda tersebut. Hingga akhirnya kedua kelompok pemuda tersebut terlibat pertikaian tepatnya di depan depot kayu Jalan Tenggamus, Kelurahan Muara Dua.

Saat itulah, RJ berhasil memukul korban menggunakan balok kayu. Keduanya pun duel, korban kemudian mengeluarkan sebilah parang dibalik bajunya dan menyerang RJ hingga ia mengalami luka robek pada bagian kening dan kepala.

Lantaran terdesak dan terluka, RJ kembali membalas dan menyerang korban dengan memukulkan batu bata ke bagian kepala korban. Akibat pukulan itu korban pun tumbang hingga tersungkur ke dalam paret.

Melihat korban terkapar, rekan-rekan korban kabur melarikan diri. Begitu juga dengan RJ dan rekannya yang lain pergi meninggalkan korban yang sudah tak berdaya.

Tidak lama kemudian, korban ditemukan oleh warga dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih. Namun naas, korban pun akhirnya meninggal setelah sempat di rawat di rumah sakit.

"Kita sudah kumpulkan seluruh saksi dari kedua belah pihak yang bertikai. Setelah menghimpun keterangan saksi hasilnya mengerucut kepada RJ sebagai pelaku utama dalam aksi pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban," ujar Fredy kepada awak media, Senin (16/12/2019).

Lebih lanjut Fredy menjelaskan, pihaknya telah mengamankan pelaku RJ dan dimintai keterangan lebih lanjut. Atas aksi penganiayaan itu pelaku dikenakan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun.

"Kita masih terus kembangkan proses penyidikan kasus ini. Apalagi pelaku masih anak dibawah umur dan berstatus pelajar salah satu SMA swasta di Prabumulih," ungkapnya.